Wali Kota Siap Teruskan Aspirasi Mahasiswa ke Presiden

60

* Soal Penolakan Pengesahan UU Cipta Kerja

PALOPO — Wali Kota Palopo, HM Judas Amir siap memfasilitasi mahasiswa dan masyarakat Palopo yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja (omnibus law) ke Presiden Jokowi. Bahkan, Wali Kota dengan suka rela akan memberikan sumbangan secara pribadi bagi yang berminat.
Hal itu disampaikan Wali Kota saat berdialog dengan perwakilan mahasiswa aksi penolakan UU Cipta Kerja di ruang Pola, Balai Kota, Jl Andi Djemma, Senin 12 Oktober 2020.

“Saya persilahkan kepada mahasiswa atau masyarakat Kota Palopo yang ingin melayangkan protes dapat mengirim surat ke Pemkot Palopo yang berisi poin-poin penolakan pengesahan UU Cipta Kerja. Setelah itu, dengan senang hati saya akan meneruskan ke Presiden Joko Widodo di Jakarta.

“Saya tidak ikut dalam pernyataan penolakan, tetapi kalau ada yang bersurat ke Wali Kota atas nama masyarakat Palopo, nanti saya teruskan ke presiden. Bahwa ini aspirasi dari masyarakat Kota Palopo,” ujar Wali Kota Palopo dua periode ini.

Selain itu, cara lain yang disebutkan Wali Kota adalah dengan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kalau UU tersebut dianggap bermasalah, lebih baik diajukan ke MK bersama dengan bukti-bukti bahwa UU tersebut tidak memihak ke rakyat atau pekerja. Jika ada diantara pendemo yang ingin ke Jakarta mengajukan keberatan, saya siap mendanainya secara pribadi dengan memberi uang sebesar Rp1 juta,” kata Judas Amir.

Wali Kota Siap Teruskan Aspirasi Mahasiswa ke PresidenSebelumnya, mahasiswa juga mendesak Wali Kota dan DPRD Palopo agar menyampaikan sikap terhadap penolakan pengesahan UU Cipta Kerja (omnibus law).

Dengan tegas, Wali Kota bersama DPRD Palopo menolak permintaan mahasiswa agar turut menolak UU ini disahkan.
“Saya (Wali Kota,red) dengan tegas menolak untuk ikut serta dalam pernyataan menolak disahkannya UU Cipta Kerja ini,” kata Wali Kota.

Kata Judas, UU ini pasti ada yang pro dan kontra. “Sebagai kepala pemerintahan di Kota Palopo keduanya harus saya layani,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Palopo dari Partai Golkar, Baharman Supri yang mewakili pimpinan DPRD Palopo menambahkan, secara lembaga DPRD Palopo tidak bisa melakukan penolakan pengesahan UU yang dilakukan lembaga di atasnya.

“Di DPRD itu ada masing-masing partai, secara politik terikat dengan partai. Tetapi, DPRD tetap bisa menerima aspirasi dari masyarakat yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja untuk selanjutnya akan diteruskan ke pusat (DPR RI,red),” jelasnya.

Sementara itu, di hari keempat aksi Aliansi Peduli Indonesia (API) Palopo yang berasal dari sejumlah organisasi mahasiswa mendesak Wali Kota dan DPRD Palopo untuk menentukan sikap menolak undang-undang cipta kerja yang telah disahkan DPR RI, 5 Oktober lalu.
Pendemo yang berorasi sejak pagi hingga sore kemarin bahkan dua kali diundang Wali Kota untuk berdiskusi.

Undangan pertama, 28 perwakilan mahasiswa masuk ke dalam ruang pola. Hanya saja langsung ditinggalkan lantaran Wali Kota Palopo menolak permintaan mahasiswa untuk menemui rekan-rekannya di depan kantor Wali Kota. Barulah audiensi kedua jelang Salat Asar, perwakilan mahasiswa yang masuk ke ruang pola lebih banyak dari yang pertama.

