Catatan Hari Disabilitas Internasional & Pilkada Serentak 2020

135
Penulis: Muh.Aliah M.Ali, S.Pd (Ketua DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia/PPDI Kota Palopo)

* Penulis: Muh.Aliah M.Ali, S.Pd
(Ketua DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia/PPDI Kota Palopo)

HARI Disabilitas Internasional (HDI) ditetapkan melalui resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) nomor 47/3 tahun 1972 dan ditetapkan pada tanggal 3 desember, mulai diperingati di seluruh dunia tahun 1992, sementara di Indonesia mulai diperingati tahun 1996 atau memasuki usia yang ke 28 tahun dan usia 32 tahun untuk penyandang disabilitas di seluruh penjuru dunia.

Isu disabilitas sejak kurang lebih 15 tahun terakhir menjadi sesuatu yang hangat diperbincangkan dikaji dan dibahas perkembangannya dikalangan masyarakat non disabilitas maupun di kalangan penyandang disabilitas itu sendiri, meski tidak sedikit juga dari kalangan umum yang memahami isu disabilitas ini, kondisi yang lebih miris lagi saat penyandang disabilitas itu sendiri memilih ‘sembunyi’ dari pergaulan apalagi perjuangan disabilitas karena enggan diakui sebagai orang yang maaf ‘cacat’ meski kata ‘cacat’ ini sendiri juga telah dihilangkan penyebutannya dan tidak boleh lagi digunakan pada penyebutan ragam disabilitas untuk lebih memanusiakan manusia dan menghargai penyandang disabilitas. (disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas sensorik dan lain-lain) semuanya memiliki penyebutan tersendiri tanpa harus menggunakan kata ‘cacat’ lagi pada penyebutan ragam disabilitas mereka.

Pemerintah Republik Indonesia dari tahun ke tahun terus memperbaharui kebijakan dan UU yang pro dan memperjuangkan kaum disabilitas, sebut saja misalnya jejeran undang-undang yang begitu lengkap dan sangat melindungi penyandang disabilitas mulai dari UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang, UU no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan lain-lain, hal ini erat kaitannya dengan penyelenggaraan Pilkada serentak di berbagai daerah di Indonesia termasuk Luwu Raya dan Toraja.

Di momen hari disabilitas internasional 3 Desember 2020 yang bertepatan dengan pilkada serentak di seluruh Indonesia, menjabarkan semua masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Banyak regulasi yang memayungi hal ini diantaranya pasal 43 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu KPU berupaya untuk membangun TPS yang aksesibel (mudah digunakan dan dijangkau) bagi penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan tanpa kendala/ dari data yang di peroleh PPDI bekerjasama dengan lembaga independen, pada pemilu beberapa tahun sebelumnya TPS 90% belum aksesibel, walaupun PKPU sudah mengatur tentang aksesibilitas TPS bagi penyandang disabilitas.

Lebih dari persoalan aksesibel ini, sedikit memberikan saran kepada KPU di Luwu Raya dan Toraja yang melaksanakan agenda besar Pilkada serentak 9 Desember 2020, pada debat kandidat pasangan calon kepala daerah beberapa waktu lalu dan disiarkan oleh salah satu TV nasional, nyaris tak terdengar pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung tentang isu disabilitas di daerah dari pembuat materi pertanyaan yang diisi kalangan akademisi dan intelektual yang justru dengan segala daya kritis cerdasnya, mampu membuat satu atau dua pertanyaan saja terkait pemberdayaan, pelindungan dan kesejahteraan penyandang disabilitas, contoh pertanyaan sederhana: “ Seperti apa anda melihat pemberdayaan dan pelindungan penyandang disabilitas di daerah anda?, atau apa yang akan anda lakukan dalam pembangunan infrastruktur daerah yang ramah disabilitas?” ,sekali lagi nyaris tak ada, pun juga kepada pasangan calon kepala daerah dalam visi misi dan program kerja mereka 5 tahun ke depan tak sedikitpun menyinggung pemberdayaan dan pelindungan penyandang disabilitas, kecuali pada pilkada Kota Palopo beberapa tahun yang lalu pasangan nomor urut 1 Judas Amir – Rahmat Masri Bandaso (JUARA) jelas menulis kalimat dan poin untuk pemberdayaan kesejahteraan penyandang disabilitas pada program kerja mereka, KPU Palopo dalam hal ini sebagai penyelenggara Pilkada Kota Palopo 2018 lalu, juga menyelipkan pertanyaan pada debat kandidat terkait isu disabilitas.

