Angga Bantu: JLB Palopo Sebaiknya Dilanjutkan

114
Angga Bantu, Ketua Komisi II DPRD Palopo

* Sudah Habiskan Rp5 Miliar APBD

PALOPOPOS.CO.ID, PALOPO — Proyek Jalan Lingkar Barat (JLB) Kota Palopo kini mangkrak. Padahal sudah menghabiskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Palopo 2016 sebesar Rp5 miliar.

Sejumlah kalangan pun mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo agar tetap melanjutkan mega proyek ini.
Masukan tersebut salah satunya disampaikan Ketua Komisi II DPRD Palopo, Angga Bantu.

Kepada Palopo Pos, Senin 4 Januari 2021, siang kemarin, menjelaskan jika ia mendorong kepada Pemkot Palopo untuk melanjutkan kembali proyek Jalan Lingkar Barat (JLB) Kota Palopo.

Meski dalam pelaksanaan proyek JLB pada 2017 lalu menuai masalah namun, bagi dirinya proyek tersebut tidak bisa dibiarkan setop begitu saja.
“Perlu Pemkot Palopo menindaklanjuti proyek tersebut (JLB,red). Proyek yang sudah setengah berjalan sebelumnya tidak bisa dibiarkan vakum begitu saja,” kata Ketua Komisi II DPRD Palopo ini.

Lanjut Angga, APBD yang dialokasikan sebelumnya dalam pelaksanaan proyek itu tidaklah sedikit, Rp5 miliar. Apalagi proyek tersebut sudah ada anggaran yang terbuang. Sehingga baginya, JLB sebaiknya dilanjutkan sepanjang memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang ada.

Legislator dua periode ini menilai keberadaan JLB adalah salah satu sarana yang dapat memudahkan masyarakat sebagai salah satu akses alternatif.

“Misalnya kalau ada masyarakat di Battang yang hendak dibawa ke RSUD Sawerigading di Rampoang, maka dengan mudah bisa melalui jalan tersebut,” terang legislator PDIP ini.

Diketahui, proyek prestisius Wali Kota Palopo, HM Judas Amir ini sejatinya dibuat untuk memudahkan akses transportasi (jalan penghubung) antara Kecamatan Wara Barat dengan Kecamatan Bara.

Proyek ini sempat dihentikan oleh DPRD Kota Palopo karena tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Namun, kini amdalnya sudah ada. Proyek mulai bermasalah pada awal 2017 sehingga pihak Kejaksaan Negeri Palopo mulai melakukan penyelidikan pada 8 September 2017 untuk mengetahui adanya indikasi korupsi.

Dalam melakukan penyelidikan, Kejari Palopo menghadirkan puluhan saksi dan dua saksi ahli yang berasal dari Universitas Hasanuddin dan audit BPKP Sulawesi Selatan.
Pada waktu itu, tim ahli melakukan dua kali pemantauan visual proyek yang telah dihentikan pengerjaannya itu.

Hasil penyidikan membuat Kejari berkirim surat ke BPKP untuk melaksanakan audit dugaan kerugian negara dalam proses pengerjaan proyek tersebut. “Pada 15 Maret 2018 lalu hasil audit BPKP keluar dan menetapkan kerugian negara dari proyek itu senilai Rp 1,3 miliar,” beber Kepala Kejaksaan Negeri Palopo (kajari) Adianto SH kala itu.

Perjalanan Kasus

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Palopo resmi menahan tiga tersangka dugaan kasus korupsi pada proyek Jalan Lingkar Barat, Kota Palopo.

Tiga tersangka tersebut masing-masing berinisial SP, AL, dan NS. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) kota Palopo, Adianto kala itu, mengatakan, penahanan tiga tersangka itu dilakukan pada Jumat (12/10/2018).

“Iya, benar ketiganya sudah kami tahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sari Makassar,” kata kajari kala itu.

Menurut Adianto, ketiga tersangka ini diduga bekerja sama dalam melakukan tindak pidana korupsi proyek jalan lingkar barat.
“SP bertindak sebagai rekanan. AL sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan NS sebagai mantan kepala dinas yang menangani kebijakan proyek tersebut,” ucapnya.

SP ditetapkan tersangka sejak 20 Maret 2018. Dia adalah direktur perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut. Diduga, realisasi pengerjaan fisik tidak sesuai dengan perencanaan. “Dalam kasus ini, tersangka SP dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara,” ujarnya.

Hanya saja sejumlah kalangan mengaku heran dengan tidak diproses hukumnya pihak konsultan dari Jalan Lingkar Barat ini. Baik perencanaan maupun pengawasan atas proyek tersebut, seolah lepas dari jeratan hukum.

Padahal konsultan proyek merupakan salah satu mata rantai dari penyebab timbulnya dugaan kasus-kasus korupsi dalam sistem pelaksanaan pembangunan fisik yang dianggarkan melalui sumber dana pemerintah.

Diketahui, modus-modus terjadinya potensi kerugian negara atau pemerintah daerah dalam sebuah pelaksanaan pembangunan fisik, antara lain seperti mark-up anggaran atau penggelembungan anggaran, juga disebabkan oleh faktor konsultan perencanaan yang melakukan kesalahan analisa terhadap rencana anggaran belanja atau biaya (RAB) baik disengaja maupun tidak disengaja.

Selain itu, akibat dari faktor konsultan pengawas yang tidak melaksanakan fungsi yang semestinya dalam mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan fisik, sehingga berdampak timbulkan kerugian negara atau pemerintah daerah.

Jadi apabila menelisik secara logika mengenai dugaan korupsi proyek pembangunan jalan lingkar barat di Kota Palopo ini, maka pihak konsultan sudah semestinya ikut ditetapkan sebagai tersangka. Namun pihak kejaksaan dalam mengusut dugaan korupsi ini, sepertinya disinyalir kuat menganut praktik-praktik tebang pilih.(rul/idr)