Pileg 2024 jadi Dasar Parpol Mengusung Figur

87

* Maju di Pilkada Serentak

PALOPO, PALOPOPOS.CO.ID — Partai politik (parpol) mulai membangun strategi menyongsong tahapan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Lantaran untuk mengusung figur maju di Pilkada Serentak, ternyata didasarkan dari hasil Pileg yang digelar 8 bulan sebelum pilkada digelar. Sehingga, partai yang baru didirikan, dan yang belum punya kursi di parlemen, berpeluang juga mengusung calon nantinya.

Dari jadwal KPU, di tahun 2024 ada tiga event besar pemilu digelar. Yakni, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah Wali Kota dan Bupati, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Salah satu partai baru yang serius mulai mempersiapkan adalah Partai Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora).

Partai besutan mantan Presiden PKS, Anis Matta ini, mulai membangun infrastruktur partainya sampai ke daerah-daerah. Hal ini dilakukan menyongsong Pemilu 2024.

Partai Gelora pun baru saja menggelar Rapat Kordinasi Wilayah (Rakorwil) Partai Gelora Indonesia di Sandeq Ballroom, Kota Makassar, Ahad (7/3/21), akhir pekan lalu.
Salah satu peserta Rakorwil Partai Gelora, yakni, Ketua Partai Gelora Kota Palopo, Budi Sada.

Kepada Palopo Pos, mantan calon Wakil Wali Kota Palopo ini menuturkan, jika, Rakorwil ini dimaksudkan untuk menyongsong Pemilu 2024. Lantaran ada tiga event besar digelar, mulai Pileg 2024, Pilkada 2024, dan Pilpres 2024.

Partai Gelora terbilang sebagai partai yang baru dibentuk 28 Oktober 2019, lalu. Belum punya kursi di parlemen, dan struktur organisasi juga masih belum menyentuh sampai ke tingkat desa/kelurahan.

Dalam Rakorwil di Makassar, Budi Sada menjelaskan, terungkap kalau ternyata Pilwalkot dan Pilbup 2024 baru akan digelar November 2024. Sedangkan Pemilihan Legislatif (Pileg) lebih dulu digelar Maret 2024.
“Jadi ada jeda 8 bulan dari Maret-November 2024,” kata Budi Sada saat dihubungi Palopo Pos, Senin 8 Maret 2024.

Ini artinya, hasil Pileg di Maret 2024 akan dijadikan acuan atau barometer bagi partai politik untuk mengeluarkan rekomendasi mengusung figur calon untuk maju di Pilwalkot atau Pilbup 2024.
Dengan demikian, kata Budi, partai-partai non kursi di parlemen atau partai yang baru didirikan, berpeluang mengusung calon sendiri atau berkoalisi dengan parpol lain mengusung calon di Pilwalkot atau Pilbup 2024.

“Jadi bukan hasil Pileg 2019 yang dipakai, tetapi hasil Pileg 2024 nantinya,” ujar Budi Sada yang dihubungi mengaku sedang berada di atas mobil dalam perjalanan dari Makassar kembali ke Palopo.
Dengan demikian, anggota DPRD hasil Pileg 2024, akan dilantik terlebih dahulu sebelum penetapan pasangan calon pilkada 2024.
Partai-partai yang saat ini mempunyai cukup kursi di DPRD, belum tentu bisa mengusung calon nanti di Pilkada 2024.

“Bisa saja, partai seperti Golkar di Palopo punya lima kursi saat ini. Tetapi, nantinya di 2024, harus berkoalisi dengan partai lain mencukupkan kursi mengusung calon, karena syarat dukungan calon di Pilkada 2024 dilihat dari hasil perolehan kursi hasil Pileg 2024,” jelas Budi, mantan Kadis Tata Ruang Pemkot Palopo.

Penambahan Dapil Palopo

Selain itu, kata Budi Sada, Pileg 2024 ke depan, untuk Kota Palopo, bisa saja terjadi penambahan daerah pemilihan (dapil).
Jika terjadi penambahan dapil, maka terjadi juga penambahan kursi di DPRD. Dari 25 kursi bisa menjadi 30 kursi.

“Tadinya dari tiga dapil menjadi empat dapil. Hal ini dilakukan melihat beberapa syarat pembentukan dapil sudah terpenuhi. Diantaranya jumlah penduduk yang terus bertambah,” kata Budi.

Diketahui di Kota Palopo tiga dapil saat ini adalah Dapil I (Kec. Wara, Wara Barat, Mungkajang). Dapil II (Kec. Wara Utara, Bara, Telluwanua), dan Dapil III (Wara Timur, Wara Selatan, Sendana).

“Ke depan di Pileg 2024 bisa saja bertambah 1 dapil lagi dan bertambah juga jumlah kursi dari 25 menjadi 30,” ungkap Budi.
Lantas apa target Partai Gelora Kota Palopo menyongsong Pemilu 2024? Dijelaskan Budi Sada, selepas dari menghadiri Rakorwil di Makassar, ia akan segera membangun infrastruktur sampai ke tingkat DPAC (kelurahan).

