Kluster Kantoran Muncul di Palopo

215
Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Palopo, Dr dr Ishaq Iskandar

PALOPO — Berstatus zona merah Covid-19 Kota Palopo menjadikan harus lebih waspada lagi.

Saat ini, penyebaran virus Corona kembali mengganas, tak lagi menyerang satu per satu, tetapi ada yang sampai borongan. Kebanyakan terdeteksi di sektor perkantoran.

Di Kota Palopo sejumlah klaster perkantoran yang terdeteksi diantaranya Pengadilan Negeri Palopo, Pegadaian Cabang Palopo, kantor Wali Kota (Bag. Pembangunan dan Bappeda), serta pusat layanan kesehatan berupa Puskesmas Wara dan RSUD Sawerigading, Rampoang, Palopo.

Bahkan, terbaru seorang pasien Covid Palopo meninggal saat menjalani karantina Covid-19 di Kota Makassar. Adalah Dr H. Qayyim Munarka, mantan Ketua DPW PKS Sulsel, juga anggota DPRD Sulsel dari PKS menghembuskan nafas di Makassar, Selasa 27 Oktober 2020.

Kabar tersebut dibenarkan Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Palopo, Dr dr Ishaq Iskandar. “Iye benar dek,” ucapnya singkat, Selasa 27 Oktober 2020.

Diketahui, almarhum dua kali menjadi wakil rakyat. Pertama pada periode 2004-2009. Qayyim lalu dilantik sebagai anggota DPRD pada tahun 2014 menggantikan Amru Saher yang terpilih menjadi Wakil Bupati Luwu.

Qayyim juga tercatat sebagai Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selain itu, lima tenaga kesehatan di RSUD Sawerigading yang dinyatakan positif usai hasil swab test terhadap kelimanya keluar, Rabu 21 Oktober 2020 lalu.

Juru Bicara resmi Satgas Covid-19 Pemkot Palopo, Dr dr Ishaq Iskandar membenarkan informasi yang beredar di tengah masyarakat.

“Betul, ada lagi 5 kasus konfirmasi positif, kali ini di RSUD Sawerigading, tetapi kami minta warga jangan panik, sebab semua kasus konfirmasi langsung ditangani oleh Satgas melalui Dinas Kesehatan,” ucap Ishaq.

Dari lima orang tersebut, lanjut Jubir, 2 berjenis kelamin laki-laki, dan sisanya 3 orang adalah perempuan.

“Jadi 21 Oktober itu ada 1 yang positif, kemudian bertambah terus hingga saat ini sudah 5 orang, datanya mohon maaf tidak bisa kami buka, karena menyangkut Tenaga Medis, yang jelas bukan dokter atau perawat tapi bagian administrasi saja,” kata Dr Ishaq. (idr)