Biaya Haji Tetap, Sebelum Berangkat Divaksin Covid

72

PALOPO, PALOPOPOS.CO.ID — Pemerintah setiap tahun rutin mengumumkan biaya haji. Biaya naik haji 2021 ditentukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) berdasarkan asal pemberangkatan atau embarkasi yang berbeda-beda setiap daerah di Indonesia.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Agama, pemerintah menetapkan besaran biaya naik haji pada tahun ini sama dengan tahun 2020 alias tidak mengalami perubahan.
Biaya haji terbaru diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1441H/2020M.

Regulasi ini mengatur Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), untuk jemaah haji reguler, serta Petugas Haji Daerah (PHD) dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Bipih disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih, baik secara tunai atau non-teller.

Indonesia sendiri mendapatkan kuota haji terbesar di dunia yakni 231.000 jemaah. Kuota ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 lalu yakni sebesar 221.000 jemaah.
Rincian kuota haji Indonesia tersebut terdiri dari 204.000 jemaah haji reguler dan 17.000 jemaah haji khusus.

Vaksin

Kementerian Agama (Kemenag) memastikan lebih dari 150 ribu calon jemaah haji Indonesia akan mendapatkan suntikan vaksin Covid-19.

Menurut Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Oman Fathurahman, hingga kini sudah ada 158 ribu calon jemaah haji yang datanya tervalidasi sebagai peserta prioritas vaksinasi Covid-19 di tahap kedua.

Mereka yang terdata itu merupakan calon jemaah haji reguler dan telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) 1440H/2020 M, lalu.

Secara bertahap, Kemenag memvalidasi data calon jemaah haji yang akan diprioritaskan mengikuti vaksinasi Covid-19 tahap kedua. Validasi data calon jemaah haji yang lainnya sedang dalam proses verifikasi ulang.

Oman menyatakan, data validasi tersebut sudah bisa diakses Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengingat Sistem Informasi dan Komputerasi Haji Terpadu (Siskohat) terintegrasi dengan Siskohat Kesehatan.

“Hari ini, sudah ada 158 ribu update data jemaah yang sudah bisa diakses Kementerian Kesehatan untuk didaftarkan dalam usulan prioritas vaksinasi tahap kedua,” kata Oman, dikutip dari siaran resmi Kemenag, Senin 22 Februari 2021.

Selain itu, sebanyak 14 ribu orang calon jemaah haji khusus juga telah didaftarkan dalam prioritas peserta vaksinasi Covid-19 tahap kedua.

Mereka merupakan calon jemaah haji khusus yang telah melunasi biaya haji 1441H/2020M dan tertunda keberangkatannya karena pandemi.

“Per hari ini, sudah 14 ribu data jemaah haji khusus yang divalidasi dan diajukan untuk didaftarkan dalam usulan prioritas vaksinasi tahap kedua,” kata Kasubdit Siskohat Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hasan Affandi.

Kuota jemaah haji khusus dalam penyelenggaraan ibadah haji berjumlah 17 ribu orang. Jadi, ada sekitar 3000 data jemaah yang masih dalam proses verifikasi.

“Update data tersebut antara lain berupa Nomor Induk Kependudukan atau NIK, Nama, Nomor Porsi, dan alamat lengkap jemaah,” ujar Hasan.

Berdasarkan keterangan Oman Fathurahman, pendataan itu dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila Pemerintah Arab Saudi memutuskan memberikan kuota jemaah haji 1442 H (2021) kepada Indonesia.

Pendataan itu juga sejalan dengan surat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang dikirim kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pada 5 Januari 2021. Melalui surat itu, Menteri Yaqut telah meminta Kemenkes memberi dukungan perlindungan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia.

Adapun data jemaah haji diberikan secara bertahap kepada Kemenkes meliputi Nomor KTP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama, Nomor Porsi, dan alamat lengkap.
Kemenag menargetkan dalam waktu dekat seluruh jemaah yang telah melunasi biaya haji sudah terdaftar sebagai peserta program vaksinasi tahap II.

