Bansos Tunai Dilanjut Januari-Juni 2021, Sasar 10 Juta Keluarga, Segini yang Akan Dikucurkan Pemerintah…

147
Menteri Sosial Juliari Batubara
JAKARTA – Bansos Tunai (BST) dampak COVID-19 dipastikan akan berlanjut hingga 2021. Pemerintah menganggarkan Rp12 triliun untuk rentan waktu Januari-Juni 2021 untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan Pemerintah menilai dampak pandemi COVID-19 belum sepenuhnya mereda pada 2021. Karenanya, pemerintah akan melanjutnya penyaluran bansos khusus berupa BST untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat terdampak pandemi.

“BST akan dilanjutkan selama enam bulan yakni dalam periode Januari-Juni 2021. Sasaran program akan meliputi 34 provinsi atau seluruh provinsi di Indonesia, termasuk DKI Jakarta,” katanya, Senin (2/11).

Dijelaskannya, BST tahun 2021 akan menjangkau 10 juta KPM, dengan indeks Rp200 ribu/KPM/bulan. Untuk mendukung program tersebut, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 triliun.

Diakuinya, program bansos pada 2021 tidak akan semasif tahun 2020. Sebab, pemerintah akan lebih fokus pada program-program pemulihan perekonomian dan vaksinasi COVID-19 secara bertahap dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

“Fokus daripada pemerintah sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo adalah pemulihan kegiatan ekonomi dan bagaimana kita mengadakan vaksin. Program vaksinasi ini juga sangat masif dan membutuhkan anggaran cukup besar. Sehingga bantuan sosial dari Kemensos akan dikonsolidasikan, dikurangi sedikit,” ungkapnya.

Untuk itu, bansos lain seperti Bansos Sembako (BSS), Bansos Beras (BSB), dan lain-lain, tidak akan dilanjutkan tahun depan.

“Namun ini sifatnya masih sementara dan fleksibel tergantung situasi tahun depan, dan keputusan Presiden,” katanya.

Meskipun demikian, ditegaskannya, bansos reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako akan tetap berjalan normal pada 2021. Kedua program ini masih menjadi program penting pemerintah dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan.

“Untuk program PKH dan tetap berjalan dengan normal,” katanya. Untuk PKH, tahun 2021 akan menjangkau 10 juta KPM dengan anggaran Rp30,4 triliun. Kemudian untuk BPNT/Program Sembako akan menjangkau 18,5 juta KPM dengan anggaran Rp44,7 triliun.

Sementara Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama mengatakan lebih dari 9 juta KPM menerima BST gelombang kedua yang berlangsung hingga akhir 2020.

“BST gelombang dua disalurkan mulai Juni hingga Desember 2020,” katanya.

Pada gelombang kedua, masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan senilai Rp300.000 per bulan. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan nilai bantuan pada gelombang pertama yang senilai Rp600.000 per bulan.

“Gelombang kedua BST yang diberikan sebesar Rp 300 ribu per bulan. Sasarannya adalah orang miskin, rentan, dan terdampak COVID-19. Total ada 9 juta penerima, tidak termasuk DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan,” ujar Asep.

Disebutkannya, data KPM diperoleh berdasarkan Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diberikan oleh masing-masing bupati dan wali kota.

“Penerima BST adalah yang bukan penerima PKH dan BPNT atau sembako. Kami menyasar yang di luar itu,” tambahnya.

Ditambahkannya data keluarga penerima manfaat BST tersebut juga bersifat dinamis. Pihaknya masih memberikan ruang kepada bupati dan wali kota untuk melakukan revisi data.

“Kami juga berkoordinasi dengan lintas kementerian terkait data ini,” lanjutnya.

Untuk BST Oktober-Desember, Kemensos memperoleh amanah sebanyak 141.297 KPM yang diperoleh dari Kementerian Desa.

“Kemudian ada dari beberapa kementerian lain,” ungkapnya.

Sedangkan proses penyaluran dikatakannya, Kemensos menggandeng PT Pos Indonesia.

“PT Pos punya strategi penyaluran yang solutif dan menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). PT Pos juga melakukan jemput bola dengan mendatangi KPM yang tidak bisa datang ke Kantor Pos,” katanya.(gw/fin)