Palopo Siapkan Rp20 M Bayarkan THR ASN

23
Samil Ilyas, Kepala BPKAD Palopo

* BPKAD masih Menunggu Juknis

PALOPO — Pemerintah memastikan akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparat Sipil Negara (ASN) tahun ini.

Jumlahnya sudah ada di APBD masing-masing daerah. Untuk Kota Palopo, Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo mengaku menyediakan sekitar Rp20 miliar anggaran untuk membayar THR dari 4.600 orang ASN.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo, Muhammad Samil Ilyas mengungkapkan, anggaran Rp20 miliar telah dipersiapkan untuk membayar THR para ASN di lingkup Pemkot Palopo. Meski begitu, Samil mengatakan terkait mekanisme penyaluran THR ini masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat melalui peraturan Menteri Keuangan (Menkeu).

“Soal anggaran sudah ada kita siapkan sebesar Rp20 miliar. Tapi kita masih menunggu juknis terkait mekanisme pembayarannya,” kata Samil, di temui di ruang kerjanya, Rabu 7 April 2021, kemarin.

Didampingi Kabid anggaran BPKAD, Palopo, Emil, Samil menambahkan, besaran anggaran yang disediakan Pemkot Palopo untuk pembayaran THR sama seperti tahun sebelumnya. Pembayaran THR tersebut mulai dibayarkan 10 hari sebelum pelaksanaan hari raya.

Pada tahun 2020 lalu pihaknya membayarkan sekitar Rp18 miliar dari Rp20 miliar anggaran yang disediakan. Besaran Rp18 miliar ini hanya diberikan kepada ASN yang eselon golongan tiga ke bawah.

“Untuk tahun ini apakah semua ASN mendapat THR atau tidak. Mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19 yang diharapkan untuk mengurangi beban anggaran,” katanya.
Oleh karena itu, menurut Samil, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) akan memastikan mekanisme pemberian THR para ASN termasuk Wali Kota/Wakil Wali Kota.

Sebab tahun sebelumnya, ASN untuk eselon dua serta Wali Kota/Wakil Wali Kota tidak mendapat jatah THR.
“Intinya menunggu juknis. Kalau nantinya dalam juknis itu harus dibayarkan semua maka kita tetap ikuti aturan tersebut.

Dibayar Full

Sebelumnya, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan, saat ini pihaknya masih membahas skema pemberian THR PNS. “RPP (rancangan Peraturan Pemerintah) nya sedang dibahas,” ujarnya.

Oleh karenanya ia menjelaskan saat ini belum bisa memberikan keterangan lebih detail. Saat ini Pemerintah juga masih fokus dalam pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19.
“Nanti kalau sudah siap, akan dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani,” jelasnya, Selasa, 6 April 2021.

Kementerian Keuangan menjelaskan pada tahun ini rencananya THR akan diberikan secara penuh (full). Bahkan, meski demikian, sebelum memutuskan skema pemberian THR ini, Pemerintah akan terus melihat kondisi keuangan negara yang harus memulihkan ekonomi akibat virus Corona yang menyebar di Indonesia sejak tahun lalu.

Komponen THR yang diterima para abdi negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 tahun 2019 tentang gaji PNS, gaji yang diterima PNS dikategorikan dengan beberapa golongan, yakni dari yang masa kerja terendah hingga masa kerja tertinggi.

Untuk PNS golongan I masa kerja 0 tahun, menerima gaji Rp 1,56 juta per bulan. Sementara PNS golongan IV masa kerja 32 tahun, menerima gaji hingga Rp 5,9 juta.

Gaji THR yang diterima PNS, ditambah dengan komponen-komponen di dalamnya, seperti tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan termasuk dengan tunjangan kinerja.(rul/idr)