PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN HUKUM PRIVAT

118

Prof. Dr. Lauddin Marsuni, SH.,MH.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar

Mengkaji, membahas, mengulas atau menelaah eksistensi partai politik di mIndonesia dapat dilakukan melalui pendekatan normologi (ilmu tentang norma) dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor Nomor 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011. maka ditegaskan bahawa partai politik adalah badan hukum privat dengan norma sebagai berikut :

  1. Partai Politik sesungguhnya adalah badan hukum privat karena dibentuk oleh kelompok individu warga negara Republik Indonesia, dengan tujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 1 Undang -Undang RI Nomor 2 Tahun 2011)
  2. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011).

Sebagai badan hukum privat, maka pendirian partai politik tidak dibentuk dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan Menteri, atau peraturan daerah, akan tetapi pendirian dan pembentukannya dilakukan dengan akta notaris, demikian norma yang diatur pada Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011.

Akta notari tentang pendirian partai politik memuat anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) partai politik, serta kepengurusan partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011.

Anggaran Dasar Partai Politik (AD), adalah peraturan dasar Partai Politik, sedang  Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD, norma tersebut diatur pada Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008.

 

 

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Anggaran Dasar partai politik sebagai peraturan dasar partai politik harus memuat paling sedikit :

  1. asas dan ciri Partai Politik;
  2. visi dan misi Partai Politik;
  3. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
  4. tujuan dan fungsi Partai Politik;
  5. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
  6. kepengurusan Partai Politik;
  7. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
  8. sistem kaderisasi;
  9. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
  10. peraturan dan keputusan Partai Politik;
  11. pendidikan politik;
  12. keuangan Partai Politik; dan
  13. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.

 

Anggaran Dasar dan Aggaran Rumah Tangga partai bukan dan tidak termasuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

 

Partai politik yang didirikan oleh sekelompok orang dan dibentuk berdasarkan akta notaris wajib didaftar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk ditetapkan sebagai badan hukum privat, dan yang didaftarkan adalah akta notaris, sebagaimana norma Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008.

Kaitannya dengan notaris dan akta notaris, diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 7 Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu :

  1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik.
  2. Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angkat 1 dan angka 7, maka ditegaskan bahwa Notaris bukan dan tidak termasuk sebagai pejabat negara atau pejabatan adeministrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, dan oleh sebab itu akta notaris bukan dan tidak termasuk keputusan tata usaha negara.

 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan ilmu dan terori perundang-undang-undangan bukan dan tidak termasuk produk perundang-undangan, akan tetapi termasuk tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan partai politik, tidak termasuk objek Judicial Review karena bukan peraturan perundang-undangan, akan dapat menjadi objek gugatan melalui peradilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian tentang partai politik sebagai badan hukum privat dalam perspektif normologi (ilmu Ilmu Hukum), maka disimpulkan bahwa :

  1. Partai politik adalah badan hukum privat,
  2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik dibuat dalam bentuk akta notaris.
  3. Akta Notaris bukan objek judicial review, juga bukan objek sengketa tata usaha negara akan tetapi dapat digugat melalui peradilan umum.
  4. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik, dan akta notaris pendirian partai politik bukan peraturan perundang-undangan, dengan demikian bukan objek judicial review.
  5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan partai politik sebagai badan hukum privat bukan dan dan tidak termasuk peraturan perundang-undangan, dengan demikian bukan objek judicial review.
  6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan partai politik sebagai badan hukum privat merupakan keputusan administrasi pemerintahan, dengan demikian hanya dapat menjadi objek gugatan melalui peradilan tata usaha negara.

 

Demikian tulisan singkat saya sebagai studi normologi (studi tentang norma) pada pagi hario ini, Rabu, Tanggal 29 September 2021, dengan harapan dapat menjadi pencerahan bagi masyarakat, bangsa dan segenap warga negara RI, agar kita semua berada dan berjalan diatas rel perundang-undangan.(*)