Pemerintah Daerah Selaku Pengelola Kekuasaan Negara di Daerah Otonom

28

Dr. Drs. Syahiruddin Syah, M. Si

Pengamat kebijakan Publik Universitas Andi Djemma Palopo

Polemik yang terjadi antara pihak DPRD Lutim dengan pihak manajemen PT Vale terkait dengan 11 tuntutan Bupati Lutim itu merupakan hal yang pertama kali terjadi sepanjang perjalanan PT Inco / Vale terbentuk sejak tahun 1968.

Hal ini terjadi karena PT Vale kurang memaknai peran pemerintah daerah sebagai kekuasan desentralisasi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Daerah, tidak begitu memahami sehingga semua kebijakan yang dikeluarkan PT Vale berdasarkan keputusan dari pemerintah pusat yg sentralistik, sehingga apa yg menjadi tuntutan pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Sumber daya Alam di Lutim sebagai kekayaan daerah dipandang hanya sebelah mata, dimana puluhan perizinan bertumpu di pusat sehingga ini semua menjadi problem bagi masyarakat khususnya pemerintah kabupaten Lutim.

Semestinya pemerintah pusat membuat regulasi yang seimbang antara kebijakan pusat dengan kebijakan otonomi Daerah sebagai penguasa Otonomi.

Dampak dari kebijakan terpusat maka ada beberapa aset daerah yang dikelola oleh Vale tidak dapat diserahkan oleh pihak PT Vale kepada pihak pemerintah Daerah Luwu Timur, padahal dalam kontrak Karya kemungkinannya tidak ada dalam programnya, seperti Perusahan air larona sebagai pembangkit listrik tenaga air, ini Sudah puluhan tahun beroperasi belum juga diserahkan kepada pemerintah Daerah Lutim.

Padahal sudah ada regulasi didalam undang- undang otoda mengenai pembagian kekuasaan yaitu pengelolaan wilayah sebagai aset Daerah ini diatur dalam undang undang 22 tahun 1999, undang-undang nomor 32 THN 2004 sampai pada undang- undang 12 tahun 2008.

Sebagaimana kita ketahui bahwa otonomi daerah adalah memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengatur, mengurus sendiri pemerintahan setempat sesuai peraturan perundangan.

Pemerintah Daerah berperan membina Industri yang ada di daerahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dimana Luwu timur memiliki beberapa perusahaan industri yang bergerak pada bidang mineral, baik itu industri kecil, menengah sampai pada perusahaan industri yang dengan nota Bene kontrak karya.

Dimana telah diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 hasil amandemen dari undang-undang sebelumnya, yaitu undang-undang nomor 4 THN 2009, yang menjadi payung hukum bagi para pelaku Industri pertambangan, mampu memberikan keadilan dan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta berpihak pada kepentingan nasional, bangsa dan negara.

Selain itu banyak kekuasaan otonomi yang telah diatur dalam permen sebelumnya, seperti permen ESDM no 22 THN 2018 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan.

Undang-undang minerba THN 2003 bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pertambangan mineral dan batu bara agar lebih efektif dan efisien. Sehingga tidak dapat menutup mata bahwa pemerintah Daerah punya kewenangan, untuk mengatur, mengawasi pemanfaatan wilayah serta melakukan koordinasi tentang peningkatan produksi demi peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya di daerah terdampak wilayah industri di daerah setempat.

Harapan penulis agar PT Vale dapat melibatkan masyarakat dan pemerintah Daerah dalam hal kepemilikan saham dan rekruitmen tenaga kerja pada level menengah ke atas, dan bahkan diharapkan ada putra Daerah yang menjadi komisaris Pada perusahaan PT Vale. Agar tidak terjadi ketidak puasan masyarakat terhadap eksistensi PT Vale yang beroperasi di Wilayah Luwu Timur.

Harapan kedua agar PT Vale dapat memberdayakan potensi sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas SDM di dalam melanjutkan pendidikan mulai S.1, S.2 dan S.3,.

Harapan ketiga agar PT Vale dapat melakukan musyawarah, atau pertemuan bersama masyarakat Lutim dalam hal ini pemerintah dan pihak DPRD kabupaten Lutim, agar permasalahan ini dapat selesai dengan baik, tanpa merugikan warga masyarakat Lutim.
Semoga bermanfaat bagi pembaca, Wassalam!