HUKUM TAJAM KE BAWAH TUMPUL KE ATAS

134

Oleh : NURDIN
Staf Polres Palopo

ADA ungkapan di tengah masyarakat “Hukum tajam ke bawah tumpul ke atas” ungkapan ini seringkali terdengar dilontarkan oleh masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil, bukan saja kalangan masyarakat yang awam terhadap hukum, politisi, praktisi bahkan penegak hukum pun sering terdengar dari mereka ungkapan itu.
Pemahaman saya. bahwa ketika kita berbicara mengenai hukum tentu bukan hanya dalam konteks perundang-undangan. Oleh karena, Undang-undang hanyalah bagian kecil dari hukum. Hukum memiliki sifat yang universal yang umumnya didahului dengan kata :
“Barang siapa, atau siapa saja” ini menandakan bahwa siapa saja yang melakukan, misalnya, “Barang siapa yang mengambil barang milik orang tanpa ijin…dst”. (semua orang, siapa saja).

Nah, ada yang menarik, saat sidang saudara HRS terkait dengan tanggapan Penuntut Umum atas eksepsinya, yang menarik dari tanggapan Penuntut Umum tersebut adalah dengan dikutipnya sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim :
“Orang-orang yang sebelum kamu menjadi hancur disebabkan karena apabila seseorang yang terhormat dari mereka mencuri, maka mereka membiarkannya. Tetapi jika orang lemah yang mencuri, maka mereka menjalankan hukuman atasnya. Demi tuhan jika sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, tentu saya potong tangannya”

Rasulullah s.a.w berpesan pada kita bahwa dimata hukum semua orang sama, tidak ada kelebihan antara satu dengan yang lainnya, baik karena keturunan, kekayaan atau pangkatnya. Tidak ada penguasa yang dapat dilindungi oleh kekuasaanya apabila ia berbuat zalim, melainkan kedudukannya sama di muka hukum.

Menurut riwayat bahwa Hadis Nabi di atas, disampaikan ketika seorang perempuan Quraisy yang melakukan suatu kejahatan dan hendak dijatuhi hukuman, maka orang-orang Quraisy memakai orang dekat Rasulullah s.a.w untuk kemudian memintakan pengampunan untuk perempuan tersebut.

Praktek hukum oleh Nabi di atas terlihat jelas salah satu tujuan hukum yaitu keadilan, sehingga eksistensinya bukan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, melainkan lebih pada prakteknya atau dengan kata lain penegakan hukumnya, yang senantiasa dapat dipengaruhi oleh faktor Ekonomi, Politik, faktor Kekuasaan, dan seterusnya, demikian halnya dengan hukum positif.

Berbicara terkait keadilan tentu akan berbeda dengan, ketika kita berbicara hukum yang sifatnya universal. Oleh karena, keadilan adalah suatu konsep yang relatif, bersifat subyektif. Maknanya, bahwa boleh jadi adil menurut pelaku kejahatan namun tidak adil bagi korban kejahatan, keluarga dan masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan namun demikian, penegakan hukum seoptimal mungkin mendekati rasa keadilan.

Hukum yang ada saat ini dalam konteks perundang-undangan yang hampir mengatur seluruh sendi kehidupan sudah cukup baik, yang perlu perbaikan adalah paradigma dan praktek hukumnya. Praktek atau penegakan hukum (bukan hukumnya) tidak boleh mengabaikan rasa keadilan masyarakat secara umum sebab tujuan fundamental hukum adalah keadilan.

Pandangan saya, bahwa salah satu cara agar penegak hukum memiliki hasil yang dapat bertindak adil sebagaimana yang diharapkan tentu diawali dari rekrutmen yang bersih serta menjunjung tinggi transparansi sehingga ke depan, tidak ada lagi terminologi “Hukum tajam ke bawah tumpul ke atas”. (*)