Ranperda Minuman Beralkohol Sulit Selesai Tahun Ini

7
Ketua Badan Pembentukan Peratuaran Daerah (Bapem-Perda), DPRD Palopo, Misbahuddin

TOMPOTIKKA — Sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Palopo khususnya tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol (MB) nampaknya sulit diselesaikan tahun ini.

Perda soal MB ini merupakan revisi Perda pada tahun 2012 lalu.
Ketua Badan Pembentukan Peratuaran Daerah (Bapem-Perda), DPRD Palopo, Misbahuddin kepada Palopo Pos, Minggu 18 Oktober 2020 mengatakan, terdapat delapan jenis Ranperda saat ini masih menjadi fokus anggota DPRD untuk diselesaikan.

Namun terdapat Ranperda yang nampaknya sulit diselesaikan tahun ini sebagaimana target Pansus hingga Desember 2020.
“Kecuali Ranperda soal MB ini sepertinya butuh waktu lama. Tapi kita tidak tinggal diam. Ranperda ini akan tetap kita bahas,” kata Misbahuddin kemarin.

Menurut Misbahuddin, dari delapan jenis Ranperda yang ada saat ini sebagian di antaranya tengah dalam proses pembahasan. Pihaknya menargetkan sejumlah Ranperda ini bisa tuntas akhir tahun 2020.

“Sebenarnya beberapa Ranperda tersebut bisa kita selesaikan sebelumnya. Namun terkendala Pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi proses pembahasannya dengan melakukan konsultasi di luar daerah,” terangnya.

Sementara itu, Ranperda yang menjadi fokus penyelesaian yakni Ranperda RTRW membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
Sejauh ini, anggota DPRD yang tergabung dalam Pansus ini sudah melewati beberapa tahapan.

Hanya saja, sebutnya, Perda RTRW 2018-2038 tersebut mendapat usulan untuk direvisi dengan pertimbangan perkembangan perkotaan zaman kini. Untuk itu sejumlah langkah telah dilaksanakan, berpedoman pada tahapan-tahapan standar sebelum Ranperda tersebut disahkan.

Tahapannya telah pun kini telah dilakukan uji klinik atau asistensi di Kementrian ATR/BPN.

“Tahapan menuju Perda masih cukup panjang dan memakan waktu lama, karena setelah Klinik atau Asistensi ke Kementerian (ATR/BPN) dan ada persetujuan substansi kembali ke Kemendagri bersama pihak Pemerintah Provinsi Sulsel untuk dikonsultasikan, karena RTRW Kabupaten/Kota tidak boleh menyalahi RTRW yang dibuat juga oleh Provinsi,” tegasnya.(rul/rhm)