Wow…Influencer di Sulsel Ada yang Berpenghasilan Rp1 Miliar per Bulan

51

MAKASSAR — Influencer alias pemengaruh di Sulsel sudah punya potensi sebagai penyumbang pajak. Penghasilannya cukup fantastis. Dari yang terendah Rp385 ribu hingga Rp 1 miliar per bulan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pun sedang memantau para pemengaruh di Sulsel ini. Mereka bekerja di berbagai media atau platform, seperti Youtube, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya.
Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulselbartra mendata sebanyak 18 influencer atau pemengaruh di Sulsel yang memiliki trafik penghasilan cukup besar. Mulai dari penghasilan paling rendah Rp385 ribu sebulan hingga Rp 1 miliar sebulan.
Kepala Kanwil DJP Sulselbartra Hantriono Joko Susilo mengatakan timnya telah memiliki aplikasi khusus untuk mendeteksi jumlah trafik hingga pelanggan atau subscriber pemengaruh tersebut.
“Sementara ini kita data ada 18 Youtuber,” kata Hantriono di kantornya, Selasa, 20 April.
Hantriono menjelaskan, pemengaruh di Sulsel ada yang memiliki pelanggan sebanyak 5,6 juta. Penghasilannya sebulan bisa mencapai Rp1 miliar. Sementara yang paling sedikit subscriber-nya, ada yang sekitar 100 ribuan.
“Lumayan potensinya. Bayangkan setahun bisa Rp12 miliar. Bisa beli Ferrari,” ujarnya.
Mantan Direktur Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan ini menjelaskan, tim Ditjen Pajak terus mengidentifikasi pemengaruh mana saja yang bisa menjadi sumber penerimaan negara tahun ini dan tahun-tahun mendatang.
“Kita terus gali potensinya dari influencer ini,” imbuhnya.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sulselbartra, Eko Pandoyo Wisnu Bawono menambahkan, 18 pemengaruh tersebut masih pada tahapan hasil dari sistem yang dimiliki Ditjen Pajak. Data inilah yang nantinya akan digunakan untuk mendeteksi potensi influencer atau pemengaruh yang ada di wilayah Sulselbartra.
“Jadi pemasukan pajak dari influencer di Sulsel ini belum ada. Penarikan pajaknya akan dilakukan kemudian dengan langkah awal mengirimkan surat imbauan sekaligus mengklarifikasi temuan data tersebut,” jelasnya.
Sampai saat ini baru terdeteksi 18 pemengaruh dari sistem yang dimiliki. Tidak menutup kemungkinan ada pemengaruh baru lainnya yang juga memiliki penghasilan besar. “Sistem terus mendeteksinya,” paparnya.
Eko menegaskan, pemengaruh yang bisa ditarik pajaknya adalah panghasilan yang besarnya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu di atas Rp54 juta per tahun.
Pengenaan nilai pajaknya berbeda-beda, bergantung bisnisnya seorang diri atau di bawah agensi atau manajemen. Jika sendiri, akan dikenai pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif progresif yang berlaku.
Besaran Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp50 juta-Rp250 juta tarif pajaknya 15 persen; Rp250 juta-Rp500 juta (25 persen), dan di atas Rp500 juta (30 persen).
Lalu, jika pemengaruh di bawah naungan manajemen atau agen, maka pemotongan pajak akan menjadi objek pajak PPh Pasal 23. Dalam aturannya juga kenaannya terbagi dua jenis.
Jika perusahaan atau agensi bertransaksi atas bunga, royalti, dan hadiah, maka tarif yang dikenakan adalah 15 persen. Jika hanya sewa dan jasa saja maka tarifnya dikenakan 2 persen.

Siap Bayar

Salah seorang kreator konten Sulsel, Ahmad Suhael atau akrab disapa Abu mengungkapkan, dirinya telah bertemu pihak pajak sebelum Ramadan. Pihak pajak meminta untuk merinci penghasilan beberapa tahun selama menjadi kreator konten.
Kata Abu, dirinya juga telah memperlihatkan secara terang-terangan penghasilannya selama menjadi kreator konten bersama rekannya Tumming.
“Saya pribadi dan Tumming tidak masalah. Tetapi sebaiknya pihak pajak harus melakukan edukasi dulu, penghasilan berapa dengan pajak berapa. Jadi, teman-teman influencer atau kreator konten tidak kaget,” ucapnya.
Pihak pajak juga harus memperhatikan bahwa tak semua pekerja atau kreator konten memiliki penghasilan banyak. Mereka membuat konten belum tentu dibayar banyak. (fjr/idr)