KPU Rp56,6 M, Bawaslu Rp20 Miliar

36
Ketua KPU Luwu, Hasan Sufyan dan anggota komisioner KPU Luwu menghadiri rapat kordinasi Bapem Perda Luwu di DPRD Luwu, (8/6).--ft: andri/palopopos--

* Kebutuhan Pilkada dan Pileg Tahun 2024

BELOPA— Pilkada dan Pemilihan Legislatif (Pileg) Luwu akan dihelat November 2024 mendatang dipastikan membutuhkan anggaran daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu mengestimasi anggaran untuk pesta demokrasi lima tahunan ini Rp56,6 miliar.

Hal ini diungkapkan Ketua KPU Luwu, Hasan Sufyan SIP MIP pada rapat kordinasi Bapem Perda Luwu yang dipimpin langsung Ketua Bapem Perda Luwu, Summang SE MM dan dihadiri langsung Wakil Ketua DPRD Luwu Zulkifli ST MSi, (8/6).

“Pilkada dan Pemilu legislatif yang akan dihelat tahun 2024 mendatang tahapannya sudah akan dimulai bulan April-Mei 2022 mendatang. Karena ini adalah agenda nasional, tentunya bukan hanya KPU Luwu yang mengharapkan suksesnya kegiatan ini. Pesta demokrasi ini juga menjadi pertaruhan keberlangsungan negara kita,” ungkap Hasan.

Hasan mengatakan, pihaknya mengetimasi dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan KPU Luwu membutuhkan anggaran sebesar Rp56,6 miliar lebih. Dengan item terbesar anggaran tersebut terserap untuk honorarorium penyelenggara adhoc PPK, PPS, dan KPPS yang mencapai 11.340 orang.

“Bahkan saat ini untuk mempersiapkan Pilkada, kami sedang melaksanakan pemutakhiran data pemilih dan pendidikan pemilih. Hanya saja kegiatan ini berjalan dengan anggaran yang sangat terbatas bahkan tidak tersedia,” kata Hasan.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu, Kaharuddin, mengatakan, Bawaslu juga sudah mengstimasi alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk Pilkada Luwu 2024 mendatang, yaitu berkisar Rp20 miliar.

“Tahun 2018 lalu kita menggunakan anggaran sebesar Rp11 miliar lebih. Untuk tahun 2024 kami estimasi kebutuhan anggaran Bawaslu sebanyak Rp20 miliar lebih,” kata Kaharuddin.

Ketua Bapem Perda Luwu, Summang SE MM mengatakan, terkait kebutuhan anggaran Pilkada Luwu 2024 yang begitu besar ini, diperlukan adanya dana cadangan yang harus dialokasikan Pemkab Luwu agar tidak sekaligus dianggarkan melalui APBD, melainkan secara bertahap.

“Untuk menyediakan dana cadangan ini kita harus membuat Perda Dana Cadangan. Untuk itu kami harapkan pihak eksekutif dapat segera mendorong naskah akademik untuk segera dibahas bersama nantinya,” kata Summang.

Rapat Evaluasi Program Legislasi Bapem Perda DPRD Luwu ini dihadiri anggota Bapem Perda Luwu, H Lahmuddin, Sukma, Andi Admiral A Kaddiraja, dan beberapa pejabat OPD lingkup Pemkab Luwu, seperti Asisten I Rudi Dappi, Kepala BPKD Luwu Moh Arsal dan Sekretarisnya Muhammad Arsyad, Kepala Bapenda Luwu Muhammad Rudi, Sekretaris Bappeda Luwu Muhammad Yusuf, Kepala Bagian Hukum Partisan, Kabag Ortala Andi Makkasau dan Ketua serta anggota Komisioner KPU Luwu serta anggota Komisioner Bawaslu Luwu. (and/ikh)