“Di Palopo ada 48 kelurahan, maka akan dibangun 48 DPAC. Kalau DPC tingkat kecamatan sudah ada,” sebut Budi.
Karena UU Pileg ke depan yang dijadikan rekomendasi mengusung calon adalah hasil pemilu legislatif 2024. “Makanya saya segera merampungkann infrastruktur sampai ke bawah DPAC, karena mereka ujung tombak. Sama dengan tentara, mereka ini senjatanya/senapan. Karena 2024 ini tidak terasa waktu sudah masuk,” ujar Budi.
Hal senada juga disampaikan Sekjen Partai Berkarya, Badaruddin A Picunang.

Kepada Palopo Pos, Badar, sapaan akrabnya, mengungkapkan, saat ini Partai Berkarya terus melakukan pembenahan menyambut tahapan Pileg 2024. Lantaran, hasil pileg ini akan dijadikan patokan mengusung calon di pilkada 2024.

“Ya, kita usahakan ada kursi Partai Berkarya minimal 1 di setiap kabupaten/ota di pemilu 2024 nanti. Peluang itu ada dan dari sekarang kami mulai pembenahan,” sebutnya.

Rakorwil

Adapun hasil Rakorwil Partai Gelora di Makassar adalah, segera melakukan rekrutmen bakal calon anggota legislatif (bacaleg).
Sampai hari ini Gelora Sulsel telah diisi jajaran para petarung dengan pengalaman politik panjang.

Nama-nama yang tidak asing antara lain Mudzakkir Ali Djamil (Makassar), Budi Sadda (Palopo), Amru Saher (Mantan Wakil Bupati Luwu), Andi Abdullah Rahim (Luwu Utara), Asriady Samad (Parepare). Jussalim Sammak (Mantan Komisioner KPU Takalar), Dirham (Mantan Fungsionaris Golkar Kab Gowa).

Dalam arahannya, Ketua DPW Partai Gelora Sulawesi Selatan, Syamsari Kitta menjelaskan bahwa Partai Gelora adalah representase keragaman Indonesia.

“Progress 1 kursi per dapil insha Allah kita amankan sampai akhir tahun ini. Rakorwil ini kita adakan salah satunya mematangkan strategi untuk terus memperbaiki progress kita. Struktur ditargetkan akan dipenuhi 100 % sampai di level Desa Kelurahan pada September 2021 ini, Insha Allah,” jelas Bupati Takalar ini di arena Rakorwil.

“Rekrutmen Bacaleg kita mulai sejak rakorwil ini ditutup. Sampai April 2021, kita sudah punya komposisi bacaleg minimal 30% dari kuota caleg per dapil di semua level, DPR RI, DPRD Provinisi dan DPRD Kabupaten Kota,” tambah Bupati Takalar.

Sedangkan Ahmad Faradis, Ketua DPN Bidang Teritori V dalam sambutannya mewakili Pengurus Pusat Partai Gelora menyatakan bahwa Sulawesi Selatan dan Kota Makassar adalah salah satu representase dinamika politik nasional.

“Di Indonesia ini adalah provinsi dan kota yang dinamika politiknya adalah representase dinamika politik Nasional. Di Indonesia Timur ada Sulawesi Selatan dan Makassar. Kemenangan disini, akan memberikan sumbangsih penting bagi kemenangan politik nasional. Alhamdulillah, Plt Gubernur Sulsel dan Walikota-Wakil Walikota Makassar keduanya teman Partai Gelora,” jelas Faradis.

Di kesempatan tersebut, Ahmad Faradis juga turut mendoakan agar Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah bisa diberikan kesabaran dalam menjalani ujian yang sedang dialaminya.

Hadir juga Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, yang didaulat untuk membuka Rakorwil dalam menyampaikan arahannya, berharap agar Partai Gelora bisa mencetak pemimpin-pemimpin baru yang dapat membawa kemajuan.(idr)

Grafis Pemilu 2024

Simulasi Pemilu 2024 dan Pilkada 2024

Pilpres:

– Masa jabatan presiden selesai 20 Oktober 2024
– Paslon terpilih harus sudah tersedia 14 hari sebelum masa jabatan selesai (6 Oktober 2024)
– Pencoblosan Maret 2024
– Antisipasi pilpres putaran kedua bila peserta pilpres lebih dari dua
– Tahapan dimulai 20 bulan sebelum pencoblosan (Juli 2022)
– Mempertimbangkan paslon terpilih sudah dapat terlibat dalam penyusunan program dan APBN 2025.

Pileg:

– Penetapan Hasil Pemilu Nasional April 2024 (pengalaman pemilu 2019, yakni Mei 2019)
– Putusan MK sengketa hasil pileg Agustus 2024 (pengalaman pemilu 2019 Putusan MK Agustus 2019)
– Hasil Pileg DPRD harus sinkron dengan tahapan pencalonan Pilkada (Agustus 2024)
– Pencoblosan Maret 2024
– Tahapan dimulai 20 bulan sebelum pencoblosan (Juli 2022).

Pilkada:

– Pencoblosan November 2024
– Pencalonan Agustus 2024 (harus sinkron dengan hasil Pileg DPRD 2024)
– Tahapan Pilkada 11 bulan sebelum pencoblosan (mulai Oktober 2023)
* Sumber: KPU RI