KPPN Palopo dan Satker se-Tana Luwu Sinergi Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2020

312

PALOPO — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palopo menggelar Sosialisasi secara daring (online) melalui aplikasi Zoom dengan seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja (Satker) mitra kerjanya yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam wilayah kerjanya yang tersebar di wilayah Se-Tana Luwu, yaitu di Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur dengan pembahasan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun 2020, Senin 12 Oktober 2020.

Acara sosialisasi ini dibuka oleh Kepala KPPN Palopo, Yohanis Mendila.
Dalam sambutannya, ia mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin selama ini sehingga sampai dengan triwulan III tahun 2020 target realisasi anggaran dalam wilayah pembayaran KPPN Palopo dapat tercapai, bahkan melampaui target.

”Diharapkan prestasi ini dapat ditingkatkan sampai dengan triwulan IV atau akhir tahun anggaran,” ujar kepala KPPN Palopo. Ia juga menyampaikan bahwa batas akhir penerimaan usulan revisi anggaran, berdasarkan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2020, yaitu pada tanggal 30 Oktober 2020 untuk Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran dan pada tanggal 30 November 2020 untuk Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan). Oleh karena itu, imbuhnya, diharapkan para KPA untuk segera melakukan revisi (jika diperlukan) sebelum dari tanggal-tanggal tersebut di atas dan lebih cepat lebih baik.

Di tempat yang sama, staf Seksi MSKI, Adi Setiawan menyampaikan materi sosialisasi langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2020 secara rinci dan sistematis. ”Mulai dari batas-batas akhir pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), batas pengajuan SPM Gaji Induk, Uang Makan, Uang Lembur, Penyelesaian Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) serta akuntansi dan pelaporan pada saat akhir tahun anggaran 2020,” paparnya.

Kemudian, staf Seksi Bank, Gobel Fajrin melakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada para peserta yang terdiri dari operator di masing-masing satuan kerja mengenai Aplikasi Rencana Penarikan Dana Harian(RPDH), yaitu suatu aplikasi yang mengatur tentang manajemen kas harian. ”Penggunaan aplikasi ini secara harian di akhir tahun anggaran untuk memastikan tidak adanya mismatch antara kebutuhan dana satuan kerja dan pemenuhan dana tersebut oleh KPPN, sehingga tidak terjadi idle cash dalam pengelolaan kas di akhir tahun anggaran 2020 ini,” urainya.

Dengan terselenggaranya sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun 2020, yang dihadiri oleh 95 partisipan perwakilan satker-satker wilayah pelayanan KPPN Palopo, diharapkan seluruh stakeholders lebih siap dalam menghadapi tahunanggaran ini, sehingga realisasi APBN dapat berjalan lancar, cepat, optimal dan akuntabel untuk mendukung pemulihan perekonomian nasional di masa pandemi Covid-19 ini.(rls/ary)