Koperasi KAMU Tidak Transparan Kelola Dana Petani

34
Suasana rapat dengar pendapat antara Dinas Pertanian, Koperasi Agro Mandiri Utama (KAMU), Koperasi Caryata dan Koperasi Sawerigading, Jumat 6 Maret 2021. RDP ini dilakukan terkait kisruh penyelewengan dana petani melalui program KSP.

MALILI, PALOPOPOS.CO.ID – Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur menyebutkan Koperasi KAMU tidak transparan dalam pengelolaan dana petani sebesar Rp60 Miliar melalui program PSR.

Saat ini kisruh lantaran koperasi tersebut dituding menyelewengkan dana petani melalui program anggaran dana hibah Rp 60 miliar dari Kementrian Pertanian (Kementan) RI untuk kegiatan PSR ini dalam kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit. Tidak transparannya hal itu disebutkan Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Luwu Timur, Muhtar melalui stafnya, Risna Sandabunga pada rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Luwu Timur yang memanggil tiga koperasi yang menangani kegiatan peremajaan sawit rakyat (PSR) di sejumlah kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, Jumat 6 Maret 2021.

Risna dihadapan Ketua Koperasi Agro Mandiri Utama (KAMU), Syamsul Bahri, Ketua Koperasi Caryata, Mistiyanto dan bendahara koperasi Sawerigading, Junit menyebutkan yang namanya dana kalau tidak ada transparan wajarlah kalau petani mencari tahu. Apalagi dana semua petani bukan dana pribadi. Wajarlah petani mencari tahu.

“Berjalannya waktu, nanti masuk Charyata barulah satu-satu dimunculkan RAB dari pihak KAMU, begitu kesimpulan yang kami dapati dilapangan,” katanya.

Pegawai Dinas Pertanian Luwu Timur itu mengatakan terkait kisruh yang terjadi di koperasi KAMU bermula dari keterlambatan penananaman.

“Dan yang kedua tidak ada keterbukaan disini. Jadi poin yang utama disini tidak ada keterbukaan antara pengusul dan petani di dalamnya. Bahkan antara pengusul dan dinas,” kata Risna diawal penjelasnnya.

Keterbukaan yang dimaksud Risna adalah terkait rancangan anggaran belanja (RAB) yang dimiliki masing-masing pengusul.

Awalnya memang lanjut Risna, Koperasi KAMU yang mengusul namun tidak ada keterbukaan. Namun pada saat pengusulan dan dananya di di setujui, kemudian diterima dan melakukan pekerjaan.

“Itu harusnya disampaikan secara terbuka mengenai dana-dana yang ada di RAB itu. Itu putus disitu pak,” kata Risna.

Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Lutim menyanggah kenapa Dinas Pertanian tetap mengeluarkan rekomedasi?.

“Kenapa itu bisa terjadi sedangkan anda verifikatornya, kalau dia tidak terbuka, jangan kasih rekomendasi dong,” sela HM Siddiq BM menanggapi keterangan Risna.

Risna melanjutkan berjalannya kegiatan PSR koperasi KAMU di lapangan, masuk juga koperasi Charyata mengusulkan dan di setujui dananya.

“Nah sistem yang dikelola, saya tidak berpihak, tetapi secara aturannya, Charyata menyampaikan program, dana yang diterima petani dan semua jabarannya. Direspon sangat baik petani,”imbuhnya.

Sementara itu pihak Koperasi KAMU melalui Ketua, Syamsul Bahri yang hadir di kesempatan itu mengatakan kisruh yang terjadi diawali karena keterlambatan bibit.

“Selain dari keterlambatan bibit, sudah tidak ada masalah,” kata Syamsul.

Rapat Dengar Pendapat ini dipimpin Wakil Ketua I HM Siddiq BM bersama Ketua Komisi II, Abd Munir Razak dan anggota DPRD Wahidin Wahid, Sarkawi A Hamid dan Semuel.(krm/ald)