DANA DESA, INSTRUMEN FISKAL PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA

36

Oleh : Pijar Lintang Alit

Definisi Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dalam batas-batas wilayahnya kebijakan dan/atau pengaturan yang diberlakukan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan-perundangan di atasnya secara hirarki, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Hal tersebut merupakan salah satu implementasi atas kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah.
Namun, sebagaimana kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah, tidak berarti Pemerintah Pusat memutus rantai pemerintahan dan memberikan kewenangan sepenuhnya terhadap Pemerintahan di daerah. Terdapat beberapa unsur yang tetap menjadi kewenangan absolut Pemerintah Pusat yang diantaranya adalah Politik luar negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal, serta Agama, sebagaimana telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dana Desa merupakan salah satu instrumen fiskal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dana Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 Nomor 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya.

Sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penyaluran Dana Desa telah disalurkan secara langsung ke masing-masing Pemerintah Desa dengan melalui proses verifikasi pengajuan dan pemenuhan persyaratan yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa (PemDes) melalui masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda) kepada KPPN melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN). Hal tersebut bertujuan dalam rangka akselerasi penyaluran Dana Desa, sehingga pendanaan tersebut dapat segera tersalur ke masing-masing desa. Selain itu, akselerasi tersebut guna memitigasi dan menghindari keterlambatan penyaluran dari Pemda ke masing-masing Pemdes.

Selain itu, dalam rangka penanganan pandemi, ketentuan mengenai dana desa juga mengatur mengenai besaran/presentase penggunaan dana desa untuk penanganan dampak covid-19. Hal tersebut diantaranya adalah ketentuan mengenai penanganan covid-19 sebanyak 8 (delapan) persen dari pagu dana desa. Selain itu, dalam unsur pengguanaan dana desa, juga terdapat ketentuan mengenai alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat yang disalurkan per bulan atau per 3 (tiga) bulan.

Segala macam bentuk kebijakan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan mengenai dana desa diharapkan dapat menjadi instrumen dalam rangka penanganan dampak pandemi yang terjadi di masyarakat dan sebagai bentuk upaya desentralisasi atau bentuk otonomi dari Pemerintah Pusat ke Daerah atas pembiayaan segala macam bentuk kegiatan masyarakat. Sebagai pencapaian atas kebijakan tersebut, masyarakat dapat pulih dan merasakan manfaat ekonomi dari penyaluran dana desa tersebut.
Tabel di samping menunjukkan perkembangan pagu dan realisasi penyaluran dana desa per tahun, dimulai dari tahun 2015. Data tersebut diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat per tahun yang telah diolah.

Alokasi Dana Desa dengan nominal yang tidak sedikit, bukan hanya dana yang disalurkan tanpa bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut. Terdapat beberapa output yang dicapai sesuai dengan arah kebijakan dari penyaluran Dana Desa yang telah dilaksanakan Pemerintah Pusat.

Sebagaimana data yang telah ditampilkan, terdapat beberapa output yang dicapai atas penggunaan dana desa yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat. Beberapa output tersebut diantaranya adalah Jalan Desa yang telah dibangun sepanjang 231.709 km, Pembangunan Jembatan dengan total panjang mencapai 1.327.069 m, Pembangunan Pasar Desa sebanyak 10.480 unit, Pengembangan BUMDesa sebanyak 39.226 kegiatan, pembuatan Tambatan Perahu sebanyak 6.312 unit, pembuatan Embung sebanyak 4.859 unit, pembuatan Irigasi sebanyak 65.626 unit, kegiatan Raga Desa sebanyak 25.022 unit, pembuatan Penahan Tanah sebanyak 215.989 unit, pengolahan Air Bersih sebanyak 993.764 unit, pembuatan MCK sebanyak 339.909 unit, pembuatan Pondok Bersalin Desa sebanyak 11.599 unit, pembuatan Drainase sepanjang 36.184.121 meter, pengembangan PAUD sebanyak 59.640 unit, sebanyak 58.259 unit.

Berdasarkan capaian yang dihasilkan dari penggunaan penyaluran Dana Desa tersebut dapat menjadi unsur yang menunjang untuk pengembangan desa, dan secara tidak langsung dapat menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat desa. Hal tersebut terlihat dari perkembangan Pembangunan Desa dari Tahun 2014-2018. Data tersebut diperoleh berdasarkan pendataan yang dilaksanakan oleh BPS, yaitu Pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilaksanakan pada tahun 2018.

Sebagai bentuk perincian atas perkembangan dari Perubahan Status Desa tersebut, dapat dilihat pada tabel Perubahan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan perbandingan status desa pada tahun 2015 dengan tahun 2019. Pada bagian tabel, terlihat penurunan jumlah dan persentase dari Desa dengan status Tertitnggal dan Sangat Tertinggal di Tahum 2019. Data tersebut diperoleh dengan bersumber pada data yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Manfaat atas penyaluran Dana Desa tentunya juga dapat menunjang aktivitas perekonomian bagi masyarakat desa dan secara langsung juga berpengaruh terhadap penurunan profil kemiskinan masyarakat secara nasional. Hal tersebut juga dapat dilihat pada perkembangan Profil Kemiskinan Indonesia pada tabel disamping Data tersebut bersumber dari Pelaksanaan Pendataan Persentase Penduduk Miskin yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik pada Tahun 2020. Pada tabel tersebut, terlihat tren penurunan dari tahun hingga tahun 2019. Meskipun sempat terjadi kenaikan di tahun 2020 disebabkan oleh dampak pandemi covid-19, namun pada Maret 2021, telah terlihat tren penurunan. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari berbagai macam penetapan kebijakan pemerintah, baik dari kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, yang diantaranya adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT), baik yang bersumber dari Dana Desa maupun bantuan langsung dengan sumber lain, Insentif di bidang perpajakan, penurunan suku bunga, dll. Data Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut yang bersumber dari situs resmi BPS.

Tidak hanya terlihat pada profil kemiskinan masyarakat, kemampuan ekonomi masyarakat desa juga menunjukkan tren perbaikan dari tahun 2014 hingga tahun 2021. Hal tersebut dapat dilihat pada Grafik Perkembangan Indeks Rasio Gini dengan tren Gini Ratio Perkotaan dan Pedesaan (pada garis merah). Indeks Rasio Gini merupakan Untuk mengukur ketimpangan/ kesenjangan pengeluaran penduduk, BPS menggunakan indikator Gini Ratio dan Distribusi pengeluaran menurut World Bank. Hal tersebut menunjukkan, ketimpangan kemampuan ekonomi dari masyarakat perkotaan dan pedesaan semakin menurun (pemerataan kemampuan ekonomi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan).
Dari berbagai data yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa instrumen fiskal berupa penyaluran Dana Desa secara berangsur dapat menjadi salah satu pondasi fundamental atas perkembangan perekonomian masyarakat desa, sekaligus menjadi perkembangan menuju arah peningkatan perekonomian secara nasional. Kolaborasi kebijakan Pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam arah perkembangan perekonomian secara nasional, terlebih dalam penanganan kasus pandemi yang disebabkan virus covid-19.(*)

*) Pejabat Fungsional KPPN Palopo