Ini Perhatian Bagi PNS yang Hobi Bolos, 10 Hari Tak Masuk, Langsung Dipecat

171
--ilustrasi--

PALOPOPOS.CO.ID, JAKARTA– Ini perhatian kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang selalu bolos. Karena, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 31 Agustus 2021.

Pada bagian ketiga PP itu memuat jenis pelanggaran dan hukuman terhadap PNS. Di Pasal 11 Ayat (2) PP Nomor 94/2021 tertulis hukuman disiplin berat bagi pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Salah satu hukuman berupa pemecatan.

“Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun,” demikian bunyi Pasal 11 Ayat (2) huruf c.

Sementara itu, bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja juga dapat dijatuhi hukuman berupa pemecatan. Hal itu tertera dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf c.

Selain pemecatan, berikut adalah hukuman disiplin berat bagi pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun. b.

Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Selain itu, juga diatur larangan PNS memberikan dukungan kepada calon yang berkontestasi di Pemilu dan Pilkada 2024.

Atas hal tersebut mendapat apresiasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

“Peraturan tersebut tentu akan berdampak positif bagi pelaksanaan dan pengawasan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 terutama pengawasan netralitas aparatur sipil negara (ASN),” ujar Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar dalam siaran pers, Rabu (15/9).

Dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 5 huruf n berbunyi, PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota DPR, anggota DPD, atau DPRD.

Disebutkan pula bentuk-bentuk dukungan yang dilarang.
Antara lain, ikut kampanye; menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Selain itu, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Tanda Penduduk (SKTP).

Pada pasal berikutnya, diatur pula hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan tersebut. Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang diberikan mulai dari sedang sampai berat, berupa pemotongan tunjangan kinerja, penurunan jabatan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.(idris prasetiawan)