Analisis Kebijakan Pelarangan Mudik

204

Oleh : Dr. Syahiruddin Syah,M. Si

Menyimak dan menyikapi surat edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana ( BNPB )Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2021selaku ketua satgas penanganan covid 19 tentang Larangan mudik diperpanjang, Doni Monardo, Membuat masyarakat merasa usil dan mempertanyakan surat edaran tersebut akibat adanya perbedaan jadwal pelarangan mudik antara permenhub no 13 THN 2021tentang pengendalianTransfortasi dengan surat edaran Kepala BNPB Bahkan surat edaran tersebut memperpanjang lagi sampai batas tgl Tanggal 24 Mei 2021. Sebelumnya permenhub menetapkan pelarangan mudik mulai Tanggal 5 Mei sampai 17 Mei 2021.

Beberapa warga masyarakat sulsel yang sudah berpenduduk alias ber KTP
Jakarta mempertanyakan kepada saya selaku pengamat kebijakan; mengapa tidak ada kesamaan waktu dalam menetapkan jadwal mudik antara permenhub dengan BNPB, padahal semua adalah lembaga institusi pemerintah yang sama-sama berperan dalam mengantisipasi terjadinya pelonjakan kasus covid namun fungsi dan orientasi tugasnya berbeda pak, jawaban penulis bahwa sebaiknya anda sampaikan keluhannya kepada pihak media agar bisa di sampaikan melalui media, kepada pihak yang berkompeten terkait dengan kebijakan pelarangan mudik.

Mereka semua menginginkan agar pemerintah konsisten dalam menetapkan jadwal pelarangan mudik agar mereka dapat mempersiapkan /mengagendakan rencana kepulangannya pasca lebaran sesuai batas waktu pelarangan yang ditetapkan pemerintah.

Menurut warga ada kesimpang siuran yang terjadi antara permenhub dan edaran BNPB. Ini membuat warga masyarakat resah atas surat edaran BNPB yang tidak mendasari permenhub tersebut. sesungguhnya kita sama-sama mengetahui bahwa permen lebih tinggi status hukumnya ketimbang surat edaran sehingga masyarakat mempertanyakan bahwa mana yang harus diikuti permen atau surat edaran BNPB? Lanjut warga mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah membuat SK bersama. jangan membuat kebijakan yang membuat masyarakat resah.

Pemerintah harus konsisten dengan surat keputusan tersebut…jangan lagi ada surat edaran yang melebihi kewenangan peraturan yang ada diatasnya. Ketidak konsistennya pemerintah terhadap peraturan yang dikeluarkan dimana selalu berubah-ubah sehingga negara Indonesia sudah terlilit dan terpaku kepada sebuah kebijakan yang incremental… Dimana kebijakan yang telah ditetapkan dapat berubah bila ada kepentingan yang dominan…hal ini sudah menjadi tradisi budaya yang keliru selama ini. Harapan penulis agar membuat peraturan yang sejalan dengan semua institusi sesuai dengan tingkatannya, agar masyarakat tidak mempertanyakan lagi sebuah kebijakan yang terpusat. Selamat membaca semoga bermanfaat, wassalam