Pohon Bukan Tempat Media Kampanye

17
Rahmat Jihad, Komisioner KPU Lutra

* Laporkan Jika Ada, KPU Sudah Serahkan APK dan BK ke Paslon

MASAMBA — KPU Lutra telah menyerahkan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) kepada tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara.

Nantinya APK dan BK ini tidak boleh ditempel sembarangan, apalagi dipaku di pohon.

Dikatakan Komisioner KPU Lutra, Rahmat Jihad, tempat yang dilarang untuk pemasangan APK dan BK meliputi halaman rumah ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung atau fasilitasi milik pemerintah, tempat pendidikan dan sarana sekolah, pasar kecuali lapangan olah raga.

Selain itu, taman dan pepohonan juga tidak boleh dipaku dan ditempeli APK mandiri paslon apakah itu baliho spanduk atau umbul-umbul. Sedangkan poster atau stiker dapat dipasang di rumah rumah penduduk sepanjang ada izin dari pemilik rumah.

Saat ini, APK dan BK untuk paslon nomor urut 1 (Muh Thahar Rum-Rahmat Laguni), dan paslon nomor urut 2 (Indah Putri Indriani-Suaib Mansur) telah diserahkan pada, Selasa 6 Oktober 2020. Sedangkan APK dan BK untuk paslon nomor urut 3 (Arsyad Kasmar-Andi Sukma) baru diserahkan pada, Selasa 13 Oktober 2020, lalu.

“Jadi semua APK dan BK sudah diserahkan ke paslon ya,” kata Rahmat yang ditemui di kantor KPU Lutra.

Seperti diberitakan sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Utara mewarning kepada paslon agar nilai nominal untuk bahan kampanye yang akan disebar ke masyarakat, agar tidak lebih dari Rp60 ribu.

Rahmat menjelaskan bahan kampanye atau biasa disebut suvenir itu nilai dan jenis barangnya harus sesuai Peraturan KPU (PKPU) yang telah ditetapkan penyelenggara pemilihan umum, sesuai PKPU 10 Tahun 2020.

Menurutnya, ada 10 item yang saat ini masuk dalam kategori bahan kampanye yang bisa dibagikan kepada masyarakat jika Paslon melakukan sosialisasi.

Meliputi pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan atau stiker maksimal berukuran 10 kali lima centimeter. “Batasnya maksimal Rp60 ribu setiap item.

Karena pilkada saat ini di tengah pendemi Covid-19, maka dalam draf PKPU 10 Tahun 2020 disebutkan bahwa paslon juga bisa menggunakan alat perlindungan diri (APD) sebagai bahan kampanye antara lain masker, sarung tangan, pelindung wajah, dan hand sanitizer,” sebutnya.

Rahmat mengingatkan kepada para paslon untuk tidak membagikan souvenir melebihi harga Rp 60 ribu. Jika melebihi ketentuan, itu sudah melanggar dan kami serahkan ke Bawaslu untuk melakukan proses,” jelasnya.

Sementara itu, masih kata Rahmat, APK yang difasilitasi KPU, diantaranya baliho umbul-umbul spanduk, sedangkan BK yang difasilitasi KPU, seperti poster dan player.

Sambung Rahmat, paslon dan tim kampanye juga dapat mengadakan dan mencetak APK mandiri sesuai yang difasilitasi, misalnya baliho difasilitasi 5 per paslon per kabupaten, maka paslon itu dapat mencetak 200 persen dari lima, kemudian umbul umbul lima perpaslon perkecamatan maka mereka dapat mencetak 200 persen dari lima, selanjutnya spanduk 2 perpaslon perdesa desa atau kelurahan, dapat mereka cetak 200 persen dari dua perpaslon.

Masih kata Rahmat, yang juga mantan jurnalis ini, Bahan kampanye yang kita fasilitasi dapat juga mereka cetak secara mandiri, mereka dapat cetak poster player 28.000 per paslon.

Lutim

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menemukan terdapat beberapa KPU di kabupaten/kota yang belum menyerahkan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) ke Tim Pasangan Calon.

Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengatakan proses penyerahan APK dan BK dari KPU kabupaten kota ke Tim Paslon belum rampung 100 persen.

Olehnya, Bawaslu Sulsel mengingatkan agar hak para Paslon dapat dipenuhi dengan menyegerakan penyerahan APK dan BK ke Tim Paslon.
Kendati demikian, Saiful mengaku, keterlambatan KPU menyerahkan APK dan BK disebabkan masih menunggu hasil cetakan selesai.

Di Kabupaten Luwu Timur, APK dan BK untuk 1 paslon telah diserahkan. Sementara untuk 1 paslon lagi masih menunggu proses cetak.

Adapun kabupaten/kota yang belum rampung sama sekali baik APK maupun BK adalah Kabupaten Bulukumba, Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. “Untuk 5 daerah itu APK dan BK-nya masih sementara proses dipercetakan,” tutupnya. (jun/idr)