Jangan Paksakan Kurikulum 100 Persen

14

Ketua Dewan Pendidikan Palopo, Dr Suaedi MSi membawakan materi Merdeka Belajar di Era Tatanan Baru pada Workshop Pengembangan Kurikulum 2013 di SMPN 2 Jl. Simpurusiang No. 12 Palopo, Kamis, 7 Januari 2021.
–ft: ikhwan/palopopos

* Dr Suaedi: Tawarkan Konsep Merdeka Belajar di Era Tatanan Baru

PALOPOPOS.CO.ID, WARA— Beberapa waktu lalu, mencuat keluhan orang tua siswa mendesak guru untuk melaksanakan Belajar Tatap Muka (BTM). Makanya, Ketua PGRI Palopo memfasilitasi guru menghadap Wali Kota Palopo. Tapi Wali Kota menolak karena virus corona sudah bermutasi sehingga lebih berbahaya.

”Kita dapat melihat sekeliling kita maupun melalui media. Tak sedikit orang meninggal tiba-tiba akibat corona,” terang Ketua Dewan Pendidikan Palopo, Dr Suaedi MSi mengawali meterinya pada Workshop Pengembangan Kurikulum 2013 di SMPN 2 Palopo, Kamis, 7 Januari 2021.

Karenanya, sekolah daring tetap dilanjutkan dan belum diketahui kapan berakhir. Sekolah tatap muka di sekolah beralih ke sekolah daring di laptop atau HP android. Ada hikmahnya. Salah satunya, orang tua menjadi sadar betapa beratnya menjadi guru, setelah merasakan sendirinya susahnya mengajar anak belajar di rumah. Siswa juga sudah jenuh sekolah dari rumah, dan merindukan guru-gurunya.

Menghadapi hal itu, Dr Suaedi menawarkan konsep belajar daring “Merdeka Belajar di Era Tatanan Baru”. Merdeka belajar di sini, bukan program merdeka belajar Kemendikbud untuk mahasiswa. Melainkan siswa merasa bebas untuk belajar daring dari rumah.

Ada dua hal yang ingin dicapai melalui Merdeka Belajar yakni relaksasi dan adaptasi. Siswa bisa rileks belajar tanpa banyak beban. Kemudian kurikulum pelajaran disesuai dengan kondisi tatanan baru era Covid-19.

”Jadi merdeka belajar adalah memberi kondisi khusus agar pembelajaran fleksibel. Acuannya tetap kurikulum 2013,” terang Suaedi.

Karena pandemi ini merupakan kondisi darurat, maka guru jangan memaksakan pembelajaran K13 seratus persen. Kalau masa normal 40 jam tatap muka, maka pada era pandemi dikurangi sesuai kemampuan, 30 hingga 70 persen.

Kompetensi dan materi belajar yang serupa, disatukan. Misalnya mata pelajaran agama ada delapan materi dalam satu semester. Kedelapan materi itu tidak usah diajarkan semua. Kalau bisa, tiga atau empat materi yang paling penting saja diajarkan. Nanti setelah keadaan normal, diajarkan semua materinya. ”Supaya siswa tidak stres,” ucapnya.

Kemudian evaluasi jangan disamakan saat keadaan normal. Karena belum tentu tugas atau soal ujian yang diberikan, dikerjakan oleh siswa itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan dikerjakan oleh orang tua siswa.

”Kalau orang tua siswa itu guru, wajar kalau mendapat nilai 100 persen. Tapi bagaimana siswa yang orang tuanya tukang becak?, tentu beda. Semua inilah perlu disesuaikan, supaya siswa merdeka belajar,” tandas Dr Suaedi yang juga Direktur Akademi Teknik Teknologi Industri (ATI) Dewantara Palopo. (ikhwan ibrahim)