Luwu Level 2, Palopo, Lutra, Lutim, dan Torut Level 3

871

* Tator Level 4 Penerapan PPKM hingga 2 Agustus

MASAMBA –– Seluruh daerah di Sulsel menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hanya saja berbeda level. Ada yang Level 2, 3, dan 4.

Untuk daerah yang melakukan PPKM Level 2 sesuai data InMendagri Nomor 26 Tahun 2021 yang disadur Palopo Pos, sebanyak 7 kabupaten adalah, Kabupaten Bone, Bulukumba, Enrekang, Luwu, Pinrang, Sinjai, dan Wajo.

Selanjutnya, 15 daerah menerapkan PPKM Level 3. Itu adalah, Kabupaten Bantaeng, Barru, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene Kepulauan, Sidenreng Rappang, Soppeng, Takalar, dan Toraja Utara.

Adapun yang menerapkan PPKM Level 4 di Sulsel hanya ada dua daerah, yakni, Kota Makassar dan Kabupaten Tana Toraja.
Salah satu daerah yang menerapkan PPKM Level 3 di Luwu Raya adalah Kab. Luwu Utara.

Bupati Kabupaten Luwu Utara, Indah Putri Indriani, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 360/184/BPBD/VII/2021 tentang Penerapan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa/Kelurahan sebagai Upaya Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Luwu Utara.

Surat Edaran ini mengatur 14 aturan yang berlaku selama penerapan PPKM Level 3 yang wajib dilaksanakan. 14 poin itu di antaranya, masyarakat yang melakukan perjalanan lintas daerah wajib memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu seperti Surat Izin Keluar Masuk, Surat Keterangan Negatif COVID-19 via swab antigen, seluruh pelaku perjalanan yang masuk ke Lutra wajib isolasi mandiri selama 5 hari sebelum beraktivitas kembali, serta pelaku perjalanan yang isolasi mandiri jika terdapat gejala indikasi COVID-19 wajib tes PCR.

Tak kalah pentingnya, penerapan PPKM Level 3 juga mengatur kegiatan makan-minum di restoran, warung makan, café-warkop dan sejenisnya, toko ritel dan sejenisnya, pedagang kaki lima dan sejenisnya serta pusat perdagangan lainnya yang melayani makan-minum di tempat hanya bisa dengan 25% dari kapasitas dan jam operasi dibatasi sampai jam 18.00 wita.

Untuk layanan makan-minum via pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai jam 21.00 wita. Pelaku usaha wajib memiliki kartu vaksin dan menempelkannya di tempat usaha masing-masing. Sementara pengunjung yang datang wajib menunjukkan kartu vaksin.

Pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/tempat bermain anak harus dengan protokol kesehatan yang ketat, seperti menerapkan screening test. Untuk daerah zona oranye dan merah, kegiatan masyarakat dilarang keras. Jika terdapat pelanggaran, maka dilakukan penegakan hukum dalam bentuk penutupan lokasi. Kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan kemasyarakatan lainnya juga tak luput dari pengetatan dan pembatasan.

Untuk resepsi pernikahan, tidak ada hidangan makanan di tempat. Untuk hajatan lainnya, masyarakat hanya diperkenankan hadir 25% dari kapasitas ruangan. Jika ini tak dapat dipenuhi, maka izin tidak diberikan.

Poin terakhir dalam surat edaran Bupati ini adalah masyarakat yang membutuhkan informasi terkait penanganan COVID-19 di Kabupaten Luwu Utara agar segera menghubungi pusat informasi dan juru bicara Satgas COVID-19 Luwu Utara melalui Call Center Surveilans 0813 4264 8399 Call Center PSC 0852 2604 6119 dan Call Center BPBD 0812 4215 9030. 14 poin Surat Edaran Bupati Luwu Utara ini dapat dilihat pada gambar dari berita ini.

Palopo
Kota Palopo juga masuk dalam kategori PPKM Level 3 bersama dengan sejumlah daerah di Sulsel. Hal ini dikarenakan Kota Palopo masuk dalam zona oranye. Dimana zona oranye kriteria jika terdapat 3 sampai dengan 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.

Untuk itu, Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 26 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3 serta mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan.

”Dalam Inmendagri itu, disebutkan bahwa PPKM dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT,” sebut Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kota Palopo, Dr dr HM Ishaq Iskandar, M.Kes kepada Palopo Pos, Senin 26 Juli 2021.

Dr Ishaq menyebutkan, saat ini Wali Kota Palopo bersama Tim Satgas Penanganan Covid-19 tengah membuat Surat Edaran (SE) terkait Kota Palopo masuk dalam PPKM Level 3.”Iya, Surat Edaran sementara dibuat,” katanya kemarin. (rhm/idr)

Kab/kota di Sulsel Terapkan PPKM Sistem Level

Level 2 : Kabupaten Bone, Bulukumba, Enrekang, Luwu, Pinrang, Sinjai, dan Wajo.
Level 3 : Kabupaten Bantaeng, Barru, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene Kepulauan, Sidenreng Rappang, Soppeng, Takalar, dan Toraja Utara.
Level 4 : Kota Makassar dan Kabupaten Tana Toraja.