Lingkungan Tana Luwu Rusak, Negara Harus Hadir

87

PALOPO — Dalam webinar Peta Jalan Pertambangan Tana Luwu yang dilaksanakan tgl 31 Juli 2021, dimana Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI dslwm hal ini Prof. Dr. Aswanto mengatakan bahwa masyarakat harus dilindungi hak-haknya sebagaimana telah diamanahkan dalan konstitusi kita, dan beliau juga mengatakan bahwa menikmati lingkungan yang tidak tercemar dan sehat adalah bahagian dari Hak Asasi Manusia, lanjutnya jika ada perusahaan tambag yang mencemari lingkungan maka itu bisa dijustifikasi sebagai pelanggaran HAM, karena Ham adalah spirit zaman maka negara harus hadir untuk melindungi masyarakatnya, beliau juga menyampaikan jika pertambangan itu terkait hajat hidup orang banyak, jadi yang bertanggungjawab adalah Negara, jadi Negara harus hadir dan selektif untuk memberikan izin pertambangan, perusahaan yang memiliki trackrecord melakukan perusakan lingkungan sebaiknya di blacklist.(rls)