POLEMIK REKTOR UI RANGKAP WAKIL KOMISARIS BANK BRI DALAM BINGKAI PERTENTANGAN NORMA HUKUM

108

Prof Dr Lauddin Marsuni SH MH
Guru Besar dalam bidang HTN, Ilmu Negara Umum, dan Ilmu Perundang-Undangan UMI Makassar

Akal akalan pembentuk hukum di Indonesia, melahirkan pertentangan norma hukum, itu menandakan bahwa pembentuk hukum hanya mengedapankan ; – kewenangan; – kekuasaan dan – kepentingan kelompok.

Pertentangan norma yang saya maksud adalah pertentangan antara norma Pasal 39 huruf c PP 75/2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia dengan Norma Pasal 17 huruf a, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Ketentuan Pasal 39 huruf c, PP 75/2021 adalah : Rektor, Wakil Rektor dan kepala badan dilarang rangkap jabatan sebagai Reksi para BUNM atau BUMD. (sesuai penafsiran gramatikal, tidak dilarang rangkap jabatan sebagai komisaris).

Ketentuan Pasal 17 huruf a, UU Nomor 25/2009 Tentang Pelayanan Publik adalah:
Pejabat publik dilarang merangkap sebagai komisaris dan atau pengurus (direksi) pada BUNM atau BUMD.

Rektor termasuk dalam pengertian Pejabat Publik sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 1 angka (2) angka (3) dan angka (5) UU nomor 25/2009.

Berdasarkan asas hirarki perundang undangan, mk Pasal 39 huruf c, PP 75/2021 Tentang Statuta UI, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengibat (batal demi hukum)

Atas pertentangan norma hukum antara Pasal 39 huruf c, PP 75/2021 dengan Pasal 17 huruf a, Undang Undang Nomor 25/2009. Saya mengajukan pertanyaan kritis kepada Pemerintah sbb :

– mengapa bisa membentuk PP 75/2021 yang bertentangan dengan UU 25/2009;

– mengapa tenaga ahli bidang hukum di Kementerian Hukum dan HAM tidak cermat atas RANCANGAN PP 75/2021;

– mengapa pemerintah (presiden), seakan melindungi kepentingan
Rektor UI (dalam hal jabatan sebagai Wakil Komisaris Bank BRI) daripada kepentingan
hukum dan kepentingan negara serta kepentingan pelayanan publik.

– mengapa guru besar ilmu perundang-undang di UI seakan diam atas pertentangan norma hukum tersebut.

Pada akhir tulisan ini, saya mohon kiranya APH (penyidik kejaksaan atau Penyidik Kepolisian) proaktif melakukan penyelidikan dan penyidikan atas rangka jabatan di Bank BNI yang dilakukan oleh Rektor UI dengan alasan :

1. Melenggar ketentuan:
a. Melanggar Pasal 35
huruf c PP 68/2013
b. Melanggar Pasal 17
huruf a UU 25/2009
2. Merugikan keuangan negara;
3. Memperkaya diri sendiri.

Demikian tulisan kritis saya pagi hari ini, Jumat 13 Zulhijjah 1442 H/23 Juli 2021, sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 49 ayat (2) UU 14/2005 Tentang Guru dan Dosen.

Wassalam

Makassar 23 Juli 2021