Profit Sharing ataukah Reveneu Sharing dalam Discursus Lembaga Keuangan Syariah, Yang manakah Lebih Tepat?

35

Abd Kadir Arno

*Dosen Progam Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo

**Mahasiswa Program Doktoral (S3) Dirasah Islamiyah Konsentrasi Ekonomi Islam Universitas Negeri Alaudin Makassar

DEWASA ini, masyarakat lazim memahami bahwa konsep bunga dalam keuangan konvensional  di tolak oleh lembaga keungan syariah, dalam arti kata lembaga keuangan syariah tidak mengenal sistem bunga dalam pengelolaan operasionalnya. Sebagai gantinya lembaga keuangan syariah memperkenalkan konsep Bagi  Hasil atau biasa juga di sebut dengan Profit and Loss Sharing dan Revenue Sharing yang menjadi salah satu karakteristik lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah.

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil atas sisa pendapatan usaha setelah dikurangi dengan seluruh pengeluaran dan biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil atas keseluruhan pendapatan usaha sebelum dikurangi pengeluaran dan biaya-biaya. Dalam prakteknya kontrak Profit Loss sharing adalah sebuah perjanjian kontrak diantara dua belah pihak antara shahibul maal (pemodal) menyerahkan modalnya ke mudharib (Pengelola) untuk di kelola atau diinvestasikann ke beberapa proyek dan kemudian saling berbagi keuntungan setelah dikurangi dengan seluruh pengeluaran dan biaya.

Begitupun dengan kontrak Revenue sharing dalam prakteknya adalah sebuah perjanjian kontrak diantara dua belah pihak antara shahibul maal (pemodal) menyerahkan modalnya ke mudharib (Pengelola) untuk di kelola atau diinvestasikann ke beberapa proyek dan kemudian saling berbagi keuntungan atas keseluruhan pendapatan usaha sebelum dikurangi pengeluaran dan biaya-biaya,

Pada Fatwa DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 dalam pertimbangan-nya menyatakan bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (Profit Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (ra’su al-mal) dan biayabiaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (ra’su al-mal); dan masingmasing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Pada dasarnya kontrak  bagi hasil menjelaskan bahwa bagi hasil memberikan keleluasan bagi mudharib (pengelola, pengguna dana, peminjam) untuk menentukan tingkat optimalisasi usaha yang akan dilakukannya. Dalam kondisi ideal dimana masing-masing pihak mendapatkan akses terhadap informasi secara lengkap (informationally symmetric). Konsep bagi hasil merupakan satu pilihan yang optimal (first best solution). Namun tentu tidak akan ada kondisi ideal karena masing-masing pihak tidak mungkin mendapatkan informasi yang sempurna. Ketidaksempurnaan ini akan meningkatkan tingkat risiko dari pihak-pihak yang melakukan kontrak

Aplikasi perbankan syariah menggunakan sistem profit sharing maupun revenue sharing tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Suatu bank menggunakan sistem profit sharing di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para shahibul maal (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem profit sharing tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka untuk menghindari resiko-resiko tersebut di atas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.

Demikian juga jika suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan revenue sharing yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasi kepada bank syariah yang mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus diimbangi dengan penyaluran dalam berbagai bentuk produk sehingga memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana

Penerapan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi untung (profit sharing maupun revenue sharing) bukanlah hal yang mudah, karena pihak deposan harus siap menerima bagian kerugian apabila dalam pengelolaan dana mudharabah mengalami kerugian yang bukan akibat dari kelalaian mudharib sehingga uang yang diinvestasikan pada bank syariah menjadi berkurang. Bank syariah juga harus secara transparan menyampaikan biaya pengelolaan dana mudharabah, seperti membuat dan menentukan dengan tegas dan jelas beban yang akan dibebankan dalam pengelolaan dana mudharabah baik beban langsung maupun beban tidak langsung. Apabila bank syariah menerapkan pembagian hasil usaha berdasarkan prinsip bagi untung (profit sharing), bank syariah harus membuat dua laporan laba rugi yang terpisah, yaitu laporan laba rugi bank sebagai institusi keuangan syariah dan laporan pengelolaan dana mudharabah dimana bank sebagai mudharib.

Prinsip revenue sharing diterapkan berdasarkan pendapat Syafi’i yang mengatakan bahwa mudharib tidak boleh menggunakan harta mudharabah sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan) karena mudharib telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian shahibul maal. Sedangkan profit sharing diterapkan berdasarkan pendapat Abu Hanifah, Malik, Zaidiyah yang mengatakan bahwa mudharib dapat membelanjakan harta mudharabah bila perdagangan diperjalanan baik berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya. Hambali mengatakan bahwa mudharib boleh menafkahkan sebagian dari harta mudharabah baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan ijin shahibul maal, tetapi besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boros. Namun pada kenyataanya praktek konsep mudlarabah sebagaimana dipraktikkan di perbankan syariah dewasa ini menghadapi beberapa masalah, antara lain.

Pertama, dalam sistem mudlarabah, kedua belah pihak antara pemodal dan pengusaha bebas menentukan nisbah bagi untung dan ruginya. Konsep ini baik dan tidak menyalahi aturan syariat, namun dalam lingkup makro, ketika konsep ini diterapkan, kecenderungan pihak yang lemah (nasabah) adalah menjadi korban bagi pihak yang kuat (pengusaha) sehingga cenderung pada eksploitasi. Kedua, manakala mudlarib-nya adalah perusahaan, bisa saja terjadi bahwa perusahaan tidak melaporkan besaran keuntungan yang ia dapat dari hasil mudlarabah dengan pihak perbankan. Problem semacam inilah yang menyulitkan bagi pihak perbankan syariah untuk memberlakukan sepenuhnya prinsip mudlarabah dalam lingkup makro, disebabkan sulitnya pengawasan terhadap pelaku usaha.

