270 Penerima Bansos Terancam Dicoret

68
Awaluddin S.Sos, Kepala Dinas Sosial Kota Palopo

* NIK tidak Valid, Dinsos Palopo Koordinasi dengan Dukcapil

PALOPOPOS.CO.ID, PALOPO — Pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak Covid-19. Secara nasional, jumlahnya mencapai 97 juta jiwa. Hanya saja, setelah keluar kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didapati ada 16,7 juta jiwa yang Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya belum valid. Mereka pun terancam dicoret sebagai penerima.

Lantas dari data 16,7 juta jiwa ini, khusus untuk Kota Palopo ada berapa penerima bansos yang NIK-nya tidak valid?
Dikatakan Kadis Sosial Kota Palopo, Awaluddin S.Sos melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Andi Sari Lestari, kalau untuk Kota Palopo warga penerima bansos yang NIK-nya tidak valid sesuai data dari Kemensos, yakni sebanyak 270 jiwa dari keseluruhan penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Untuk itu, Dinsos Palopo berdasarkan Surat Kemensos per tanggal 11 Januari 2021, beberapa hari lalu, diminta untuk melakukan validasi data NIK.

“Kita dapat surat Ibu Mensos Risma ini tanggal 11 Januari, sedangkan batas waktu validasi yang diberikan hanya sampai 13 Januari 2021 besok (hari ini,red). Ini mi yang buat kami pusing. Data-datanya itu dari pusat bahwa iniloh nama-nama penerima bantuan yang NIK-nya tidak valid,” ungkap Andi Sari yang ditemui di kantor Dinsos Palopo, Selasa 12 Januari 2021.

Andi Sari menjelaskan, tidak validnya NIK penerima bansos disebabkan banyak hal. Diantaranya, ada yang sudah meninggal, pindah domisili daerah, dan pemecahan kartu keluarga lantaran adanya anggota keluarga yang sudah nikah. “Jadi bukan yang NIK-nya tidak valid ini mau dihapuskan, oh tidak. Tetapi justru ini mau divalidkan,” katanya.

Sementara, bagi penerima bansos yang sudah meninggal, sambung Andi Sari, oleh pemerintah juga memberikan kesempatan, ahli warisnya melapor agar jatah keluarganya yang meninggal tersebut dialihkan ke ahli waris. “Kalau ada yang meninggal, bisa diusulkan ahli warisnya kembali mendapatkan. Sedangkan yang sudah pindah domisili ini yang diminta dihapus dari daftar penerima bansos karena sudah pindah daerah,” jelasnya.

Andi Sari diakhir penjelasannya mengatakan, untuk tahun 2021 ini bansos baik BSP dan BST hanya akan diberikan sampai April 2021 dengan melalui penyaluran kantor Pos. Sedangkan melalui Bank BRI dan BNI itu tidak lagi, namun dialihkan ke kantor Pos.
Sementara itu, Plt Kadisdukcapil Kota Palopo, Drs Hj Andi Besse Nur Asia melalui Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data, Syamsuriadi Nur S.STP yang ditemui Palopo Pos di ruang kerjanya, mengatakan, bahwa setiap orang punya NIK dan ada yang tidak valid. Inilah yang akan dimaksimalkan. Hanya saja kendalanya, validasi harus dilakukan secara manual. Untuk itu, warga diminta datang untuk melapor sekaligus dilakukan perekaman biometrik.

“Bahwa setiap warga negara yang usia 17 tahun ke atas itu sudah punya NIK. Tetapi, untuk data di dalam data base butuh perekaman biometrik. Inilah yang kadang ada warga NIK-nya tidak valid atau nonaktif lantaran belum melakukan perekaman,” kata Syamsuriadi.

Sebelumnya KPK menyebut masalah penyaluran bansos masih terkait data warga penerima di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Masalah data tersebut telah digaungkan KPK sejak awal penyaluran bansos hingga akhirnya melakukan kajian pada akhir 2020.

“Kurang lebih isinya (rekomendasi ke Kemensos) masih sama itu, tentang ketidakakuratan DTKS dan kualitas data di dalamnya,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dalam konferensi pers bersama Mensos Tri Rismaharini alias Risma di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (11/1).

Pahala menyebut berdasarkan kajian KPK, sebanyak 16,7 juta dari 97 warga di DTKS ternyata tak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Padaha,l NIK merupakan instrumen untuk memastikan agar warga yang terdata benar-benar ada dan pemberian bansos tepat sasaran.

“Jadi Bu Risma kira-kira punya DTKS 97 juta. Sebenarnya 16,7 juta ini kami enggak yakin orangnya ada atau enggak karena enggak ada NIK,” kata Pahala.

KPK Minta Risma Hapus 16,7 Juta Warga di Data Penerima Bansos yang Tak Punya NIK (1)
Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, saat memberikan keterangan pers di Ruang Konferensi Pers Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/2/2020). Foto: Nugroho Sejati/kumparan
Ia pun meminta Risma menghapus 16,7 juta warga yang tak memiliki NIK tersebut dari DTKS.

“Kami dari dulu sudah bilang ini dihapus saja Bu yang 16,7 juta ini. Diganti dengan yang ada di Dukcapil (Kemendagri),” kata Pahala.

Menurut Pahala, data warga yang dihapus di DTKS bisa diganti atau dicocokkan dengan data lain yang berasal dari Dukcapil Kemendagri.

“Jadi misalnya saya di DTKS saya punya keluarga, di Dukcapil ini ada anak dan istri saya. Ini saja diambil pulang ke Kemensos untuk diperbaharui DTKS. Itulah esensi pemadanan, ada yang dihilangkan dari Kemensos karena enggak punya NIK, tapi ada sebagian ada di Dukcapil tapi dipindahkan ke Kemensos,” jelasnya.

Pahala menambahkan, kajian KPK juga menemukan sebanyak 1,06 juta warga di DTKS memiliki NIK ganda.
“Dan kami lihat juga 234 ribu orang sudah meninggal,” kata Pahala.

KPK Minta Risma Hapus 16,7 Juta Warga di Data Penerima Bansos yang Tak Punya NIK (2)
Kementerian Sosial salurkan bantuan sosial (bansos) untuk lanjut usia (lansia) terdampak pandemi corona di 5 provinsi. Foto: Kemensos
Menurut Pahala, tak akuratnya DTKS seharusnya membuat Kemensos segera melakukan pembenahan berkoordinasi dengan Kemendagri. Jika tidak, kata Pahala, penyaluran bansos tidak akan pernah bisa tepat sasaran.

“Itu antara Kemensos dan Dukcapil. Kami sepakat bahwa ini akan didorong online. Sehingga pendataannya tidak lagi per Juni sekian, per September sekian, enggak, dia sudah langsung real time,” tutupnya.(idr)

– Penerima Bansos di Palopo yang NIK Belum Valid : 270 Jiwa

– KPK sebut ada 16,7 juta warga penerima bansos NIK tidak valid

– NIK ganda 1,06 juta warga.

– Yang sudah meninggal 234 ribu orang.
* Sumber: Kemensos RI