ASN Palopo dan Lutra WFH, Sektor Pelayanan Tetap Melayani dengan Prokes Ketat

54
--ilustrasi--

PALOPOPOS.CO.ID, PALOPO– Daerah saat ini menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Salah satunya mengatur sistem kerja dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Di Luwu Raya, hanya Kota Palopo dan Luwu Utara menerapkan Work From Home (bekerja dari rumah). Sedangkan, ASN di Pemda Luwu dan Lutim tetap berkantor.

Luwu Utara lebih dahulu menerapkan WFH, baru disusul Pemkot Palopo.
Keputusan “merumahkan” ASN Pemkot Palopo ini tertuang di Surat Edaran (SE) Wali Kota Palopo, Nomor 800/1090/BKPSDM/VII/2021 tentang penyesuian sistem kerja ASN selama pemberlakukan PPKM di masa pandemi Covid-19, yang ditandatangani langsung Wali Kota Palopo, Drs HM Judas Amir MH.

Dari SE yang diterima redaksi Palopo Pos, Kamis 29 Juli 2021, berisi enam poin. Dimana penyesuaian WFH mulai berlaku, Kamis 29 Juli 2021, sampai batas waktu PPKM dihentikan.

Pertama, pegawai ASN dan Non ASN melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) sebesar 25%, dan 75% melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat, dan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.
Kedua, penyesuaian sistem kerja di poin di atas, dikecualikan bagi pegawai yang melaksanakan pelayanan langsung yang tidak dapat digantikan dengan sistem daring, dan bersifat kritikal. Seperti pelayanan pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, puskesmas, pustu, Dinas Damkar, dan Dinas Satpol PP.

Ketiga, dalam pelaksanaan penyesuaian sistem kerja tetap memperhatikan dan tidak menggangu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Mengatur pegawai yang begilir/bergantian masuk setiap hari.
Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai. Memastikan output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring maupun luring, tetap sesuai standar yang ditetapkan.

Keempat, apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja terdapat alasan mendesak dan penting diperlukan kehadiran pejabat/pegawai ASN di kantor, maka kepala perangkat daerah dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir atas persetujuan Wali Kota Palopo.

Kelima, untuk memastikan pegawai ASN yang bekerja dari rumah, agar mengirimkan lokasi kerja (share location) kepada kepala perangkat daerah masing-masing via WA sebanyak empat kali sesuai jadwal absensi finger print.

Keenam, edaran ini berlaku mulai 29 Juli 2021 sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM pada masa pandemi Covid-19 Kota Palopo.

Dikeluarkannya aturan penyesuaian kerja ASN ini lantaran Kota Palopo kini masuk zona merah kategori PPKM Level 4.

Sekkot Palopo, Drs Firmanza DP, Kamis 29 Juli 2021 mengatakan, WFH ini dikecualikan bagi pegawai yang melaksanakan pelayanan langsung yang tidak dapat digantikan dengan sistem daring seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Damkar dan Satpol PP.

”Jadi bagi pegawai di RS, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Damkar dan Satpol PP,” tetap bekerja seperti biasa dengan menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat,” sebut Sekkot.

Selain itu, untuk memastikan pegawai ASN yang WFH dari rumah agar mengirimkan lokasi kerja (serlok) keada kepala PD masing via WA sebanyak 4 kali sesuai jam absensi finger print yakni Senin hingga Kamis, pagi pukul 07.00 sampai 07.30 Wita, istirahat pukul 12.00 hingga 12.30, selesai istirahat pukul 13.00 hingga 13.30. Sore pukul 16.00 hingga 17.30.

Untuk Jumat pagi pukul 07.00 sampai 07.30 istirahat pukul 11.30 sampai 12.30. Selesai istirahat pukul 13.00 hingga 14.00. Sore pukul 16.00 hingga 18.00.
Surat Edaran ini berlaku sejak 29 Juli 2021 hingga berakhirnya kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Keputusan WHF bagi ASN dan Non ASN di jajaran Pemkot Palopo ini diambil dengan mempertimbangkan kasus harian covid-19 yang terus menanjak di kota bermotto ‘Idaman’ ini. Saat ini, Kota Palopo masuk zona merah atau PPKM level IV. Masa WFH berlaku mulai 29 Juli 2021 sampai Kota Palopo keluar dari PPKM level IV

Jubir Tim Satgas Covid-19, Dr Ishaq Iskandar mengatakan, selain Palopo, ada tiga daerah lainnya di Sulsel yang juga level 4 yakni Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kabupaten Tana Toraja.

Menurutnya, sejak pekan lalu, jumlah kasus Covid-19 meningkat signifikan. Pada 20 Juli 2021, kasus positif aktif 88 orang, meninggal 61 orang (akumulasi). Pada 26 Juli 2021, positif aktif 139 dan meninggal 65 orang.

”Dalam seminggu terakhir, bertambah 51 kasus. Yang meninggal juga bertambah tujuh orang,” jelas.

LUTRA
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah lebih dulu mengeluarkan Surat Nomor 800/935/BKPSDM/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN (Work From Home) tertanggal 27 Juli 2021. Surat ini ditandatangani Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani.

Surat tersebut dikeluarkan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN, dan juga memperhatikan perkembangan kasus COVID-19 di Luwu Utara yang terus mengalami peningkatan. Dalam surat ini, diatur beberapa penyesuaian sistem kerja ASN dan non ASN yang akan bekerja dari rumah (WFH).

Penyesuaian sistem kerja WFH tahap pertama mulai berlaku pada 28 Juli 2021 – 5 Agustus 2021. Di mana ketentuannya adalah 50% ASN Pejabat Pelaksana dari total Pejabat Pelaksana yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah (PD), 24% ASN Pejabat Pengawas dari total Pejabat Pengawas pada masing-masing PD, dan 50% tenaga non ASN dari total tenaga non ASN yang ada pada masing-masing PD.

Meski begitu, terdapat pengecualian penyesuaian sistem kerja WFH, yaitu ASN yang bekerja pada Kantor Camat dan Kelurahan, serta ASN dan tenaga non ASN yang bekerja pada sektor esensial yang melaks pelayanan langsung yang tidak dapat digantikan dengan sistem daring, seperti ASN dan tenaga non ASN yang melakukan pelayanan pada RSUD Andi Djemma, Puskesmas dan Pelayan di Pustu.

Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja WFH diharapkan tetap memperhatikan pencapaian target dan produktivitas kerja ASN serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu, para Kepala Perangkat Daerah diminta tetap mengatur ASN secara bergilir/bergantian setiap hari atau dua hari.

Tak hanya itu, dalam surat tersebut dituliskan bahwa ASN yang di-WFH-kan dipastikan memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi (IT) sebagai sarana kerja, serta memastikan bahwa output dari produk layanan yang dilakukan secara daring maupun luring tetap sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Kepala PD juga diharap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap ASN agar sasaran penyesuaian sistem kerja WFH tercapai secara maksimal.

Guna memastikan ASN dan tenaga non ASN yang ditugaskan bekerja dari rumah (WFH) diminta untuk mengirimkan lokasi di mana dia bekerja melalui aplikasi ShareLoc atau berbagi lokasi kepada pimpinan unit kerja masing-masing Cq.

Kasubag Kepegawaian melalui jejaring media sosial WhatssApp (WA) sebanyak empat kali pada jam-jam kerja sebagai berikut: 08.00 wita, 11.00 wita, 14.00 wita, serta 16.00 wita. (rachmy yusuf-junaidi rasyid)