Bantu UMKM Melalui Digipay-Marketplace Pemerintah

159

OLEH: Ikhwan Mahmud

Masyarakat awam sudah sangat familiar dengan hadirnya berbagai marketplace atau pasar daring. Dengan bekal HP/gawai saja, transaksi secara lancar dari berbagai penjuru nusantara/internasional dapat diselesaikan.
***

Beberapa marketplace besar antara lain Tokopedia, Bukalapak, Shopee, telah menjadi bagian keseharian dan gaya hidup masyarakat. Sebuah disrupsi teknologi yang luar biasa, dan melahirkan dampak besar (plus minus) dalam perekonomian.

Kali ini Penulis tidak akan membahas lebih lanjut mengenai dampak lahirnya ekosistem digital sektor privat di atas dan fokus pada pengembangan ekosistem digital sektor publik.

Modernisasi Pengelolaan Keuangan Negara

Menyikapi perkembangan teknologi yang sangat pesat, tentunya tata kelola keuangan negara juga perlu dibenahi. Sejak 2003, paket UU di bidang Keuangan Negara telah lahir dan menjadi tonggak modernisasi Keuangan Negara.

Kementerian Keuangan, melalui Ditjen Perbendaharaan, telah melahirkan berbagai regulasi dan sistem, antara lain Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Modul Penerimaan Negara (MPN), inisiasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dll. Terkini lahir terobosan baru, yakni Digital Payment-Marketplace atau disingkat Digipay.

Digipay merupakan sebuah sistem pembayaran atas transaksi belanja pemerintah melalui Marketplace yang dibangun bekerjasama dengan Bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN). Melalui sistem Digipay, setiap entitas satker pengelola APBN diberi kesempatan untuk bertransaksi kebutuhan operasional perkantoran sesuai anggaran yang tersedia dalam DIPA. Setiap satker diberi “penugasan” untuk merekrut sebanyak-banyaknya merchant UMKM di wilayah masing-masing ke dalam ekosistem digital. Dengan sistem gotong-royong tersebut, maka UMKM lokal memiliki pangsa pasar baru, yakni dari belanja operasional pemerintah.

Pembayaran atas transaksi pemerintah pada sistem Digipay dilaksanakan secara digital, melalui Cash Management System (CMS) Virtual Account dan/atau Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang diterbitkan Bank Himbara.

Lalu timbul pertanyaan, mengapa pemerintah menginiasiasi sistem baru, padahal di saat sama telah hadir marketplace (swasta) yang terjamin keamanan transaksinya?

Perlu disadari bersama bahwa pengelolaan keuangan Negara berbeda dengan sektor korporasi dan swasta. Salah satu poin yang tidak dapat dikompromikan adalah: “pembayaran tidak boleh dilakukan apabila barang/jasa belum diterima”.

Transaksi melalui marketplace (swasta) tidak dapat diproses sebelum dilakukan pembayaran. Walaupun pembayaran masih berada di rekening penampungan (escrow account) milik marketplace, namun secara riil, uang negara telah keluar dari penguasaan pemerintah.

Lalu bagaimana dengan sistem Digipay pemerintah? Sangat memenuhi kaidah di atas, pembayaran hanya dilakukan setelah barang diterima. Bank Himbara melalui sistem pembayaran yang telah disepakati dengan pemerintah, memproses pembayaran atas tagihan yang timbul dari transaksi belanja satker.

Jika menggunakan KKP, maka pembayaran dilaksanakan secara autodebet, sedangkan jika menggunakan CMS, pembayaran dilakukan secara digital.

Perkembangan di Wilayah KPPN Palopo
Salah satu tujuan pengembangan Digipay-Marketplace adalah untuk memajukan UMKM.

Dari data KPPN Palopo, alokasi Belanja Barang dalam DIPA satker tahun 2021 mencapai Rp276,72 miliar. Jika saja 20% dari alokasi tersebut dibelanjakan melalui sistem Digipay, maka potensi transaksi mencapai Rp55 miliar. Mencapai hal tersebut tentunya tidak mudah, dibutuhkan koordinasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, yakni pimpinan satker, perbankan, KPPN, dan merchant UMKM.

Karena baru memulai tahapan implementasi di wilayah kerja KPPN Palopo, maka jumlah satker dan merchant yang terdaftar, serta transaksi masih sangat terbatas. KPPN Palopo beserta seluruh mitra kerja akan berupaya merekrut UMKM lokal sebanyak-banyaknya karena persyaratan pendaftaran relatif mudah. Persyaratan pendaftaran hanya: NIK, data rekening tabungan/giro, Surat Ijin Usaha atau Surat Keterangan Usaha dari Keluarahan/RW/RT setempat, dan NPWP (jika ada).

Jika telah terbentuk ekosistem digital yang terdiri atas satker, Bank Himbara, merchant UMKM, maka tidak sulit untuk mengakselerasi transaksi belanja pemerintah, yang pada akhirnya juga akan mendukung bangkitnya UMKM di wilayah Luwu Raya.(*)

*)Penulis adalah kepala KPPN Palopo