Sembako Kena Pajak, Beban Rakyat Kian Berat

22

* Pemerintah Berencana Berlakukan PPN

PALOPO – Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok atau sembako. Rencana ini tertuang dalam revisi UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pengenaan pajak diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU Nomor 6 yang didapat. Jika ini benar terjadi, beban rakyat pun kian berat.

Diketahui, PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan dalam draft baru, Pemerintah berencana memasukkan sembako masuk barang yang terkena PPN.

Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN.
Wacana inipun menuai banyak polemik. Publik sontak marah, kaget bercampur bingung.

Kok sembako saja harus dipajaki? Apakah bangsa ini berada di ambang kebangkrutan?
Barang pokok yang bakal dikenai pajak meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati mengkritik rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak dalam perubahan Undang-Undang nomor 6 tahun1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Menurutnya langkah tersebut berpotensi makin memberatkan kehidupan masyarakat bawah dan kontraproduktif dengan upaya pemerintah menekan ketimpangan melalui reformasi perpajakan dalam revisi UU KUP.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) juga memprotes rencana pemerintah untuk menjadikan bahan pokok sebagai obyek pajak, apalagi kebijakan tersebut digulirkan di masa pandemi dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit.

Ikappi menilai, bila bahan pokok dikenakan PPN, maka akan membebani masyarakat. Saat ini kata dia, pedagang pasar sedang mengalami kondisi sulit karena lebih dari 50 persen omset dagang menurun.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menyebut reaksi publik terhadap rencana ini jadi bukti bahwa kesadaran akan pentingnya pajak semakin tinggi. Ia menegaskan pajak adalah pilar penyangga eksistensi negara.

Menurutnya, pemerintah, diwakili Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, di berbagai kesempatan menegaskan bahwa rancangan ini perlu disiapkan dan didiskusikan di saat pandemi namun bukan berarti akan serta merta diterapkan di saat pandemi.

Maka pemerintah mengajak para pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan DPR, untuk bersama-sama memikirkan, jika saat pandemi hanya bertumpu pada pembiayaan utang karena penerimaan pajak turun, bagaimana dengan pasca pandemi. Tentu saja kembali ke optimalisasi penerimaan pajak.

Yustinus kemudian membantah bahwa pemerintah kalap memajaki rakyatnya. Ia memastikan pemerintah tidak akan membabi buta. Sebuah hal yang konyol jika pemulihan ekonomi yang diperjuangkan mati-matian justru dibunuh sendiri.

“Maka sekali lagi, ini saat yang tepat merancang dan memikirkan. Bahwa penerapannya menunggu ekonomi pulih dan bertahap, itu cukup pasti. Pemerintah dan DPR memegang ini. Saat ini pun barang hasil pertanian dikenai PPN 1%. Beberapa barang/jasa juga demikian skemanya agar ringan,” tegasnya.

Sementara itu, sebelumnya beredar informasi PPN akan dinaikkan menjadi 12 persen. Namun dituliskan di Ayat (1) besaran PPN bisa diubah menjadi kisaran 5 persen sampai 15 persen.(idr)

Sembako yang Akan Dikenakan Pajak

Beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Kisaran PPN 5-15%