Kisah dari Desa: Pembelajaran dari Lamunre Tengah & Senga Selatan

499

DANA Desa atau disingkat DD merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa merupakan pengejawantahan salah satu Nawacita Presiden Jokowi, yakni membangun dari pinggiran.

Membaca Angka Dana Desa
Sejak dikucurkan sejak tahun 2015, pemerintah telah mengalokasikan lebih dari Rp400 triliun DD secara nasional. Di wilayah Luwu Raya, DD dikucurkan pemerintah pusat ke 3 wilayah, yakni Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Tak kurang dari Rp2,25 triliun telah mengalir ke 497 desa selama kurun 5 tahun terakhir. Sebuah angka yang sangat besar, sebagai bentuk konsistensi pemerintah untuk membangun dari penjuru negeri. Khusus di wilayah Luwu, tercatat sebanyak 207 desa yang menerima penyaluran DD dengan total alokasi di tahun 2021 sebanyak Rp193 miliar.
Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah: Apa yang telah dihasilkan dari angka-angka di atas? Pertanyaan yang relevan dengan narasi terkait DD yang seringkali dihadapkan dengan stigma negatif, berupa penyalahgunaan oleh oknum aparat desa, kesemrawutan tata kelola, dan berbagai benang kusut yang lain. Sejak dikucurkan pemerintah di tahun 2015 lalu, yang senantiasa mengemuka, ya aspek negativitas. Karena bad news is good news bagi sebagian media.
Belajar dari desa: Lamunre Tengah dan Senga Selatan
Dua desa yang secara geografis berada di sekitar Belopa, ibukota Kab Luwu. Desa Lamunre Tengah merupakan satu-satunya desa di wilayah Luwu Raya yang telah berstatus Desa Mandiri. Desa Senga Selatan pun dalam waktu dekat akan menyusul meraih predikat yang sama.
Desa Mandiri merupakan desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, bertumpu pada ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Tipologi desa dari urutan terendah hingga tertinggi yakni: Desa Sangat Tertiggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri.
Ke dua desa ini dipimpin oleh 2 (dua) orang kades muda nan milenial, yang walaupun punya kesamaan cita-cita progresif dalam memajukan desa, namun memiliki perspektif dan pendekatan yang berbeda. Desa Lamunre Tengah, yang dipimpin oleh Kades Suradi DM, memiliki visi mulia untuk memajukan desa-nya melalui pemberdayaan masyarakat.
Dan penguatan BUMDes. Beberapa BUMDes yang dikelola mulai menampakkan hasil, antara lain Apotek, Cafe Mewah, dll.
Di sisi lain, A. Muhammad Arfan Basmin, selaku Kades Senga Selatan meletakkan pondasi kemajuan desa pada aspek digitalisasi layanan dan proses bisnis, termasuk tersedianya command center beserta geospatial yang moderen. Bisa jadi banyak yang tidak menyangka, bahwa dari desa ini lahir inovasi dan karya monumental, yang di level pemerintah daerah pun belum tentu telah diimplementasikan.
Sangat menarik berbincang dengan ke dua tokoh muda ini. Setidaknya dapat mengubah perspektif sebagian masyarakat, termasuk penulis, bahwa DD jika dikelola dengan baik, akan membawa dampak sangat positif bagi kemajuan desa. Setidaknya masyarakat desa akan merasakan bukti kehadiran pemerintah. Apakah hanya 2 (dua) desa yang memiliki visi progresif semacam ini? Tentu tidak, banyak desa lain memiliki visi yang sama, namun tidak pernah mengemuka ke publik. Karena sejatinya, mereka tetap fokus bekerja dalam diam, membangun desa, membantu masyarakat melewati pandemi, tanpa peduli dengan hingar bingar pemberitaan.
Tugas kita semua sebagai bagian masyarakat untuk mengawasi mereka, tentunya secara proporsional. Capaian positif harus didukung dan dipublikasikan untuk menjadi contoh bagi desa lain, dan di sisi lain melaporkan jika terjadi penyimpangan dan moral hazard pengelolaan DD.
Sebagai penutup, kita mendoakan mereka para aparatur desa, karena pada diri mereka dititipkan dana besar dari negara, yang dengan susah payah dikumpulkan pemerintah dari sumber-sumber pajak dan non pajak.(*)

*) Penulis Ikhwan Mahmud, SE, MSE, Kepala KPPN Palopo