Ayo Vaksin, Sertifikat Bakal jadi Syarat Bepergian

37
Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani saat divaksin belum lama ini. --ist--

PALOPOPOS.CO.ID, PALOPO– Pemerintah tengah menggodok peraturan terkait rencana sertifikat vaksin Covid-19 menjadi syarat masuk bagi masyarakat yang ingin bepergian mengunjungi tempat publik seperti, pusat perbelanjaan atau mal dan restoran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan, aturan tersebut rencananya bisa diimplementasikan dalam 2-3 minggu ke depan.
“Nantinya pengunjung wajib menunjukkan sertifikat vaksin yang didapatkan melalui aplikasi Peduli Lindungi ketika hendak masuk tempat publik,” kata Airlangga, Jumat, 30 Juli 2021.

Selain data vaksinasi, kata Airlangga, aplikasi Peduli Lindungi nantinya juga bisa merekam data test PCR maupun swab antigen sebagai syarat perjalanan antar kota.

“Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan integrasi aplikasi Peduli Lindungi dengan data vaksinasi dari semua daerah,” ujarnya.

“Seluruhnya bisa di-capture dengan Peduli Lindungi. Ini tahap pertama yang sedang disiapkan dalam dua, tiga minggu ke depan,” sambungnya.

Airlangga menuturkan, bahwa saat ini aplikasi Peduli Lindungi baru diunduh oleh 15 juta pengguna di Indonesia. Padahal, penduduk yang sudah mendapatkan suntikan vaksin covid-19 lebih dari 48 juta orang.

“Mobilitas masyarakat ke depan akan bergantung pada status vaksinasinya. Sehingga, tempat-tempat umum ataupun restoran, pada saat orang mau masuk harus dicek barcode-nya dan itu bisa linked (terhubung) untuk diketahui, bahwa yang bersangkutan sudah divaksin atau belum,” pungkasnya.

Daerah

Di daerah, penerapan penggunaan sertifikat vaksin sebagai salah satu syarat administrasi telah diterpakan.

Seperti yang dilakukan Pemda Luwu Utara, yang mewajibkan ASN melampirkan sertifikat vaksin Covid-19 untuk pencairan TPP.

Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengeluarkan surat edaran untuk seluruh ASN dan tenaga non ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.Dalam surat edaran bernomor 800/924/BKPSDM/2021 itu, ada lima poin yang menjadi penekanan Indah Putri Indriani.

Pertama, seluruh jenis pelayanan kepegawaian dipersyaratkan melampirkan sertifikat vaksin Covid-19, atau surat keterangan dari dokter bagi ASN yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu.

Kedua, untuk mengajukan verifikasi pembayaran TPP, diwajibkan melampirkan sertifikat vaksin atau surat keterangan dari dokter bagi ASN yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu.

“Kita tidak akan bayar TPP jika belum divaksin,” kata Indah Putri Indriani di ruang kerjanya, Jumat (23/07/2021).

Keputusan yang sama juga dilakukan, Pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, tidak akan membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN serta gaji pegawai honor jika tidak memiliki sertifikat vaksinasi Covid-19.
Bupati Kolaka, Ahmad Safei menggungkapkan, apabila ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sengaja membayarkan TPP dan honor para pegawai harian atau pegawai kontrak, maka yang akan menerima sanksi adalah pimpinan masing-masing OPD.

“Sudah dipastikan tidak dibayarkan TPP bagi setiap ASN dan gaji pegawai kontrak atau honorer jika tidak melampirkan sertifikat vaksinasi COVID-19,” ujar Safei, Kamis (22/7/2021).

“Kepala SKPD jangan coba- coba membayarkan TPP dan honor kalau pegawai tersebut belum divaksin,” tambahnya.(idris prasetiawan)