Kedua, manakala mudharib-nya adalah perusahaan, bisa saja terjadi bahwa perusahaan tidak melaporkan besaran keuntungan yang ia dapat dari hasil mudlarabah dengan pihak perbankan. Problem semacam inilah yang menyulitkan bagi pihak perbankan syariah untuk memberlakukan sepenuhnya prinsip mudlarabah dalam lingkup makro, disebabkan sulitnya pengawasan terhadap pelaku usaha. Berbeda dengan perbankan konvensional, yang langsung mematok target kembalian usaha dengan kadar tertentu kepada perusahaan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan prinsip bagi hasil apabila bank syariah menerapkan pembagian hasil usaha berdasarkan prinsip bagi untung (profit sharing), bank syariah harus membuat dua laporan laba rugi yang terpisah, yaitu laporan laba rugi bank sebagai institusi keuangan syariah dan laporan pengelolaan dana mudharabah dimana bank sebagai mudharib. 1) Laporan hasil usaha mudharabah (bank sebagai mudharib). Laporan hasil usaha mudharabah ini dibuat sebagai pertanggungjawaban bank syariah dalam mengelola dana mudharabah mutlaqah yang telah dipercayakan shahibul maal (deposan) kepada bank syariah sebagai mudharib. 2) Laporan laba rugi bank syariah (bank sebagai institusi keuangan syariah). Data-data yang ada pada laporan ini adalah data-data untuk kepentingan bank syariah sendiri dalam mengelola institusi keuangan syariah, khususnya bebanbeban yang dikeluarkan oleh bank syariah dan data-data yang telah diperhitungkan dalam pembuatan laporan pengelolaan dana mudharabah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: a) Pendapatan bank sebagai mudharib. Pendapatan yang ada dalam laporan ini adalah bagian pendapatan atas pengelolaan dana mudharabah yang diperoleh bank syariah dan pendapatan penyaluran yang menjadi milik bank syariah sendiri. b) Pendapatan operasi adalah pendapatan yang sama dengan pendapatan operasi lainnya dalam prinsip bagi hasil. c) Beban operasi adalah beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai institusi keuangan syariah sendiri tidak ada kaitannya dengan pengelolaan dana mudharabah, baik beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi serta beban-beban lainnya

Demikian juga beberapa hal yang perlu diperhatikan prinsip bagi hasil (revenue sharing) adalah sebagai berikut: 1) Pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana pada investasi yanng dibenarkan syariah yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip jual beli, bagi hasil dan prinsip ijaroh. Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (revenue sharing) ini adalah pendapatan (revenue) dari pengelolaan dana (penyaluran) sebesar porsi dana mudharabah (investasi tidak terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank Syariah.

Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah kepada pemilik dana mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat). Penentuannya dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan profit distribution. 3) Pendapatan operasi lainnya yaitu fee administrasi atas penyaluran dana yang besarnya disepakati antara bank dan debitur (mudharib). Pendapatan operasi lain yang diperoleh bank syariah adalah pendapatan atas kegiatan usaha bank syariah dalam memberikan layanan jasa keuangan dan kegiatan lain yang berbasis imbalan seperti pendapatan fee inkaso, fee transfer, dan fee kegiatan yang berbasis imbalan lainnya. 4) Pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (revenue sharing) semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai mudharib, baik beban untuk kepentingan bank syariah sendiri maupun untuk kepentingan pengelolaan dana mudharabah, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, beban operasi lainnya ditanggung oleh bank syariah sebagai mudharib.

Karena itulah pemilihan mekanisme perhitungan bagi hasil perlu disepakati sebelum melakukan perjanjian kerjasama usaha menggunakan prinsip mudharabah. Sebab jika masing-masing pihak menyepakati margin pembagian keuntungan 40% bagi shahibul maal dan sisanya bagi mudharib. Maka jika usaha menghasilkan keuntungan sesuai laporan laba rugi dengan total Pendapatan (Reveneu) sebesar Rp. 100.000.000 Maka bagi hasil porsi shahibul maal sebesar Rp. 40.000.000 jika dihitung menggunakan metode revenue sharing. Sedangkan jika menggunakan metode profit sharing berdasarkan laporan laba rugi dengan tingkat profit setelah di kurang pajak misalnya Rp. 40.000.000, maka bagi hasil porsi shahibul maal hanya sebesar Rp. 16.000.000 jika menggunakan profit sharing. Tentunya akan terjadi perselisihan antar pihak saat tiba waktu pembagian hasil usaha.

Dengan demikian memunculkan pertanyaan bagi kita apakah alasannya bank tidak menerapkan pola bagi hasil profit sharing? Yang oleh MUI juga boleh dilakukan dimana dalam Fatwa DSN No 15 tahun 2000 memutuskan bahwa 1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. 2. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing). 3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kemungkinan Jawabannya adalah

Pertama, karena profit adalah bottom line. Maka seluruh pendapatan bank, baik itu pendapatan operasional maupun non-operasional akan digunakan menjadi dasar perhitungan pembagian keuntungan, dan selain pendapatan dari penyaluran pembiayaan, income bank syariah juga berasal dari fee based income, seperti pendapatan fee biaya transfer, biaya administrasi ATM dan laba rugi kurs. Jenis revenue tersebut tidak berkaitan langsung dengan penyaluran pembiayaan.

Kedua adalah karena apabila bank menerapkan metode bagi untung (profit sharing), nasabah juga akan ikut menanggung seluruh biaya-biaya bank. Termasuk juga biaya yang tidak timbul dalam penyaluran pembiayaan. Karena itulah penggunaan pola bagi hasil  net revenue sharing dinilai lebih mashlahat.(***)