Sampah dan Banjir Keluhan Dominan, Saat Summang Reses di Tumale-Ponrang

58
Anggota DPRD Luwu Summang SE, MM saat reses di Desa Tumale. Dalam reses tersebut terungkap keluhan warga terkait soal sampah dan masalah banjir yang harus mendapatkan perhatian serius pemerintah daerah. --andrie islamuddin--

PALOPOPOS.CO.ID, BELOPA– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Summang SE, MM, Senin, 28 Juni 2021 menggelar reses di Desa Tumale Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.

Dalam reses yang sejumlah perwakilan eksekutif tersebut, dominan aspirasi masyarakat Desa Tumale dan Ponrang pada umumnya mengeluhkan permasalahan sampah dan banjir

Di awal resesnya, Summang mengajak pemerintah desa Tumale dan masyarakat Tumale serta Ponrang pada umumnya untuk secara sadar mengaktifkan kartu tanda penduduk elektroniknya (KTP-el) dan BPJS sehingga masyarakat dapat mengikuti berbagai program bantuan sosial di masyarakat.

“Saya harapkan Pak desa Tumale dorong warga ta untuk mengecek KTP-el nya. Kalau belum aktif maka harus di online-kan sehingga memudahkan masyarakat mengakses bantuan dan program pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Demikian pula dengan kartu BPJS-nya harus di on-kan,” ungkap Summang.

Sampah dan Banjir Keluhan Dominan, Saat Summang Reses di Tumale-Ponrang
Kaum perempuan dari Kelompok Tani Wanita Desa Tumale juga ikut memberikan masukan aspirasi kepada anggota DPRD Luwu Summang yang reses Senin (28/6) di Desa Tumale-Ponrang. –andrie islamuddin–

Warga Desa Tumale, yang juga Kepala pasar Padang Sappa, Samuel, yang diberikan kesempatan bertanya, mengatakan, disamping permasalahan irigasi/pengairan yang selalu di keluhkan warga Desa Tumale, yang paling dianggap krusial untuk segera ditasi adalah permasalahan sampah dan banjir.

“Sudah menjadi rahasia umum di Ponrang. Permasalahan sampah banyak dikeluhkan warga. Mereka tidak tahu lagi dimana harus membuang sampah dengan padatnya pemukiman. Akibatnya sampah banyak dibuang di drainase dan terjadi penyempitan drainase ketika hujan beberapa menit saja, maka terjadilah banjir,” ungkap Samuel.

Summang yang menjawab pertanyaan peserta reses mengatakan, pihaknya getol memperjuangkan masalah sampah dan banjir. Hanya saja untuk mengatasi masalah banjir, terdapat kewenangan dari pihak balai besar jalan dan balai besar sungai Pompengan dan Jeneberang, karena harus dibuatkan saluran pembuang yang memotong jalan poros provinsi Sulsel.

“Kami sudah berkali-kali ke pihak balai besar jalan dan jembatan juga balai besar sungai Pompengan Jeneberang menyampaikan hal ini dan akan terus kami upayakan. Perlu diketahui, khusus di kecamatan Ponrang, setidaknya ada 9 titik yang harus kita buka saluran pembuang untuk dibuatkan gorong-gorong ( Box Culvert) atau jembatan yang membelah jalan trans Sulawesi. Kami sudah mencatat ada 9 titik yang harus dibuatkan gorong-gorong di Ponrang, dengan alokasi anggaran hingga mencapai Rp 17 miliar dan itu terus kami perjuangkan,” ungkap Summang seraya mengatakan, untuk masalah persampahan pihaknya juga sednag berupaya menghadirkan Perda Pengelolaan persampahan bahkan mendorong hadirnya Dinas Persampahan.

Dalam pertemuan tersebut, juga terungkap keluhan warga yang mana banyak kartu BPJS mereka tidak aktif dan menyulitkan warga ketika berobat di Puskesmas. Seperti yang diungkapkan tokoh masyarakat Desa Tumale Nicholas Sirante.

Misrukiah, mewakili Dinas Sosial Kabupaten Luwu, mengatakan, adalah benar bahwa banyak kartu BPJS warga yang tidak aktif dan menyebabkan warga kurang mampu kesulitan saat mengklaim biaya pengobatan di Puskesmas dan RSUD.

“Ada ribuan BPJS Kesehatan maupun KIS yang tidak aktif. Salah satu sebabnya yaitu terjadi perubahan elemen data pada data kependudukan sehingga data yang sifatnya online tersebut menjadi offline. Agar dapat di online-kan kembali, ketika terjadi perubahan elemen data kependudukan, sebaiknya warga mengecek langsung kartu BPJS maupun KTP-nya, ” Kata Misrukiyah, seraya mengatakan masih ada ribuan peserta BPJS yang nota bene sudah meninggal dunia, namun masih terdata di BPJS dan tetap dibayarkan tanggungan kesehatannya oleh pemerintah daerah (andrie islamuddin)