Barang Kredit Bisa Disita Tanpa Pengadilan

15

* APPI: Ada Dalam Putusan MK, YLKI: Oh Tidak Bisa!

PALOPO — Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) atau perusahaan pembiayaan yang dikenal leasing, bisa menyita barang kredit dari debitur tanpa putusan Pengadilan Negeri. Pasalnya, eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan bukan mandatory atau tidak bersifat wajib.

Ketua APPI Suwandi Wiratno mengatakan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri (PN) hanya alternatif.
Aturan tersebut tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PUU-XIX/2021. Tepatnya, pada halaman 83 paragraf 3.14.3.

“Putusan MK terbaru ini akhirnya mempertegas bahwa proses untuk mendapatkan putusan pengadilan bukanlah wajib, akan tetapi merupakan alternatif,” ungkapnya dilansir dari CNNIndonesia.com, Senin (6/9).

Mengutip putusan MK, pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia dapat dilakukan melalui pengadilan, secara sukarela. Apabila tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur, maka bisa dilakukan lewat PN.

“Pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif,” tulis MK dalam putusan tersebut.

Sementara, bagi debitur yang mengakui ada wanprestasi, maka ia bisa menyerahkan sendiri objek jaminan fidusia kepada kreditur. Selain itu, eksekusi juga bisa dilakukan langsung oleh kreditur jika debitur mengakui ada wanprestasi.

“Terhadap debitur yang telah mengakui ada wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri,” jelas MK.

Mengutip rilis resmi MK, keputusan MK ini merupakan putusan terbaru atas gugatan yang diajukan oleh Joshua Michael Djami yang mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 15 Ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

“Pegawai perusahaan pembiayaan dengan jabatan kolektor internal dengan sertifikasi profesi di bidang penagihan meminta kejelasan terkait proses eksekusi objek jaminan fidusia. Permohonan uji materi tersebut merupakan buntut putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2-2019,” kata MK.

Pada putusan MK 2019 lalu, terdapat beberapa tafsiran berbeda soal eksekusi jaminan fidusia. Ada pihak yang menilai eksekusi bisa dilakukan di luar pengadilan, tetapi ada sejumlah pihak yang mengklaim bahwa eksekusi harus dilakukan lewat pengadilan.

“Dengan putusan (terbaru) MK nomor 2/PUU-XIX/2021 halaman 83 paragraf 3.14.3 dengan jelas dikatakan bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya alternatif dan bukan kewajiban,” jelas MK.

Leasing Daerah

Lantas bagaimana pendapat lembaga pembiayaan di daerah mengetahui aturan baru ini? Seperti dijelaskan Branch Manager CCH Adira Finance Palopo, Jecky Luttu, kalau putusan pengadilan adalah salah satu alternatif eksekusi jaminan fidusia.

Terkait dengan putusan MK bahwa di awal perjanjian nasabah terlebih dahulu membuat pernyataan memberikan kuasa kepada Adira untuk melakukan penitipan kendaraan, sekiranya dalam proses perjanjian kredit nasabah wanprestasi yang di tandatangani oleh nasabah.

“Terkait dengan putusan MK bahwa di awal perjanjian Nasabah membuat pernyataan memberikan kuasa kepada Finance untuk melakukan penitipan kendaraan sekiranya dalam proses perjanjian kredit nasabah wanprestasi yang ditandatangani oleh nasabah,” tulisnya.

Demikian halnya leasing lainnya. “Itu sudah berjalan selama ini, memang dalam hal penarikan kendaraan kepada debitur yang wanprestasi itu berdasarkan Fidusia bukan berdasarkan mekanisme Pengadilan,” ucap salah seorang Pimpinan Casbang Leasing yang enggan dikorankan.

Meski demikian, leasing memiliki mekanisme tersendiri. Seperti misalnya di MPM FInance, debitur yang 7 hari menunggak akan mendapatkan teguran pertama, kemudian 14 hari berikutnya mendapatkan teguran kedua, 20 hari setelah itu, maka pihak leasing akan melakukan permintaan kendaraan, dan setelah 3 hari dilakukan penyitaan barang berdasarkan fidusia tersebut.
“Namun selama proses setelah penarikan yang biasanya 7 hari atau kendaraan belum berpindah tangan itu bisa diambil kembali jika si debitur ada itikad baik,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Luwu Raya, Maksum Runi saat diminta tanggapannya terkait itu mengatakan, penarikan kendaraan tidak bisa dilakukan hanya dengan Fidusia oleh pihak leasing. “Tidak bisa, itu harus tetap melalui proses pengadilan,” katanya.

Ditegaskan Maksum, salah bagi pembiayaan apabila menarik kendaraan hanya dengan Fidusia tersebut.
“Ada empat hal yang harus jadi perhatian bagi debitur, jika ada penarikan kendaraan, Izin penarikan, sertifikat yang melakukan penarikan, akta fidusia dan izin leasing, satu dari empat itu tidak terpenuhi juga tidak bisa dilakukan penarikan,” tandasnya.(ald/idr)