Kehadiran Lapas Mendesak

26

* Pasca Hadirnya Pengadilan Negeri

PALOPOPOS.CO.ID, BELOPA — Keberadaan Kantor Pengadilan Negeri Luwu di Belopa sangat membantu pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Luwu.

Hanya saja, masyarakat di Bumi Sawerigading ini berharap agar pemerintah pusat mempercepat pula keberadaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) untuk hadir di Kabupaten Luwu.

Anggota DPRD Luwu Fraksi PDI Perjuangan, Ridwan Bakokang, kepada Harian Palopo Pos, Rabu 18 November 2020 mengungkapkan, kehadiran Pengadilan Negeri untuk mendekatkan pelayanan publik seharusnya diikuti pula dengan kehadiran secepatnya Lapas di Kabupaten Luwu.

“Kami salut karena PN Luwu sudah berkantor di Belopa, sehingga masyarakat Luwu tidak perlu lagi menempuh jarak yang jauh untuk ke Palopo dalam mengikuti sidang perkara. Hanya saja seharusnya kehadiran PN Luwu di Belopa ini harus segera diikuti dengan hadirnya Lapas di Luwu dan kami menyambut baik jika memang Lapas bisa dibangun tahun 2021,” ungkap Ridwan.

Ridwan menjelaskan, masih ada permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan berdirinya PN Luwu manakala tidak segera Lapas segera ikut segera hadir di Belopa, yaitu bagi masyarakat yang anggota keluarganya dibina di LAPAS, saat menjenguk harus menempuh puluhan kilometer ke Rampoang Kota Palopo.

“Lapas saat ini baru di Kota Palopo tepatnya di Rampoang. Kalau warga Luwu akan berkunjung ke Lapas menjenguk keluarganya mereka harus menempuh sekitar di atas 140 Km pulang pergi dengan biaya yang cukup banyak. Itu artinya pelayanan masih jauh dari aspek efektif dan efisien,” jelas Ridwan.

Masih ada kendala lain yang lebih serius dihadapi, utamanya bagi para jaksa dengan ketiadaan LAPAS di Ibukota Belopa, yaitu menyangkut soal proses persidangan yang harus menghadirkan seorang tahanan yang notabene mereka berada di Lapas Palopo di Rampoang.

“Dalam proses persidangan, biasanya akan menghadirkan tersangka, dimana mungkin sementara waktu mereka dititip di Lapas Palopo menanti putusan hakim. Nah untuk datang bersidang, pasti mereka bertambah jauh lagi, dari awalnya cukup ke PN Palopo, sekarang harus ke PN Luwu di Belopa, kemudian dikembalikan lagi ke Lapas.

Situasi ini sangat rawan dengan jarak tempuh yang terlalu jauh, dan akan menyulitkan para jaksa tentunya,” jelas Ridwan, seraya mendesak agar Kementerian Hukum dan HAM segera merealisasikan kantor LAPAS di tahun 2021 mendatang mengingat lahannya sudah tersedia.(and/rhm)