Jika ternyata ada isu disabilitas yang diangkat pada debat kandidat pilkada serentak 2020 di Luwu Raya dan Toraja serta program kerja paslon kepala daerah terkait pemberdayaan kesejahteraan penyandang disabilitas, mohon dikoreksi mungkin luput dari pengamatan kami. Ke depannya kita berharap isu disabilitas ini menjadi perhatian penting bagi pihak penyelenggara pemilu untuk dapat disandingkan sama dengan berbagai materi pertanyaan lainnya kepada calon kepala daerah, kita masih ingat pada debat capres cawapres Pilpres 2019 lalu ketika sebuah pertanyaan disampaikan oleh pembawa acara Ira Koesno, Sesi kedua debat capres di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam, masing-masing pasangan calon menjawab pertanyaan terkait HAM.

Bagaimana paslon memahami isu disabilitas dan program paslon untuk memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas?

Lebih mendalam terkait penyediaan aksesibilitas yang merupakan kewajiban pemerintah seperti tertuang dalam pasal 9 CRPD, wajib disediakan tanpa harus mempertimbangkan ada atau tidak ada penyandang disabilitas. Karena yang membutuhkan hal tersebut bukan hanya penyandang disabilitas, tapi non disabilitas juga, seperti lansia, ibu hamil dan anak-anak. Dalam perspektif HAM, tidak berbicara jumlah, atau ada dan tidak, tetapi negara wajib menyediakan aksesibilitas yang ramah disabilitas yang juga secara otomatis ramah bagi semua kalangan. Aksesibilitas adalah hak penyandang disabilitas seperti tertuang dalam pasal 9 crpd.

CRPD adalah Convention On the Rights of Person with Disabilitas artinya konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang didalamnya memuat 25 hak termasuk hak aksesibilitas. Sehingga semua rancangan yang dibuat untuk pelindungan dan kesejahteraan penyandang disabilitas harus sesuai dengan amanah CRPD dan UU No. 8 tahun 2016. Apalagi sekarang sudah ada 3 PP yaitu:PP 52 / 2019 tentang kesejahteraan sosial, PP 70 / 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan PP 13 / 2020 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Kita ingin apa yang begitu sangat diperhatikan oleh Presiden Joko Widodo saat ini terkait kesejahteraan dan kesetaraan penyandang disabilitas di segala sektor dapat menular hingga ke paslon kepala daerah yang ikut bersaing dalam Pilkada serentak 9 desember 2020.

Sebagai kesimpulan akhir yang ingin kami sampaikan pada puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional 3 desember 2020, semoga keterlibatan penyandang disabilitas di segala sektor dan aspek kehidupan dapat dilibatkan dalam kesetaraan yang sama, pembangunan yang bersifat Universal Design, pemberdayaan penyandang disabilitas merujuk pada kualitas SDM, potensi, dan kemampuan mereka untuk ditempatkan pada bidangnya masing-masing, karena sesungguhnya mereka tidak ingin dikasihani tetapi dihargai dan diberi kesempatan yang sama, sebagai sesama makhluk ciptaan Allah SWT. Saudara-saudara kita penyandang disabilitas sesungguhnya tidak kuasa menolak takdirnya, mereka adalah orang yang telah dipilih Tuhan untuk menjalani segala kekurangan fisik atas keputusanNYA dengan 1 pilihan, hati yang ikhlas, Jika bukan pada diri kita yang mengalami tingkat dan ragam disabilitas tersebut, mungkin itu dialami oleh keluarga, anak, saudara, orang tua, rekan atau sahabat kita yang perlu kita rangkul dan berjalan dalam genggaman tangan saling menguatkan.

Melalui peringatan HDI ke 28 tahun untuk penyandang disabilitas Indonesia, izinkan kami penulis dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia DPC (PPDI) Kota Palopo ingin memperkenalkan sebuah akronim baru untuk menyebut penyandang disabilitas sebagai PELITA, sebagai singkatan dari penyandang disabilitas itu sendiri tanpa harus menyebut mereka sebagai maaf ‘penyandang cacat’, dengan harapan penyandang disabilitas mampu menjadi Pelita yang bersinar paling tidak untuk dirinya sendiri dan menerangi orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitarnya. (*)