Hati-hati, KPK Gencar Incar Kada yang Bisnis Jabatan, DR Abdul Rahman: Terjebak Janji Politik

41
DR. Abdul Rahman Nur, SH, MH

PALOPOPOS.CO.ID, PALOPO– Ini perhatian kepada kepala daerah (Kada) dan pejabat yang ada di Luwu Raya dan Toraja. Saat ini, banyak di Indonesia yang terjerat hukum karena melakukan bisnis jabatan yang pada akhirnya menjadi ‘pasien’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyebab banyaknya kepala daerah dan pejabat yang ‘terjebak’ dalam bisnis tersebut karena politik balas jasa dan biaya politik yang tinggi saat mencalonkan diri.

Seperti yang diutarakan Dosen Universitas Andi Djemma Palopo, DR Abdul Rahman Nur, SH, MH kepada Palopo Pos, Selasa, 14 September 2021. Pemicu dari semua itu, salah satu di antaranya adalah politik balas jasa.

Menurutnya, kultur politiklah yang menggiring para kepala daerah tersandung kasus korupsi. ”Kultur politik kita banyak menjadi sumber jual beli jabatan, akibat janji politik dan besarnya cost politik yang digunakan oleh calon kepala daerah,” beber mantan wakil Dekan Fakultas Hukum Unanda ini.

Modusnya, lanjutnya, bisa dengan menyetor uang untuk memperoleh jabatan sebagai kepala dinas atau jabatan-jabatan lainnya. Atau, memberi dukungan materi saat pemilihan kepala daerah, yang akhirnya membuat calon kepala daerah berhutang secara politik.

Tanda-tanda dari adanya jual beli jabatan ini, misalnya menempatkan pejabat bukan karena disiplin ilmu yang dimilikinya. Tetapi, karena kedekatannya imbas dari politik balas jasa.

Dia pun menegaskan bahwa bisnis jabatan yang dilakukan oknum kepala daerah adalah tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Hal ini mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi, dan menciptakan budaya pemerintahan yang kurang baik.

Meskipun dalam UU ASN memang menjadi kewenangan presiden dan kepala daerah sebagai pembina ASN, tapi ruang ini yang dimanfaatkan oleh para oknum kepala daerah menjalankan modusnya untuk melakukan perbuatan melawan hukum melalu jual beli jabatan tersebut.

Sebelumnya, KPK sudah memberikan peringatan kepada para kepala daerah agar menjauhi potensi benturan kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan, khususnya dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi serta promosi ASN. Sebab, belakangan ini jual beli jabatan jadi modus korupsi para kepala daerah.

“Jual beli jabatan menjadi salah satu modus korupsi yang kerap dilakukan kepala daerah,” kata Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Selasa, 31 Agustus 2021 lalu.

Lebih lanjut, Ipi menjelaskan KPK juga sudah memetakan celah tindak pidana korupsi di daerah selain jual beli jabatan. Mayoritas celah korupsi di daerah yakni berada di sektor pengadaan barang dan jasa. KPK kerap menemukan kasus suap pengadaan barang dan jasa di daerah.

BUPATI LUTRA NARSUM
Maraknya kasus jual beli jabatan di pemerintahan, memantik reaksi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Lembaga anti rasuah ini pun akan mengupasnya lewat webinar dengan tajuk Jual Beli Jabatan, Kenapa dan Bagaimana Solusinya yang akan dihelat, Kamis, 16 September 2021 pukul 13.30-15.30 WIB.

Tampil sebagai Keynote speech yakni Ketua KPK Firli Bahuridan narasumber Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, Deputi Bidang SDM Aparatur Alex Denni. Selain itu, juga menghadirkan lima kepala daerah di Indonesia termasuk Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani.

Adapun keempat kepala daerah yang akan tampil juga sebagai nara sumber yakniBupati Sragen Kusdinar Untung YuniSukawati, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Bupati Indramayu Nina Agustina, dan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution.

Webinar yang menggunakan zoom ini, tampil sebagai moderator yakni Plt Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Pahala Nainggolan.

Kegiatan ini sendiri akan dilakukan secara live KPK RI dan yang berminat bisa mengikuti dan gratis. (uce)