Hukum Pidana dan Kriminologi

127

Muhammad Salam Amrullah
Dosen Hukum Universitas Andi Djemma, Pendiri PAHAM Institute

ADAGIUM : Culpue Poena Par Esto Let the Punishment Be Equal The Crime
“Jatuhkanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatan”

Pada Akhir tahun 2020 Polres Kota Palopo Telah mempublikasikan tren penurunan angka kejahatan/ kriminalistas yaitu 33,7 persen, tentu data tersebut masih perlu diolah lagi dengan matang dengan metodologi ataupun pendekatan pendekatan dari sisi disiplin keilmuan. Data-data kejahatan di Kota Palopo masih perlu dikembangkan dengan melibatkan beberapa lembaga penegak hukum serta keikutsertaan Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam melihat kejahatan-kejahatan yang krusial dan mengganggu kehidupan dan ketentraman masyarakat. Data Kejahatan itu pula perlu membandingkan dengan proses keadaan normal dimana ditahun 2020 kondisi social masyarakat berbeda dengan ditahun-tahun sebelumnya yaitu adanya PANDEMI COVID 19.
Menyikapi beberapa kejadian yang ada beberapa waktu ini yaitu saling serang antar kelompok masyarakat di Kelurahan Temmalebba Kota Palopo, juga dapat disebut sebagai sebuah kejahatan oleh R. Soesilo dalam sudut pandangan sosiologis bahwa kejahatan yang terjadi tidak hanya kerugian yang diperoleh oleh penderita tetapi juga merugikan masyarakat secara luas, adanya ketidakseimbangan social serta menimbulkan ketidakpatuhan hukum oleh sebagaian masyarakat. Karakteristik kejahatan terus berkembang begitu pula treatmen dalam penanganannya, penggunaan hukum pidana dengan konsep pemidanaan yang konvensional semakin tertinggal begitu pula pembuktian pertanggungjawaban pidana yang tidak menjamin kejahatan tidak akan terulang lagi.
Dibeberapa Negara maju doktrin-doktrin hukum pidana sudah mengalami perubahan mendasar “Belanda” misalnya, tempat lahirnya KUHP itu sendir (terjemahan dari Wetboek van Strafrecht (WvS) sudah mengalami revisi serta merubah konsep pemidanaan dalam hukum pidanannya dari pembatasan-pembatasan fisik sampai pada melihat/ menghitung kerugian yang dialami korban (Victim).
Kejahatan kejahatan yang terjadi tentu memiliki karekteristik tersendiri juga terhadap dampak yang ditimbulkan, pendekatan hukum pidana modern yang yang berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restorative, dan keadilan rehabilitative menjadi perbincangan oleh para Ahli disetiap saat pada forum-forum akademis. Pidana penjara bukan lagi pilihan utama, akan tetapi alternative-alternatif pidana lain dapat diterapkan berdasarkan dampak yang dihasilkan misalnnya pidana –pidana social lainnya yang menjadi karekteristik setiap daerah, terlebih daerah-daerah yang masih memegang teguh prinsip-prinsip hukum adat.
MITCHEL P ROTH, dalam : CRIME and PUNISHMENT a History of Criminal Justice System, membagi dan memisahkan system peradilan pidana dalam sejarah panjang didunia dan terlihat beberapa Negara-negara di Amerika dan Eropa banyak mengalami perubahan mendasar dalam hal pemidanaan, dan juga oleh Wesley Cragg dalam The Practice Of Punishment: Towards a Theory a Restoratif Justice, mengungkapkan ada 4 hal penting dalam pemidanaan masyarakat modern yang pertama pemidanaan ialah sesuatu yang dapat dimengerti dan dapat dihindari oleh masyarakat modern. Kedua pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi system peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tak terlepas dari tipe dan karekter perbuatan pidana yang dilakukan. Ketiga Pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang mendasar dengan rujukan pada pelaksanaan di eropa barat dan amerika utara. Keempat sejumlah pemidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.
Perubahan paradigma dari hukum pidana paling tidak melalui legal substance dan legal culture yaitu melalui revisi UU KUHP, hanya saja sampai sekarang RUU KUHP masih menjadi perdebatan dikarekan memang banyaknya pasal-pasal yang masih bertentangan dengan HAM. Dari sisi legal substance, para Ahli Hukum Pidana sudah merumuskan perubahan mendasar dari RUU KUHP dan berusaha menyusunnya dengan ideology Negara maupun filosofi dari kehidupan masyarakat Indonesia tinggal bagaimana para pemangku kepentingan kembali mendudukkan dan sepakat untuk mengubah KUHP notabenenya peninggalan colonial menjadi produk hukum murni dari bangsa Indonesia. Dari sisi legal culture, perubahan pola pikir masyarakat menjadi penting untuk tidak lagi menjadikan hukum pidana sebagai lex talionis atau sarana balas dendam, dalam konteks ini tidak lagi mengedepankan keadilan retributive dengan cara memenjarakan dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana, tetapi berorientasi pada keadilan restorative yang lebih mengutamakan pemulihan semula keadaan terhadap korban kejahatan dengan ganti kerugian.
Selain dari pada itu, aparat penegak hukum sudah sepatutnya lebih banyak berinteraksi kepada masyarakat akademis (perguruan tinggi) guna menyatukan pendapat dan lebih terbuka untuk menerima masukan serta fikiran-fikiran yang konstruktif, sehingga keberhasilan mendasar dari system peradilan pidana bukanlah terletak dari berapa banyak kasus (kuantitas) yang diungkap tetapi terletak pada pencegahan (preventif) dari suatu tindak pidana.(*)