Umrah Bisa Mulai Dilaksanakan 10 Agustus, Tapi Aturan Dinilai Ribet, Biaya juga Membengkak

20
Suasana di Tana Suci Mekkah di masa Pandemi.

PALOPOPOS.CO.ID, PALOPO– Arab Saudi membuka penerbangan umrah pada 10 Agustus mendatang. Hanya saja, ada 9 negara yang tidak bisa penerbangan langsung, harus melalui transit, termasuk Indonesia.

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Khoirizi menuturkan terkait keputusan pelaksanaan umrah, pihaknya tidak berkapasitas untuk mengambil keputusan langsung karena skema ibadah umrah berbeda dengan ibadah haji.

Pemerintah hanya berperan sebagai support untuk segera melakukan mitigasi terkait adanya surat edaran pemerintah Arab Saudi.

“Jadi kami hanya menyampaikan kondisi yang ada. Terkait kebijakan terbaru penerbangan internasional Arab Saudi dan kebijakan penyelenggaraan umrah. Edaran itu nanti akan didiskusikan bersama agar dijadikan rujukan bersama,” ungkapnya, Kamis (29/07/2021).

Namun, surat edaran ini akan dibahas bersama dengan semua pihak terkait terutama dengan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Ibadah umrah ini wisata rohani yang bersifat Bussiness to Bussiness (B to B) atau swasta. Berbeda dengan haji yang urusannya itu Government to Government (G to G).

“Jadi kita akan duduk bersama dengan semua pihak nanti untuk berdiskusi terutama dengan travel-travel. Agar ada cara pandang yang sama nanti. Apakah ibadah umrah ini tetap diselenggarakan atau tidak ? Kita harus bahas bersama,” tukasnya.

Ketua DPD Kesatuan Tour Travel Umrah dan Haji (Kesthuri) Sulsel, Usman Jasad mengatakan belum ada keputusan resmi dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Haji tentang persyaratan umrah. Menurutnya, informasi yang beredar berasal dari media lokal Arab Saudi, Haramain Sharifain. Sehingga pihaknya saat ini menunggu keputusan resmi.

“Umrah memang direncana dibuka 1 Muharram atau 10 Agustus. Namun sampai hari ini belum ada keputusan resmi tentang prosedur umrah. Makanya kita tunggu keputusan resmi termasuk teknis produser. Sehingga kita belum bisa bicara estimasi harga apakah membengkak atau tidak,” jelasnya.

Wasekjen DPP Amphuri yang juga CEO Al Jasiyah Travel, H. Nurhayat juga mengungkapkan, kalau pihaknya masih menunggu dari pemerintah (Kemenag).
Ia menjelaskan, aturan ini dirasa sangat memberatkan jemaah. Ini karena biaya perjalanan umrah akan lebih lama dan naik tiga kali lipat karena perlu penambahan biaya karantina.

“Contohnya dia harus 14 hari ke negara transit kemudian 8 hari anggaplah paketnya diambil 8 hari di Arab Saudi, kemudian saat pulangpun harus karantina lagi 8 hari, jadi total perjalanan itu jadi 30 hari, di mana sebelumnya umrah itu sekitar 8 hari sekarang menjadi 30 hari,” ujarnya.

“Otomatis akan sangat memberatkan jamaah. Kemudian biaya akan otomatis akan naik, di mana kita harus tinggal di negara transit 14 hari, jauh lebih lama dari pada di Arab Saudinya sendiri,” lanjutnya.

AMPHURI mengharapkan pemerintah Indonesia dapat melakukan pendekatan melalui lobi Presiden dan Kementerian Agama (Kemenag) sehingga bisa membuka peluang pelaksanaan umrah bagi warga RI.

Selain itu, ada kewajiban vaksin teruntuk pendatang yang akan tiba. Otoritas Negeri Raja Salman itu menyatakan ada kriteria vaksin tertentu yang akan diizinkan di mana jemaah asal negara yang menggunakan vaksin Covid-19 Sinovac harus di-booster dengan merek lain macam Pfizer.

Saudi sendiri telah melarang penerbangan asal RI sejak Februari 2021. Negeri kaya minyak itu ketat membendung kasus Covid-19, di antaranya dengan membatasi kuota haji 2021 menjadi 60.000 orang dari biasanya 2 juta hingga 2,5 juta orang.(idris prasetiawan)