Legislator Soroti Anjloknya Realisasi PAD Alber

23
Anggota DPRD Luwu, Wahyu Napeng

BELOPA, PALOPOPOS.CO.ID—Laporan pertanggung jawaban Bupati Luwu, untuk tahun anggaran 2020dibahas di DPRD Luwu. Dalam rapat yang dilaksanakan di ruang musyawarah, Senin 5 Juli 2021 para anggota DPRD Luwu, menyoroti rendahnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Alat berat (Alber) yang dikelola oleh Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR).

Untuk tahun anggaran 2020 lalu, dinas tersebut ditarget PAD sebesar Rp1,75 Miliar, namun realisasinya hanya Rp280 juta. Hal inilah yang menjadi sorotan anggota DPRD Luwu. Anggota DPRD Luwu, Wahyu Napeng menyoroti rendahnya realisasi anggaran, bahkan biaya pemeliharaan alat berat lebih besar dibanding realisasi PAD.

“Dari target Rp1,7 miliar realisasinya hanya 280 juta. Berikan jawaban mengapa pendapatan jeblok. Yang lalu disebut ada orang yang meminjam uang PAD, mana itu sekarang, apakah sudah dibayar atau tidak. Kemudian Kalau alasannya adalah kerusakan ada biaya pemeliharaan, hanya saja aneh biaya pemeliharaan lebih tinggi dari realisasi PAd. Biaya pemeliharaan 400 juta, realisasinya hanya 280 Juta,” ujar politisi PAN itu.

Sementara itu anggota DPRD Luwu lainnya, Sugiman janong juga menyayangkan anjloknya PAD alat berat. Padahal realisasi tahun sebelumnya PAD alat berata selama beberapa tahun lebih dari 1 Miliar. Untuk itu, ia meminta agar PAD alat berat di audit.

“Dari tahun ketahun begitu terus, dan alasannya klasik mengapa PAD tidak tercapai, tetapi realisasi tidak pernah dibawah 1 miliar. Makanya kita harap ada tim indpenden, biar dievaluasi termasuk taksasi biaya kerusakan karena biaya pemeliharaan sangat tinggi,” tegas politisi partai demokrat itu.

Sementara itu, ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali mengatakan agar ada perbaikan manajemen dalam pengelolaan pendapat daerah dari alat berat.

“Tahun sebelumnya konstribusi sangat banyak, tapi saat ini minim. Makanya kembalikan seperti manajemen yang lalu, untuk memperdalam hal ini maka akan diserahkan ke komisi III untuk mendalami,” jelasnuya.

Terkait berbagai sorotan tersebut, Plt Kabid Alat berat, Rahmat mengatakan jika rendahnya realisasi itu disebabkan alat berat yang rusak sehingga tidak dapat beroperasi untuk menghasilkan PAD.

“kami mau lakukan perbaikan, tapi ketika habis biaya perawatan maka yang dikerja tidak selesai. Ini siklus yang terjadi pada kami. Tetapi kami tetap upayakan dengan metode kami,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan berbagai keterbatasan pengelolaan alat berat, karena beberapa alat ditempatkan khusus untuk wilayah tertentu.

“Keterbatan kami dalam mengelola sumber PAD karena ruang kerjanya terbatas, misal yang di Latimojong, Basten dan Walmas hanya bisa digunakan wilayah itu, apalagi mau dibawa keluar daerah tidak mungkin,” tegasnya. (fan)