Kemenkes sudah memulai program vaksinasi Covid-19 pada 17 Februari 2021 lalu. Dengan target tuntas pada Mei 2021, vaksinasi di tahap kedua akan menyasar 38,5 juta. Mereka terdiri atas 16,9 juta pekerja publik dan 21,5 juta lansia (orang berusia 60 tahun ke atas).

Sementara Kepala Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes, Eka Jusup Singka telah menegaskan bahwa jemaah haji juga merupakan kelompok warga Indonesia yang perlu memperoleh vaksinasi corona.

Sebab, dia melanjutkan, banyak jemaah haji tergolong dalam kelompok lansia. Mereka juga bisa digolongkan dalam kelompok rentan. Sementara petugas haji juga bisa termasuk pekerja publik.
“Mekanisme dan kriteria pemberian Vaksin COVID-19 bagi jemaah haji Indonesia merujuk kepada skema nasional yang ditetapkan pemerintah,” kata Eka pada 15 Februari lalu.

Kemenag di Daerah

Sementara itu, Kepala Kemenag Luwu Utara, Nurul Haq mengungkapkan, hingga saat ini biaya haji dan kouta haji belum ada perubahan. “Jika berangkat normal, maka kouta haji yang berangkat sama tahun 2020, lalu,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasi Umrah dan Haji Kemenag Palopo, H. Mikail menambahkan, sampai saat ini Kemenag Kab/ Kota belum menerima tembusan terkait dengan biaya BIPIH tahun 2021, dan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementeriian Agama RI belum mengumumkan tentang kepastian pemberangkatan Jemaah Haji Indonesia untuk tahun 2021.

Terkait ada adanya kenaikan atau pengurangan BIPIH tahun berjalan 2021 akan diusulkan oleh Kementerian Agama utk dibahas bersama oleh DPR RI Komisi VIII setelah mendapatkan persetujuan dari DPR RI Komisi VIII dan selanjutnya akan disahkan oleh Presiden.

Dan masalah Kuota atau pemberangkatan jemaah haji pemerintah masi menggunakan tiga Skenario. Pertama, jemaah dalam kuota normal artinya semua diberangkatkan sesuai dengan kuota yang ada. Kedua, pemberangkatan dengan pembatasan, ketiga, pemberangkatan jemaah ditiadakan.

“Intinya bahwa Pemerintah Indonesia masih menunggu keputusan resmi Arab Saudi jadi tidaknya haji tahun ini khususnya warga negara Indonesia,” kata H. Mikail.
“Harapan saya kepada jemaah calon haji agar tetap menjaga kesehatan dengan tetap melaksanakan Protokol Kesehatan untuk menghindari Covid-19 dan yang tidak kalah pentingnya jemaah tetap memanfaatkan waktu yang ada untuk membekali dirinya dengan manasik haji atau pengetahuan pelaksanaan ibadah haji dan umrah agar menjadi haji mabrur,” pungkasnya. (idr)

Rincian Biaya Haji 2021 per Embarkasi

Embarkasi Aceh Rp 31.454.602
Embarkasi Medan Rp 32.172.602
Embarkasi Batam Rp 33.083.602
Embarkasi Padang Rp 33.172.602
Embarkasi Palembang Rp 33.073.602
Embarkasi Jakarta Rp 34.772.602
Embarkasi Kertajati Rp 36.113.002
Embarkasi Solo Rp 35.972.602
Embarkasi Surabaya Rp 37.577.602
Embarkasi Banjarmasin Rp 36.927.602
Embarkasi Balikpapan Rp 37.052.602
Embarkasi Lombok Rp 37.332.602
Embarkasi Makassar Rp 38.352.602

Kuota Haji 2021 : 231.000 Jemaah
Reguler : 204.000 Jemaah
Khusus : 17.000 Jemaah

Kuota 2019 : 221.000 Jemaah