Pengaruh Covid-19 Terhadap Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban Uang Persediaan

52

Oleh : Noor Since Mida

UANG Persedian (UP) merupakan salah satu sistem dalam penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Uang Persediaan adalah uang muka kerja dari Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving). Berdasarkan PMK 190/PMK.05/2010 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK 178/PMK.05/2018, dinyatakan Uang Persediaan harus dipertanggungjawabkan paling lambat satu bulan sejak terbit SP2D. Namun akibat Pandemi Covid 19 pertanggungjawaban UP Satuan Kerja (Satker) pada lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palopo menjadi terlambat.
Untuk memastikan pengelolaan pertanggungjawaban uang persediaan dilakukan sesuai dengan ketentuan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melakukan monitoring atas pelaksanaan tugas tersebut dan menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Seksi Pencairan Dana. Dari data yang ada pada KPPN Palopo, akibat adanya covid 19 persentase ketepatan penyampaian pertanggungjawaban Uang Persedian triwulan II menurun lebih enam kali lipat jika dibandingkan triwulan I. Hal ini disebabkan adanya ketentuan pada masa merebaknya pandemi covid 19 untuk mengutamakan SPM terkait covid 19, belanja pegawai, honor PPNPN, belanja operasional dan menunda kegiatan yang kurang produktif atau masih dapat ditunda ke tahun depan. Ketentuan tersebut berdampak pada penyampaian SPM ke KPPN menjadi tertunda.
Covid 19 mulai terdeteksi di Indonesia pada awal Maret 2020. Covid 19 ini ditularkan dari warga Negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia dan melakukan kontak dengan warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai guru dansa dan terpapar karena berdansa dengan temannya (WNA Jepang/Penderita Covid). Si Guru dansa tersebut kemudian menularkan kepada orang tuanya. Dari dua orang warga negara Indonesia yang terpapar tersebut, covid 19 terus bertambah dan menjadi pandemi di Indonesia.
Untuk mengurangi meluasnya penderita Covid 19 pemerintah melakukan langkah-langkah strategis antara lain melakukan repid tes khususnya kepada orang-orang yang beresiko. Karena penderita covid 19 terus bertambah maka Pemerintah meminta kepada para pelaku usaha untuk menghentikan sementara kegiatannya dan meminta kepada masyarakat untuk tetap di rumah. Akibat dari kebijakan tersebut tentunya anggaran yang dipergunakan untuk anggaran kesehatan cukup banyak baik untuk alat repid tes, alat pengaman bagi petugas kesehatan dan obat-obatan bagi yang terinfeksi virus Covid 19, di sisi lain akibat penghentian kegiatan dunia usaha dan berdiamnya masyarakat di rumah berdampak pada penerimaan negara dari sektor pajak menjadi berkurang dan masyarakat yang berdiam di rumah khususnya yang berpenghasilan rendah diberi bantuan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, demikian juga dengan pelaku usaha ksususnya pengusaha kecil dan menengah membutuhkan bantuan usaha.
Akibat banyaknya anggaran yang dibutuhkan untuk mengatasi pandemic covid 19 sementara penerimaan negara berkurang, maka pada masa triwulan II Pemerintah membuat ketentuan agar penyampaian pertanggungjawaban Uang Persedian (SPM GU) hanya dapat diajukan satu kali dalam satu bulan dan diutamakan untuk penanganan Covid 19, belanja pegawai, honor PPNPN, dan belanja operasional. Selain itu diminta pula kepada para Kuasa Pengguna Anggaran untuk menunda kegiatan yang masih bisa dilaksanakan tahun depan. Dengan adanya ketentuan tersebut maka penyampaian SPM GU beberapa Satker menjadi tertunda karena pertanggungjawaban uang persediaan yang digunakan selain terkait covid tidak mencapai batas ketentuan pengajuan SPM GU yaitu sebesar 50 persen dari UP yang ada pada bendahara, demikian pula dengan kebijakan realokasi anggaran ke penanganan covid 19, satuan kerja diminta untuk tidak menyampaikan SPM GU sebelum revisi selesai karena dikhawatirkan terjadi pagu minus disebabkan menggunakan anggaran yang nantinya dikurangi. Persentase penyampaian pertanggungjawaban UP RM dapat dilihat pada tabel berikut :
Triwulan
Terlambat
Tepat waktu

