Pemda Disarankan Lakukan Lockdown, Juga Angkat Tenaga Fungsional Juru Covid

36

Basri Annas
(Sesepuh Masyarakat Kamanre)

PALOPOPOS.CO.ID, KAMANRE—Hampir setahun Covid-19 melanda negara Indonesia. Tiap saat makin banyak tertular. Bahkan belakangan ini, penularannya terus meningkat. Dan jika tidak dilakukan upaya ekstra menanganinya, penyebarannya akan semakin berbahaya.

”Oleh karena itu, agar penyebaran Covid-19 tidak berlarut-larut, kami menyarankan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk perketat kembali pengawasan perbatasan masing-masing daerah di Luwu Raya selama satu hingga dua pekan. Kalau perlu lakukan lockdown atau apa pun namanya,” terang Sesepuh Masyarakat Kamanre, Basri Annas kepada Palopo Pos, Selasa, 12 Januari 2021.

Perketatan pengawasan perbatasan melibatkan institusi terkait seperti TNI/Polri, tenaga kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol-PP, Lurah/Kades, RT/RW/dusun, dan imam masjid atau tokoh agama. Masing-masing punya peran tersendiri.

TNI/Polri membantu pengamanan dengan menyiapkan tenda-tenda dan tempat tidur yang dimiliki, digunakan yang diduga tertular Covid-19. Pemda menunjuk lokasi yang aman jauh dari lingkungan penduduk.

Kemudian tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan/protap perawatan bagi pasien yang diduga tertular Covid-19. Dinas Perhubungan monitor kendaraan transportasi dari luar daerah serta sebaliknya. Satpol-PP melakukan razia protap kesehatan setiap saat.

Sedang Lurah/Kades/RT/RW menyosialikan ke masyarakat bahwa Covid-19 sangat berbahaya. Sudah banyak contoh orang tiba-tiba meninggal karena Covid-19. Sebaiknya, masyarakat menghindari pertemuan yang jumlahnya dari sekian orang. Mengimbau warga agar setiap bepergian harus mentaati protap kesehatan. Dan yang kedapatan melanggar berikan sanksi tegas sesuai aturan.

Peran imam masjid dan tokoh agama sangat diperlukan. Agar tak henti-hentinya menyampaikan ke jemaah sebelum dan sesudah salat bahwa Covid memang ada, sangat berbahaya, dan cepat penularan. Ini penting karena banyak jemaah kurang percaya dengan Covid-19 dan ini bisa membuat orang lain terpengaruh. ”Di sini diperlukan para mubalig menyampaikan dakwah di tengah masyarakat,” ucap Basri yang merupakan pensiunan PNS kesehatan.

Dulu, lanjut Basri, Presiden Soeharto mengangkat sarjana agama jadi PNS, sebagai tenaga fungsional di lapangan dan menyampaikan bahwa KB itu tidak haram. Dan berhasil.

Kaitannya dengan Covid-19, pemerintah perlu memberdayakan tenaga surveylands evidiomogilogi pada Dinas Kesehatan Bidang Pemberantasan Penyakit. Dan kalau SDM kurang, diimbau tenaga surveylands yang telah pensiun, diminta bantu untuk bersama-sama bekerja dalam rangka penangulangan Covid-19.
”Karena mereka-mereka yang telah pensiun telah mendapatkan pelatihan yang tidak diragukan,” terangnya.

Selain itu, pemerintah sebaiknya mengangkat PNS/PPPK jurusan perawat sebagai juru Covid-19. Dan minta segera formasi ke MenPAN, BAKN, Komisi IX DPR-RI, serta Menteri Kesehatan RI. Kemudian, dilatih tata cara penanganan Covid-19 selama satu atau dua pekan, lalu ditempatkan di Puskesmas serta Rumah Sakit Umum (RSU).

Contoh, dulu ada namanya juru cacar, perbusia nerkaria, kusta, flu burung, dan semuanya berakhir dengan hasil yang memuaskan. Dengan adanya juru Covid, maka wabah virus akan cepat teratasi dan akhirnya hilang sama sekali seperti cacar, malaria perbusia, dll.

Penggunaan vaksin kelak dilakukan Juru Covid sehingga masyarakat tidak ragu untuk divaksin. Dan masyarakat tidak perlu panik mengenai vaksin, karena tentu pemerintah dan WHO telah mengkaji dengan baik dalam rangka penanganan.

”Semua ini sementara dalam kajian tenaga ahli Indonesia dari Bio Farma, BPOM, tenaga ahli virus/pandemi. Nantinya akan mengeluarkan rekomendasi bahwa penggunaan vaksin aman digunakan. Jadi tidak perlu panik,” tandas Basri. (ikhwan ibrahim)