Diskusi ini juga dihadiri Kapolres Palopo, AKBP Alfian Nurnas, Dandim 1403 Sawerigading, Letkol Inf Gunawan, rektor dan ketua kampus di Palopo, ulama, Kejari Palopo, dan perwakilan mahasiswa.
Mahasiswa dalam orasinya UU Cipta Kerja ini ditolak lantaran dianggap tidak memihak kepada pekerja.

Jenderal lapangan Muhaimin Ilyas dalam orasinya serta dalam ruang audiens dengan tegas mengatakan, pemerintah jangan menuding massa aksi termakan oleh hoaks, sedangkan pemerintah sendiri belum membaca atau tidak memahami isi dalam draf UU ini.

Gubernur Orasi di Tengah Massa Aksi

Wali Kota Siap Teruskan Aspirasi Mahasiswa ke PresidenSementara itu di Makassar, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menjelaskan bagaimana tentang UU Cipta Kerja atau Omnibuslaw di tengah-tengah ratusan massa aksi, di jalan depan Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 12 Oktober 2020.

“Anak-anak ku sekalian yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, tentu kalian semua adalah agen perubahan untuk Indonesia,” tegas Nurdin Abdullah yang disambut tepuk tangan meriah dari seluruh massa aksi.

Dia mengaku, dirinya merupakan bagian dari dunia pendidikan, tentu akan berdiri bersama dengan adik-adik mahasiswa di bawah terik matahari, bersama Ketua DPRD Sulsel, Pangdam Hasanuddin dan Kabinda Sulsel.

“Saya bagian dari dunia pendidikan, kebetulan diamanahkan menjadi Gubernur. Mohon didengarkan baik-baik, karena saya yakin dan percaya, kalau ada yang bertanya apa itu Omnibuslaw pasti banyak yang belum mengetahui, termasuk kita semua ini karena ini baru,” ungkapnya.

Sebelumnya, Nurdin Abdullah menjelaskan poin-poin penting dalam UU Cipta Kerja tersebut. Pertama, untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan mendapatkan izin secara gratis. Kedua, pendirian Perseroan Terbatas (PT) tidak diwajibkan lagi untuk menyetor sejumlah uang sebelum diberikan izin.

Ketiga, pendirian koperasi tidak diwajibkan untuk memiliki anggota banyak sebagai syarat untuk diberikan izin membangun koperasi.
“Apa sisi baiknya omnibuslaw ini? UMKM ini kita bisa buat digratiskan izin-izin. Kedua, membangun PT tidak lagi harus wajib menyetor 100 juta, membuat koperasi anggotanya juga tidak terlalu banyak,” jelasnya, di Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 12 September 2020.

Begitu juga untuk teman-teman serikat pekerja mendapatkan perlindungan secara khusus soal pesangon. Menurut dia, sebelum Omnibuslaw bagi perusahaan yang tidak membayar pesangon pekerja hanya sanksi perdata, sementara Omnibuslaw langsung kena pidana.

“Harus teman-teman serikat tahu, kalau dulu pesangon tidak dibayarkan oleh perusahaan itu adalah undang-undang perdata, tapi dengan undang-undang Omnibuslaw ini pesangon nggak dibayar pidana. Itukan menguatkan,” urainya.

Meskipun pekerja terkena Pemutusan Hak Kerja (PHK) memang ada pengurangan sebelumnya dibayar 32 kali gaji, di Omnibuslaw dikurangi menjadi 25 kali gaji. Pengurangan jumlah pembayaran pesangon ini menurut dia untuk mengurangi beban perusahaan, namun sisa pembayaran yang tidak dibayarkan perusahaan akan ditanggung asuransi.

“Pesangon memang ini juga tentu harus kita pahami, bahwa yang tadinya di PHK diberikan 32 kali gaji, terus turun menjadi 25, itu untuk meringankan beban pengusaha, tetapi sisanya itu kewajiban negara untuk menambahkan lewat asuransi. Jadi ini sebenarnya kita ingin petik lahirnya Omnibuslaw ini cipta lapangan kerja memang tentu tidak semuanya bisa kita akomodir,” tutupnya. (cr1/idr)