Polres Palopo Kolaborasi dengan LPPA Kota Palopo Lakukan Sosialisasi Tindak Kekerasan PA

57
Bripka Sudarmaji saat membawakan materi bersama narsumber dari LPPA Palopo dan Dinas PPA Kota Palopo di kantor Kelurahan Latuppa, Selasa 23 Februari 2021. RIAWAN/PALOPO POS

LATUPPA– Polres Palopo berkolaborasi dengan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) Kota Palopo lakukan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Selasa, 23 Februari 2021.

Sosialisasi yang dimulai pada pukul 10:00 Wita hingga pukul 11:00 Wita itu, dilangsungkan di Kantor Lurah Latuppa, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo itu dihadiri dan diikuti oleh Sumiati Pateha, Kabid Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palopo, Lembaga Forum Anak Kota Palopo, tiga pilar Kelurahan Latuppa, staf kelurahan, RT/RW setempat dan warga setempat.

Sebagai pembawa materi dalam sosialisasi itu, Polres Palopo diwakili Unit PPA oleh Bripka Sudarmaji yang kesehariannya sebagai salah satu penyidik kerap menangani kasus yeng melibatkan perempuan atau anak dan narasumber lain ialah Andi Fatmawati selaku ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) Kota Palopo yang selalu hadir dalam mendampingi perkara hukum yang menimpah perempuan atau anak.

Polres Palopo Kolaborasi dengan LPPA Kota Palopo Lakukan Sosialisasi Tindak Kekerasan PA
Bripka Sudarmaji saat membawakan materi

Sudarmaji dalam pemaparan kasus yang kerap ditanganinya sebagai penyidik Unit PPA Polres Palopo, ia memaparkan bahwa setiap laporan kasus yang menyangkut perempuan atau anak dalam dua bulan belakangan tahun ini, didominasi kasus pelecehan dan penganiayaan terhadap anak atau anak.

Sudarmaji mencontohkan Apabila pihak terlapor adalah anak dibawa umur, tidak semua bisa diproses hukum apalagi langsung melakukan penahanan.

“Untuk anak sebagai terlapor, UU no.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pasal 32 bahwa penahanan terhadap anak tidak diperbolehkan selama memperoleh jaminan dari orangtua atau wali atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulang perbuatan pidana. Ayat (2) penahanan terhadap anak dapat dilakukan dengan syarat anak berumur 14 tahun atau lebih. Hurup (B) anak bisa ditahan jika diduga membuat tindak pidana ancaman hukuman 7 tahun atau lebih,” kata Sudarmaji.

Untuk kategori dewasa sendiri lanjut Sudarmaji, seorang dikatakan dewasa atau bukan anak jika usianya sudah memasuki usia 18 tahun.

“Jika seorang anak dilaporkan telah melakukan tindak melanggar hukum, laporan kasus tersebut, masih bisa dilakukan pertimbangan berdasarkan hak anak. Namun, sebaliknya jika seorang yang meski baru sehari genap usia 18 tahun, laporan kasus yang diperbuat itu diproses KUHPidana atau tidak terikat lagi dengan perlindungan anak,” lanjut Sudarmaji.

Sosialisasi dilakukan di Kelurahan Latuppa, karena Latuppa sendiri merupakan salah tempat objek wisata permandian dan yang pengunjungnya didominasi anak di bawah umur dan tak jarang didapati warga berbuat layaknya orang dewasa.

Pada sesi tanya jawab, H. Abdul Rahim salah satu Tokoh masyarakat setempat sebelum mengajukan pertanyaan kepada pemateri, ia bercerita sedikit bahwa perna mendapati seorang pasang anak yang melakukan perbuatan layaknya orang dewasa.

“Bagaimana pak kalau kami dapati anak yang lakukan perbuatan layaknya orang dewasa dan menangkapnya,” kata H. Abdul Rahim.

“Untuk kejadian seperti itu, langkah yang harus ditempuh warga setempat sebagai upaya menciptakan kondisi Kamtibmas, saran saya langkah pertama harus ditempuh diserahkan ke RT/RW setempat atau Bhabinkamtibmas atau Babinsa setempat. Tapi kalau sudah tidak ada solusi lain, lebih baik diserahkan ke Polres,”

Pada kesempatan Andi Fatmawati sendiri saat mendapat giliran membawakan materi, disinggung tentang pentingnya kontrol orangtua terhadap anak terutama kepada anak sekolah yang diketahui saat ini dimasa Pandemi Covid-19, seorang anak belajar daring (online) yang seakan wajib memegang handphone untuk mengerjakan tugas sekolah.

“Untuk orangtua yang punya anak sekolah, saya harap aktif mendampingi saat menggunakan handphone dan kalau anak selesai mengerjakan tugas, lebih baik handphone disita sebagai upaya melindungi anak. Karena kita tidak menginginkan pertumbuhan atau hal-hal negatif bisa mengganggu perkembangan seorang anak,” kata Andi Fatma.

Pada kesempatan itu pula, Andi Fatmawati juga mengedukasi soal pernikahan yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang.

“berdasarkan UU no. 1 tahun 1974 tentang pernikahan direvisi menjadi UU no. 16 tahun 2019, disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) pria mencapai usia 19 tahun dan wanita 19 tahun,” kata Andi Fatmawati.

Namun kenyataan lanjut Andi Fatmawati, didapati dalam kehidupan sehari-hari, Undang-undang tersebut tidak begitu diperhatikan sehingga pernikahan dini terhadap anak masih kerap ditemukan di beberapa tempat, tanpa menempuh jalur yang seharusnya dilakukan seseorang sebelum melangsungkan pernikahan seorang yang dikategorikan sebagai seorang anak.

Andi Fatmawati mencontohkan jika calon pengantin pria usia 19 tahun dan wanita 16 tahun (anak), itu harus ada rekomendasi dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA)

“Jika usia calon pengantin seperti itu, langkah yang harus ditempuh terlebih dahulu agar tidak melanggar UU perlindungan anak, pihak keluarga calon pengantin harus mendapat rekomendasi dari KPPA kemudian rekomendasi tersebut diajukan ke Pengadilan Agama untuk ditindak lanjuti. Kalau KPPA tidak mengeluarkan rekomendasi, Pengadilan Agama tidak akan menikahkan calon pengantin tersebut,” lanjut Andi Fatmawati saat memaparkan sosialisasi itu.(riawan)