Ka Unit BRI Lutim Diduga Gelapkan Dana Nasabah Rp907 Juta

3038
Novalista Ratna Hakim, Jubir PN Malili

* Kini Jalani Persidangan di PN Malili

MALILI — Pengadilan Negeri Malili, Luwu Timur saat ini sedang menangani dugaan perkara pengelapan dana nasabah yang menyeret salah satu oknum Kepala Unit BRI di Luwu Timur inisial AAB.

Hingga saat ini, kasus tersebut sedang bergulir di PN Malili, dan masih dalam sidang pembacaan dakwaan, dan akan dilanjutkan dengan agenda sidang pembuktian pada, Selasa (20/10/20) pekan depan.

Hal tersebut dibenarkan Juru Bicara PN Malili, Novalista Ratna Hakim saat ditemui wartawan, Rabu (14/10/20), kemarin.
Dikatakan Nova, sesuai surat dakwaan yang dibacakan didepan pesidangkan oleh penuntut umum Irmansyah, menguraikan bahwa Kepala Cabang Masamba, Faharuddin Amir melayangkan pelaporan ke pihak kepolisian, pada tanggal 12 Agustus 2019 lalu.

Karena adanya dugaan penggelapan beberapa dan nasabah yang masuk ke kantong pribadi terdakwa AAB. Akibat kelakuan terdakwa nasabah dan BRI merasa dirugikan.

“Pada sidang pertama ini, terdakwa tidak keberatan atas surat dakwaan yang telah dibacakan pada saat persidangan. Dimana terdakwa melakukan pendebetan atau pemindah bukuan 5 nomor rekening nasabah ke rekening pribadinya,” ujarnya.

“Perbuatan tersebut terdakwa lakukan menggunakan id dan pasword teller yang diambil tanpa izin dan sepengetahuan teller, dan berdasarkan rekening koran dari kelima rekening tersebut terdakwa kemudian mendebet dan memindahbukukan dana milik nasabah tersebut ke rekening pribadinya,” tandas Nova.

Perkara ini, dipimpin langsung oleh Ketua PN Malili, Khairul sebagai ketua majelis, dan didampingi oleh Novalista dan Ardi Dwi Cahyono masing masing sebagai anggota majelis hakim.

Untuk total dana nasabah yang telah didebet oleh AAB ke rekening pribadinya, yakni sejumlah Rp907 juta.

Terdakwa dijerat oleh penuntut Umum pasal 49 ayat 1 huruf A UU RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun, atau denda paling banyak Rp10 miliar, atau pasal 49 ayat 2 huruf b UU RI No.7 dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp6 miliar. (krm/idr)