PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN HUKUM

22

BENAYA PATANA, SH

Pembimbing Kemasyarakatan ( PK ) Muda pada BAPAS KELAS II PALOPO

I. Pendahuluan
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan kembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekwensinya dari ketentua pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak
Oleh karena itu anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakatan yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Keadilan Restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana terseut dan imlikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

II. Prinsip perlindungan Hukum terhadap anak
Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Asasi Manusia ( convention on the rights of the child ) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the rights of the child ( Konvensi tentang Hak-Hak Asasi Manusia)
Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksud untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
Dalam menangani anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 ( dua belas ) tahun, tetapi belum berumur 18 ( delapan belas ) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tetang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

III. Restorative Justice
1. Pengertian Restorative Justice Restorative Justice adalah sebuah konsep pemikiran dimana sistem peradilan pidana dititikberatkan pada penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersamasama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Ada banyak ahli yang memberikan defenisi mengenai Restorative Judtice salah satunya adalah Howard zehr mengutip Susan Sharpe ( Achmad Ali,2009:248 ) bertujuan restorative justice bertujuan : 1. Meletakkan keputusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam perkara pidana 2. Memfokuskan hukum lebih pada pemulihan, dan idealnya serta lebih berkembang hukum 3. Mengurangi kemungkinan permusuhan atau masalah lain di masa depan. Maka untuk tercapainya keberhasilan yang diinginkan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah : 1. Korban dilibatkan secara langsung dalam proses agar tercapainya hasil yang memuaskan. 2. Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya terhadap orang lain dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya 3. Perbaikan terhadap kerugian lebih cepat, dengan memastikan kehendak korban dan pelaku 4. Korban dan pelaku mengakhiri secara langsung permasalahan yang terjadi dan pengembalian kepada masyarakat dapat dilakukan lebih aktif. Sedang menurut Howard Zehr sendiri (Achmad Ali,2009;249) restorative justice memandang bahwa : 1. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat 2. Pelanggaran menciptakan kewajiban 3. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar 4. Fokus sentralnya : para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya ( biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, pemohon maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian konpensasi ataupun retritusi )
Menurut Kuat Puji Prayitno ( 2012) yang dikutip oleh I Made Tambir (2019) dalam penelitian yang berjudul “ Pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat Penyidik “ restorative justice merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekata integral antara pelaku dengan korban dan masyarakatat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Kendati begitu, tidak ada satupun ketentuan yang secara tersurat mengatur pendekatan restorative justive dalam menyelesaikan tindak pidana di tingkat penyidik.

2. Tujuan Restorative justive Adapun tujuan pelaksanaan restorative justive menurt Eva achjani sulfa,2011;75 ada dua yaitu : a. Tujuan utama dari pelaksanaan restorative justive adalah terbukanya akses korban untuk menjadi salah satu pihak dalam menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana b. Tujuan lain yang diharapkan dari restorative justive adalah kerelaan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Tujuan restorative justice dapat dilihat dari tujuan diversi, menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat (7), Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dari defenisi ini maka jelas bahwa dalam penerapannya diversi menggunakan restorative justive yang artinya tujuan dari diversi adalah sama dengan apa yang hendak dicapai melalui restorative justive. Berdasarkan pasal 6 UndangUndang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuan diversi yaitu : 1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak 2. Menyelesaian perkara anak di luar proses pengadilan 3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan 4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi 5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak 6. Anak yang dimaksud pada pasal di atas adalah anak yang berhadapan dengan hukum IV. Peranan Pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan restorative justive Dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak pasal 43 ayat (1) pembimbing kemasyarakatan bertugas : Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak, baik didalam maupun diluar sidang anak dengan membuat Laporan Penelitian Kemasyarsakatan ( LITMAS ) Sejalan dengan hal tersebut diatas laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) diharapkan sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan (hukuman) atau tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

V. Kesimpulan.

Penerapan restorative justive dalam masyarakat adalah suatu proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak. Cara penyelesaian melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh moderator.

DAFTAR PUSTAKA
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Howard zehr mengutip Susan Sharpe ( Achmad Ali,2009:248,249 ) tujuan restorative justive

4. tujuan pelaksanaan restorative justive menurt Eva achjani sulfa,2011;75 5. Kuat Puji Prayitno ( 2012) yang dikutip oleh I Made Tambir (2019) penyelesaian tindak pidana di tingkat Penyidik