I
2,22%
97,78%

II
14,53%
85,47%

III
9,10%
90,90%

Data OMSPAN Diolah
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentase keterlambatan pertanggungjawaban Uang Persediaan (SPM GU) tertinggi di triwulan II (saat merebaknya pendemi covid 19) dan menurun di triwulan III. Menurunnya keterlambatan tersebut disebabkan pada masa triwulan III batasan ketentuan pengajuan SPM GU satu kali satu bulan dan penyampaian GU hanya terkait covid 19 dicabut.
Dari tabel itu dapat pula dilihat persentase ketetapan pertanggungjawan UP triwulan II 85,47% yang mana berarti capaian kinerja Kepala Seksi Pencairan Dana terkait ketepatan pertanggungjawaban UP rupiah murni di triwulan II bernilai cukup karena untuk ketepatan di atas 85 s.d. 90 cukup, di atas 90 s.d.95 baik, dan di atas 95 amat baik. Selain itu keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban UP akan mempengaruhi capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja tersebut karena penyampaian ketepatan pertanggungjawaban UP adalah salah satu indikator penghitungan IKPA Satker dengan bobot 5 persen.
Untuk mengurangi keterlambatan penyampaian pertanggunggungjawaban Uang Persediaan, sebelum batas waktu penyampaian SPM GU KPPN Palopo melakukan koordinasi dengan Satker baik secara formal maupun informal misalnya mengingatkan satker via telpon agar segera menyampaikan SPM GU dan menyampaikan surat kepada satuan kerja untuk segera menyampaikan SPM GU. Selain itu KPPN melakukan wawancara dengan satker yang menyampaikan SPM GU terlambat khususnya yang jumlah keterlambatan penyampaian SPM GU nya tinggi. Dari Hasil wawancara yang kami lakukan terhadap beberapa satker yang terlambat mengajukan pertanggungjawaban UP disebabkan oleh:
Karena adanya ketentuan penyampaian SPM hanya terkait covid
Adanya beberapa kegiatan yang ditunda pelaksanaannya sehingga untuk mempertanggungjawabkan UP tersebut belum mencapai batas minimal penggunaan UP yaitu 50%
Adanya ketentuan agar pengajuan SPM dilakukan setelah revisi selesai.
Batas waktu pengajuan SPM jatuh pada hari libur (Sabtu/Minggu)
Adanya penggantian Pejabat Perbendaharaan
Menindaklanjuti hasil wawancara yang kami lakukan dengan Satker, kami meminta kepada Satker yang pengalami pengurangan pagu dan sulit untuk menyampaikan SPM GU setiap bulan agar menyetor sebagian UP (disesuaikan dengan kebutuhan satu bulan). Jika batas akhir pengajuan SPM GU jatuh pada hari libur agar SPM disampaikan sebelum hari libur. Dan Jika Satker mengalami kendala dalam pelaksanaan anggaran agar segera melakukan koordinasi dengan KPPN Palopo.
Dari pembahasan tersebut dapat dilihat bahwa pandemi covid 19 sangat berpengaruh terhadap keterlambatan pertanggungjawaban Uang Persediaan yang ditandai dengan meningkatnya keterlambatan pertanggungjawaban UP pada triwulan II saat ketentuan terkait langkah strategis penanganan covid 19 dan menurun pada triwulan III ketika ketentuan tersebut dicabut. Pandemi covid 19 diperkirakan akan masih berdampak pada awal tahun 2021 untuk itu kita harus melakukan penyesuaian dengan kehidupan new normal agar kita dapat tetap beraktifitas dengan baik dan pertanggungjawaban UP dapat disampaikan sesuai waktu yang ditentukan yang tentunya dapat berdampak pada Pemulihan Ekonomi Nasional.

*) Penulis Adalah Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Palopo