Basmin Minta Warga Bantu PT MDA

28

* Untuk Kemudahan Kegiatan Pembebasan Lahan

PALOPOPOS.CO.ID, BELOPA-–PT Masmindo Dwi Area (MDA) sangat serius dalam mewujudkan pengoperasian pertambangan emas di Kabupaten Luwu yang diharapkan dapat memberi dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bupati Luwu Dr H Basmin Mattayang, M.Pd sangat mengharapkan agar masyarakat Kecamatan Latimojong dapat membantu berbagai kemudahan menuju tahapan konstruksi PT MDA.

Hal ini diungkapkan Bupati Luwu H Basmin Mattayang dihadapan Camat Latimojong Supriadi, sejumlah kepala desa dan masyarakat yang ada di kecamatan Latimojong, saat berkunjung di wilayah ketinggian untuk meninjau progress pembangunan akses jalan yang anggarannya bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Rencana pengoperasian pertambangan PT Masmindo Dwi Area ini adalah untuk kepentingan umum. Bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan. Dalam rangka proses pembebasan lahan yang masih diupayakan oleh pihak PT MDA, kami sangat berharap partisipasi masyaraka kecamatan Latimojong, dalam hal ini memberikan kemudahan bagi investor PT MDA dalam hal pembbeasan lahannya.¬† Pemerintah Kabupaten Luwu tetap akan mengawal pembebasan lahan ini sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Nanti pemerintah akan membentuk tim taksasi harga pembbeasan lahan, ” Ungkap Basmin Mattayang.

Basmin mengatakan, untuk memudahkan akses transportasi dalam rangka pengoperasian tambang PT MDA di Desa Ranteballa kecamatan Latimojong, Pemkab Luwu akan bekerjasama PT MDA untuk membenahi infrastruktur jalan sehingga dapat dilalui alat berat.

“Akses jalan di kecamatan Latimojong ini ada yang di bangun pemerintah, juga akan ada yang dibangun dengan bekerjasama pihak ketiga dalam hal ini PT MDA, salah satunya akses jalan di Desa Boneposi ke Desa Kadundung. Untuk itu sekali lagi kami sangat mengharapkan partisipasi masyarakat untuk memudahkan pembebasan lahan PT MDA, ” Kata Basmin.

Basmin Minta Warga Bantu PT MDAInformasi yang dihimpun Harian Palopo Pos, PT MDA adalah perusahaan pertambangan emas pemegang perjanjian Kontrak Karya yang berada di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu dengan luas wilayah konsesi mencapai 14.390 Ha. Dalam rangka pengembangan operasi untuk memasuki fase konstruksi, proyek tambang emas ‘Awak Mas’ ini menargetkan seluas 1.440 hektar lahan untuk dibebaskan.

Senior Manager External Affairs PT MDA, Wahyu Diartito yang dikonfirmasi Harian Palopo Pos, Selasa (12/1) mengungkapkan, PT MDA komitmen dan bertanggung jawab atas dampak operasinya  pada wilayah sekitar, khususnya terkait hak-hak atas lahan dan tanam tumbuh yang dimiliki masyarakat.

“Operasi PT MDA berada di wilayah APL atau Areal Penggunaan Lain, dimana umumnya areal ini dimiliki sebagai lahan keluarga (rumpun) yang diatasnya terdapat tanaman komoditi unggulan setempat seperti cengkeh dan kopi. Selain pemilik lahan, juga terdapat pihak terkait yang disebut pihak penggarap. Kami menargetkan untuk memasuki fase konstruksi, lahan yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan fasilitas tambang nantinya yang akan dibebaskan mencapai 1.440 Ha, ” Ungkap Wahyu.

Sekaitan rencana pembebasan dan kompensasi kurang lebih 1.440 Ha lahan tersebut, PT MDA melakukan penyelesaian penggantian lahan dan tanam tumbuh setidaknya memiliki tujuh tahapan. Yaitu. Pertama,  Identifikasi awal lokasi terdampak. Kedua, Pendataan kepemilikan dan dokumen terkait. Ketiga, Pengukuran lapangan dan validasi. Keempat, proses negosiasi dan kesepakatan. Kelima, penyiapan kelengkapan berkas. Keenam, Penandatanganan surat pernyataan kesepakatan. Ketujuh, pembayaran kompensasi lahan dan tanam tumbuh (via transfer).

Hanya saja, lanjut Wahyu, PT MDA, selaku pemegang ijin pertambangan dalam status Kontrak Karya dengan pemerintah Republik Indonesia, tentunya perusahaan harus patuh terhadap hukum positif, khususnya terkait pembebasan lahan, baik dalam ketentuan transaksinya, maupun dasar dokumen yang jelas validitasnya terkait kepemilikan lahan yang sah secara hukum.

Sekedar diketahui, isu utama dalam proses kompensasi di MDA, saat ini belum ada rujukan resmi yang bisa digunakan pihak-pihak terkait untuk penetapan standar harga lahan dan tanam tumbuh. Pula, adanya fakta bahwa sejauh ini belum pernah terjadi proses transaksi terkait lahan antara pihak masyarakat dan pihak swasta, sehingga hal umum yang terjadi adalah adanya pengajuan harga yang sangat tinggi dari pemilik lahan dan tanam tumbuh kepada pihak perusahaan. (and)