Golkar Palopo Gagas RUU Pilkada Murah

259
Plt Ketua Golkar Palopo, Abbas Hady (paling kiri) silaturahim dengan Wali Kota Palopo, HM Judas Amir (kedua dari kiri) di ruang kerja Wali Kota, Senin, 13 April 2021. Tampak mendampingi Ketua DPRD Palopo, Dr Hj Nurhaenih dan Ketua Harian Golkar Palopo Harisal Latief. --ft: isitmewa

PALOPOPOS.CO.ID, PALOPO— Dulu putra Luwu Raya, HM Luthfi A Mutty punya peran dalam menggolkan Undang-Undang Otonomi Daerah pada 1999. Kini, Golkar Palopo bertekad menggagas Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada murah.

”Dalam waktu dekat, pengurus Golkar Palopo akan melaksanakan diskusi perdana membicarakan peluang untuk mewujudkan RUU Pilkada murah diusulkan masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR-RI,” jelas Plt Ketua Golkar Palopo, Abbas Hady didampingi Ketua Harian Partai Golkar Palopo, H Harisal Latief kepada Palopo Pos di Hotel Platinium Palopo, Senin, 13 April 2021.

Menurut Abbas, sejak tahun 2005, Pilkada selalu diwarnai money politik. Sehingga pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah (Kada) senantiasa mengeluarkan biaya yang cukup besar hingga bermiliar-miliar. ”Sehingga sudah menjadi rahasia umum, Pilkada itu mahal,” ucap Abbas yang juga Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Sulsel.

Biaya Pilkada yang mahal tersebut, tidak sebanding dengan gaji atau pendapatan resmi Kada, baik itu Bupati, Wali Kota, maupun Gubernur. Sehingga tak heran, selalu ada kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kenapa sampai demikian? Karena regulasi yang ada tidak mampu menghentikan keterlibtan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terlibat politik praktis. Person parpol jika sudah terpilih, relatif kurang signifikan perhatiannya ke parpol pengusung.

Muncul figur Kada yang tidak kompeten. Karena kurang pengalaman, integritas dipertanyakan. Itu semua karena faktor modal saja sehingga terpilih menjadi Kada. Yang paling subtantif, masyarakat selalu dipertontonkan tiba-tiba ada Kada kena OTT.

Semua terapi solusi sudah dicoba. Pengamat juga sudah menyampaikan pendapat-pendapatnya. Tapi tetap gagal. Karena yang dilakukan bukan terapa akibat, sehingga tidak menyelesaikan akar permasalahan. ”Harus yang dilakukan adalah terapi dari hulu, bukan sebaliknya terapi hilir,” ucap Abbas.

Untuk meminimalisir hal tersebut, Golkar Palopo akan menggagas RUU Pilkada Murah. ”Bagaimana metode dan mekanisme Pilkada Murah, itulah yang akan kita diskusikan bersama. Dan diskusi ini kita mulai dari Palopo,” terang mantan Kabag Humas Pemkab Gowa ini. (ikh)