Penanganan Covid Belum Maksimal

21
RDP Komisi I DPRD Palopo dengan pihak RS se-Kota Palopo dan Pemkot Palopo, Senin 11 Januari 2021 di Ruang Bamus DPRD Palopo.

*Dari RDP Komisi I DPRD dengan RS se-Palopo

TOMPOTIKKA — Penanganan kasus Covid-19 di Kota Palopo yang mendapat sorotan masyarakat beberapa waktu lalu. Bahkan diwarnai aksi protes. Seperti halnya yang terjadi di kantor DPRD Palopo. Beberapa kalangan masyarakat mendatangi kantor DPRD mempertanyakan penanganan Covid yang dilakukan pihak Rumah Sakit di Kota Palopo, termasuk kepada Pemerintah selaku pihak penanggung jawab dalam penanganan Covid.

Pantauan Palopo Pos, di kantor DPRD Palopo, anggota DPRD melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan melibatkan beberapa pihak terkait. Seperti sejumlah pengelola RS, baik RS Pemerintah maupun Swasta termasuk pihak Dinas Kesehatan hadir. Kehadiran mereka terkait permasalahan yang mencuat belakangan soal pelayanan pasien Covid-19.

Seperti, pelayanan pasien Covid yang meninggal hingga kepada pelayanan secara administrasi oleh pihak RS. Selain itu permasalahan lainnya adalah dugaan kesan pembiaran yang dilakukan RS yang tidak mengurusi pasien Covid yang meninggal.

Salah satu pembawa aspirasi, Arifin dalam forum tersebut mengungkapkan jika beberapa hari lalu salah satu keluarganya dirawat di RS Mega Buana. Ia menyayangkan pihak RS lantaran pasien tidak dilayani layaknya sebagai seorang pasien Covid-19.

Selain itu, adanya intimidasi pihak RS kepada pasien lantaran enggan sang pasien menolak di swab yang jaminan kesehatannya akan dicabut. Mana lagi, kata dia, obat suntikan yang diberikan ke pasien harus dibayar Rp50 ribu tiap kali suntik. “Saya punya keluarga divonis Covid.

Akan tetapi hasilnya rekam mediknya tidak diperlihatkan pihak RS. Termasuk pelayanan yang diberikan yang dinilai kurang maksimal. “Apakah seperti ini caranya. Kalaupun pasien tersebut positif Covid harusnya dilayani dengan baik. Dan terutama harus transparan soal rekam mediknya. Manalagi sikap intimidasi kepada pasien yang diancam BPJSnya akan dicabut jika tidak di swab,” katanya.

Sikap lainnya, disampaikan salah satu pembawa aspirasi, Ridwan Fattah. Ia juga menyayangkan RS Sawerigading lantaran salah seorang keluarganya yang meninggal positif Covid diduga tidak mendapat pelayanan dengan baik.

Menurut Ridwan, saat saudaranya meninggal hanya ditangani sampai tuntas. Bahkan saat dimakamkan pada subuh hari hanya dilakukan pihak keluarga korban. Selain itu, tracing hingga penyemprotan disinfektan tidak dilakukan di kediaman korban.

“Saya sayangkan karena saudara saya hanya ditinggal petugas RS setelah meninggal. Dan itu berjam-jam lamanya. Kami keluarga akhirnya mengambil inisiatif untuk memakamkannya di pemakaman Purangi,” katanya.

Direktur Utama, RSUD Sawerigading Palopo, dr Nazaruddin yang hadir dalam RDP itu, menjelaskan jika penanganan yang dilakukan pihaknya terhadap salah seorang warga yang positif Covid yang meninggal sudah tepat. Menurutnya, kewenangan pihak RSUD dalam melayani pasien Covid yang meninggal hanya tidak sampai pada tahapan penguburan. “Untuk penguburan pasien yang meninggal sudah bukan tugas pihak RS. Jadi tidak benar kami dituding pembiaran,” katanya.

Sementara, dari pihak RS Mega Buana, dr Aslam Jaelani mengungkapkan jika di RS Mega Buana wajib bagi setiap pasien dilakukan swab. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran Covid di lingkup RS Mega Buana. “Swab wajib bagi berlakukan kepada setiap pasien yang masuk. Karena ada berapa banyak tenaga medis kami yang harus kami lindungi,” katanya.

Selain itu, Direktur RS Mujaisyah, Muhammad Afri yang turut hadir dalam RDP itu mengaku rumah sakit yang ia kelola itu mendapat sorotan publik terkait adanya pasien Covid yang meninggal dunia yang dinilai terlantar.

“Jadi terkait pasien yang dirawat di RS Mujaisyah pihak keluarganya meminta untuk dimakamkan di Pepabri. Ia merupakan warga asal Kab Luwu. Sehingga pada waktu kami menunggu keluarganya datang tas dasar permintaan mereka bahwa pasien akan dimakamkan di Pepabri,” katanya.

Selain itu ia menyayangkan adanya informasi yang sudah tersebar luas melalui media yang terkesan menyalahkan RS Mujaisyah. “Tentunya media harus menkonfirmasi juga kepada pihak kami sebagai perimbangan. Karena apa yang disangkakan kepada kami tidak demikian adanya,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Palopo, Taufiq MKes mengatakan jika tim satgas Covid yang dibentuk di Palopo sampai ke tingkat kelurahan. Tugasnya adalah untuk mengawal setiap permasalahan yang berkaitan dengan Covid. Seperti jika ada yang meninggal dunia karena Covid untuk melakukan penyemprotan.

Ia mengakui jika kasus Covid belakangan ini mengalami lonjakan hampir semua daerah. Salah satunya adalah Kota Palopo dengan kasus 740, dimana 100 diantaranya aktif.
“Dan beberapa diantaranya saat ini lakukan isolasi mandiri karena kapasitas tempat isolasi yang disediakan sudah memenuhi kapasitas,” katanya.

Anggota DPRD Palopo, Baharman Supri mengatakan jika pihaknya mengagendakan rapat tindak lanjut terkait penanganan Covid dengan melibatkan langsung pihak manajemen semua RS. Selain itu, ia juga ingin memastikan ketersediaan anggaran untuk penanganan Covid termasuk kebutuhan lainnya yang sangat penting di setiap RS seperti obat, alat pelindung diri dan biaya operasional RS sehingga tidak dibebankan kepada masyarakat.

“Kita akan jadwalkan kembali pertemuan ini. Kita ingin meminta juga meminta ketegasan dan kepastian Pemkot Palopo dalam mengantisipasi lonkan Covid termasuk transparansi dan manajemen yang baik yang harus dilakukan setiap RS,” tandasnya.

Adapun RDP ini dipimpin ketua DPRD Palopo, Hj Nurhaneni. Juga turut hadir sejumlah anggota DPRD dari tiga komisi yang ada. (rul/idr)