Pencairan Anggaran ala Pandemi (Studi Kasus pada KPPN Palopo)

90

OLEH: Robertus Bambang

TEPAT pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) menetapkan wabah Corona Virus 19 (Covid-19) menjadi pandemi global. Apa itu pandemi?

***

Pandemi merujuk pada penyakit yang menyebar ke banyak orang di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan. Jumlah penyebaran virus corona sendiri bertambah signifikan dan berkelanjutan secara global. Ciri-ciri pandemi meliputi: merupakan jenis virus baru, dapat menginfeksi banyak orang dengan mudah, serta bisa menyebar antar manusia secara efisien. Virus corona-19 memiliki ketiga karakteristik tersebut.

Menghadapi pandemi Covid-19 ini, seluruh dunia menyambut datangnya era new normal, yaitu era kenormalan baru, dimana seluruh umat manusia harus mampu hidup berdampingan dengan virus Covid-19 ini, dengan cara memsosialisasikan dan juga mempraktekkan secara massive beberapa protokol kesehatan yang sangat penting untuk dilakukan, yang biasa disebut dengan 4 M (Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga Jarak dan Menghindari keramaian).

Era new normal ini mau tidak mau juga berlaku pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pencairan dana APBN yang dilakukan di seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), termasuk pada KPPN Palopo. KPPN menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 adalah institusi yang melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan KPPN Palopo sendiri bertugas melaksanakan semua fungsi-fungsi diatas untuk seluruh Satuan Kerja penerima dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berada di wilayah pelayanan Luwu Raya, yaitu Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur.
Beberapa perubahan prosedur yang terjadi pada KPPN Palopo terkait penyesuaian dengan era new normal atau keadaan darurat Covid-19 adalah sebagai berikut:

Penerimaan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Satuan Kerja
Sebelumnya, dilakukan secara tatap muka, dengan cara petugas dari pihak Satuan Kerja akan datang sendiri ke KPPN Palopo, untuk menyerahkan langsung dokumen SPM kepada petugas Front Office KPPN Palopo, untuk diproses lebih lanjut menjadi dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Kemudian, sejak masa pandemi Covid-19 proses tersebut disesuaikan menjadi non tatap muka (contactless), melalui sarana aplikasi eSPM, dimana pihak Satuan Kerja cukup mengirimkan softcopy SPM yang akan diterima oleh pihak KPPN melalui aplikasi eSPM tersebut. Hal ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-31/PB/2020 hal Dokumen Tagihan secara Elektronik.

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pensiun
Sebelumnya petugas dari pihak Satuan Kerja akan datang sendiri ke KPPN Palopo, untuk menyerahkan langsung dokumen SKPP untuk dilakukan verifikasi dan pengesahan oleh petugas KPPN Palopo. Kemudian berdasarkan Nota Dinas Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor ND-492/PB.7/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Tindak lanjut SE-25/PB/2020 terkait Pelaksanaan Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pensiun, proses ini dilakukan penyesuaian dengan melakukannya secara non tatap muka, yaitu dilakukan secara online melalui sarana e-mail resmi di kppnpalopo@kemenkeu.go.id.

Pemberian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Tunai sampai dengan Rp. 1 Miliar untuk satu rekanan.
Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Melalui pemberian TUP Tunai kepada Satuan Kerja untuk keperluan satu bulan dapat mengurangi frekuensi dan dokumen SPM yang disampaikan ke KPPN, dimana selama masa keadaan darurat Covid-19 KPPN tidak dapat beroperasi secara optimal seperti halnya dalam keadaan normal. Bahkan untuk pembayaran kegiatan/pekerjaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas beban APBN dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019, ditegaskan bahwa pembayaran dengan mekanisme TUP Tunai untuk penanganan pandemi Covid-19 tidak dibatasi nilai pembayarannya serta pengajuan TUP Tunai untuk penanganan pandemi Covid-19 dapat melampaui alokasi anggaran Satuan Kerja dalam DIPA, setelah mendapat persetujuan Pengguna Anggaran/pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran (PA).

Persetujuan Permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
Dalam keadaan normal persetujuan permohonan TUP hanya dapat dilakukan satu kali dalam waktu satu bulan dan TUP sebelumnya telah dipertanggungjawabkan. Dalam keadaan darurat Covid-19 ini persetujuan pengajuan TUP tidak diberikan batasan. Dan apabila TUP sebelumnya belum selesai dipertanggungjawabkan, dapat tetap mengajukan permohonan TUP berikutnya untuk disetujui oleh KPPN Palopo, dengan menyertakan surat penyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja yang bersangkutan. Dasar hukumnya adalah Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-370/PB/2020 tentang Pengaturan Pengajuan SPM ke KPPN pada Masa Keadaan Darurat Covid-19.

Perubahan Kontrak Tahun Tunggal (Annual Year) menjadi Kontrak Tahun Jamak (Multi Years)
Untuk mengakomodir pemberian persetujuan tahun jamak bagi pekerjaan yang semula direncanakan secara tahun tunggal sebagai akibat dari terjadinya keadaan kahar, dalam hal ini adalah kejadian pandemi Covid-19. Dasar hukum dari hal ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan.
Prosedur-prosedur pencairan anggaran ala pandemi tersebut diatas dimaksudkan untuk mensukseskan beberapa program pemerintah pusat untuk dapat survive terhadap dampak dari serangan Virus Covid-19, yang secara global mengakibatkan perlambatan perekonomian dunia, sehingga diharapkan dapat berdampak seminimal mungkin terhadap perekonomian nasional.

Beberapa program-program pemerintah tersebut adalah melakukan refocusing dan realokasi anggaran, dimana semaksimal mungkin APBN diprioritaskan untuk antisipasi Covid-19. Hal ini dilakukan dengan cara mengalihkan beberapa belanja yang tidak urgent dan tidak prioritas untuk dilakukan saat ini (dialihkan ke belanja pengadaan masker, hand sanitizer dan multivitamin terlebih dahulu untuk seluruh Satuan Kerja). Tentu saja tujuannya jelas untuk mencegah meluasnya sebaran Virus Covid-19 ini.

Hal lainnya adalah dengan melakukan percepatan realisasi APBN, sehingga diharapkan dana APBN dapat semaksimal mungkin mengalir ke masyarakat, khususnya kepada belanja perlindungan sosial dan insentif dunia usaha, berbagai program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini dilakukan salah satunya dengan melakukan relaksasi anggaran, yaitu beberapa kemudahan-kemudahan dalam proses pencairan anggaran seperti yang telah dijabarkan diatas, agar Satuan Kerja dapat sesegera mungkin mencairkan anggaran APBN-nya, kemudian juga segera bekerja untuk melayani masyarakat, sehingga roda perekonimuan dapat terjaga untuk terus berputar di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini.

Dengan malaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, diharapkan pada tahun anggaran 2021 kinerja ekonomi sosial sudah membaik, untuk kemudian pemerintah bisa memperkuat kegiatan produktif. Marilah kita bersama-sama memupuk optimisme dan meningkatkan sinergitas agar pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu kembali pulih di tahun 2021.

*)Penulis Adalah Kepala Seksi MSKI pada KPPN Palopo