PEMBIMBING KEMASYARAKATAN SEBAGAI PENEGAK HUKUM YANG “TAK POPULER”

247

RIAN SUHERI AKBAR, S.H.

PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (PK) AHLI PERTAMA BAPAS KELAS II PALOPO

  • Bagaikan ANT MAN diantara IRON MAN, CAPTAIN AMERICA dan SPIDERMAN

Jika kita mendengar istilah pahlawan Tanda jasa, pasti kita akan langsung mengetahui bahwa profesi yang dimahsud adalah Guru. Yah, lagi-lagi Bukan pembimbing Kemasyrakatan. Guru sebagai ikon Pahlawan tanpa Tanda Jasa masih sedikit lebih beruntung karena masih di “kenal” sebagai Pahlawan Tanpa tanda Jasa. Profesi atau Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Tentunya masih sangat asing di telinga sebagian besar masyarakat Indonesia, utamanya bagi orang-orang yang tidak pernah bersentuhan langsung dengan masalah Hukum. Jabatan Pembimbimbing Kemasyarakatan (PK) sangat Berbeda dengan Hakim, jaksa dan Polisi yang tentunya sangat Familiar di telinga masyarakat Indonesia. Jika di Ibaratkan sebagai Pahlawan Super di Serial Film MARVEL (AVENGER), tentunya sebagian Besar orang akan langsung Mengenal sosok IRON MAN, CAPTAIN AMERIKA, SPIDERMAN, HULK, DAN THOR, tapi jika kita menyebutkan ANT MAN, maka sebagian besar orang yg bukan penggemar serial Film Marvel tentunya akan bertanya-tanya siapa si ANT MAN ini??

Sebagai penulis, saya selalu mengibaratkan Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan ini seperti ANT MAN dalam serial Film Marvel (Avenger). Berbeda dengan rekan-rekan se-tim nya yang lain seperti Iron Man, Captain Amerika dan Spiderman, Ant Man kurang dikenal alias tidak populer. Ini seperti halnya Jabatan atau Profesi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Hukum di Negara kita, dimana HAKIM, JAKSA DAN POLISI yang sudah dikenal sebagai Profesi dan instrumen Penegak Hukum di Negeri ini oleh sebagian besar masyarakat. Hakim, Jaksa dan Polisi sudah tidak perlu lagi memperkenalkan diri kepada masyarakat luas bahwa mereka adalah  Penegak Hukum. Padahal jika menelisik dari sejarah, jabatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sudah ada sejak Jaman Penjajahan Belanda. Pada saat jaman penjajahan belanda di Indonesia (Tahun 1928), diangkatlah beberapa Petugas yang dinamakan “Ambtenar Der Reklasering” yang pada saat itu bertugas untuk Mengawasi pelaksanaan pendidikan untuk anak-anak nakal dan sebagai pengawas untuk orang yang di jatuhi  oleh Hakim hukuman Pidana Bersyarat. Jabatan inilah yang menjadi cikal bakal Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dikemudian hari.

Setelah sistem berganti dari sistem kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan, peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) semakin di tegaskan dalam berbagai aturan dan undang-undang. Petugas PK yang dulunya bertugas di BISPA Yang Sekarang di sebut dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) lambat laun menjadi salah satu jabatan penting yang menjadi Ujung Tombak Pemasyarakatan dalam sistem Penegakan Hukum. dalam perkembangannya, dari tahun ke tahun Profesi atau jabatan pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan Pidana utamanya sistem peradilan Pidana Anak (SPPA) berada sejajar dan sama pentingnya dengan profesi atau jabatan penegak Hukum lainnya seperti Hakim, Jaksa dan Penyidik Kepolisian.

Dalam Pasal 65 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, salah satunya Disebutkan Bahwa :  “Pembimbing Kemsyarakatan (PK) Bertugas Melakukan Pendampingan, Pembimbingan, dan pengawasanterhadap anak yang memperoleh  Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB).

dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan pula bahwa salah satu tugas pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk: Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal; (Pasal ini sudah diamandemen menjadi, “Pembimbing kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu”, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus); menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik pemasyarakatan di lapas anak; menentukan program perawatan tahanan di rutan; menentukan program bimbingan dan/atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan. 

 

Selain tugas-tugas yang disebutkan tersebut, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 sebagai pengganti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, menjadikan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas saat ini menjadi sangat penting. Hal ini membuktikan bahwa Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem Hukum kita sangat  vital sama halnya dengan Profesi Penegak Hukum lainnya.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Menteri Hukum dan Ham RI Bapak Yasona H. Laoli menegaskan bahwa pemasyarakatan yang sekarang harus berbenah dan mendapatkan kembali “Trust” dari masyarakat. Para pejuang Pemasyarakatan terutama Pembimbimbing Kemasyarakatan sebagai ujung tombak penegakan Hukum di Pemasyarakatan harus terus menerus “berteriak” dan menggaungkan keberhasilan dan prestasi di bidang pemasyarakatan. Maka sebagai langkah awal untuk memulai terobosan di dunia pemasyarakatan, ijinkan kami sebagai “Ujung tombak” di bidang pemasyarakatan untuk memperkenalkan diri.

Kami adalah Pembimbimbing Kemasyarakatan si jabatan “tidak populer” namun selalu ikhlas berjuang untuk perbaikan Pemasyarakatan kedepannya. Salam hormat dari kami Pembimbing Kemasyrakatan, “Pahlawan Super” dari dunia Pemasyarakatan. Kami adalah para ANT MAN diantara IRON MAN, CAPTAIN AMERICA dan SPIDERMAN yang siap Menegakkan Hukum dan Memperjuangkan Kebenaran.

“Kekuatan Yang Besar akan selalu Di ikuti Oleh sebuah Tanggungjawab yang besar”

Ben Parker (Film Spiderman 1)-