Masa Tenang Rawan “Serangan”

24

* Bawaslu Gencarkan Patroli

MASAMBA — Kandidat telah sepakat menolak politik uang (money politic). Di sisa masa kampanye yang tinggal sebulan lebih ini terus dimaksimalkan paslon bergerilya melakukan pertemuan di masyarakat. Setelah itu, memasuki masa tenang selama tiga hari dan hari pencoblosan.

Di masa tenang ini justru menjadi waktu-waktu yang krusial politik uang bermain. Serangan uang rawan terjadi dilakukan oknum-oknum, apalagi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 masih terjadi.
Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku akan lebih giat lagi melakukan patroli.

Seperti disampaikan Ketua Bawaslu Lutra, Muhajirin. Kepada Palopo Pos, Selasa 27 Oktober 2020, kemarin, ia mengatakan kalau masalah waktu-waktu yang krusial berpotensi terjadinya politik uang mungkin bisa saja.

Tetapi itu, pendapat atau opini berkembang bahwa pada masa tenang atau menjelang hari pencoblosan itu berpotensi digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan politik uang.

Maka, kami (Bawaslu Luwu Utara,red) beserta jajaran akan aktif melakukan sosialisasi di masyarakat bagaimana mencegah terjadinya praktik politik uang. Bahkan kami akan melakukan patroli pengawasan pada masa tenang dan menjelang hari H, sehingga diharapkan dengan demikian mampu menekan dan meminimalisir terjadinya politik uang dan atau dugaan pelanggaran lainnya.

“Bersama rakyat awasi pemilu, pemilihan bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI, Abhan menilai, perkara mengatasi politik uang harus melibatkan partisipasi masyarakat, tidak melulu didorong dari sisi penegakan hukum. Masyarakat, harus melakukan kampanye-kampanye soal tolak politik uang di dalam Pilkada 2020.

“Kalau Paslon, tim kampanye, dan masyarakat berfikir pragmatis ini (politik uang) bisa terjadi. Teyaoi tentu kita tidak berharap adanya politik uang,” kata Abhan dalam acara diskusi yang dilakukan secara daring.

Dengan adanya bantuan sosial (bansos) saat pandemi, kata Abhan, juga bisa berpotensi disalahgunakan olen calon petahana. Karena calon petahana masih menjabat, bansos yang sejatinya dari uang negara bisa dilabeli untuk kepentingan politik pasangan calon (paslon).

Modus yang biasa dipakai paslon untuk menjalankan politik uang biasanya dengan memberikan uang, sembako, voucher, kesehatan gratis, dan alat pelindung diri (APD). Namun, pembagian APD dalam konteks bahan kampanye dikecualikan. (jun/idr)