Fraksi Desak Eksekutif Lakukan Evaluasi

110

*Lantaran Capaian PAD OPD Minim

BELOPA — Pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh pihak eksekutif sudah memasuki bulan Oktober 2020. Namun sangat disayangkan, masih banyak OPD lingkup Pemkab Luwu yang realisasi target pendapatan asli daerah (PAD)-nya memprihatinkan. Atas realita itu, sejumlah fraksi di DPRD Luwu merekomendasikan ke eksekutif untuk mengevaluasi sejumlah OPD.

Penegasan agar Bupati Luwu melakukan evaluasi kinerja OPD lingkup Pemkab Luwu yang pencapaian PAD-nya memprihatinkan disampaikan langsung wakil rakyat DPRD Luwu pada sidang paripurna pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Luwu terhadap laporan akhir pembahasan Ranperda APBD-Perubahan TA 2020 Kabupaten Luwu sebelum ditetapkan menjadi Perda pada Minggu (11/10) lalu.

“Kami meminta kepada Bupati Luwu agar melakukan evaluasi terhadap sejumlah OPD yang perolehan target PAD-nya masih minim, ” kata Ketua Fraksi PAN DPRD Luwu Yani Mulake dihadapan Bupati Luwu dan segenap anggota DPRD Luwu sebagai peserta sidang paripurna.

Desakan agar dilakukan evaluasi atas kinerja OPD dari lembaga legislatif DPRD Luwu juga diperkuat oleh fraksi PDI-Perjuangan DPRD Luwu saat laporan akhir fraksi dibacakan oleh Andi Admiral A Kaddiraja. “Kami meminta Bupati Luwu untuk melakukan evaluasi terhadap OPD lingkup Pemkab Luwu yang realisasinya target PAD-nya belum maksimal,” kata Andi Admiral.

Informasi yang dihimpun Palopo Pos menyebutkan, setidaknya ada 7 OPD lingkup Pemkab Luwu yang ternyata yang realisasi target PAD-nya dibawah 30 persen. Beberapa OPD yang dimaksud yaitu, Dinas PUPR, yang diberi target PAD sebesar Rp 1,750 miliar, hingga bulan Oktober realisasinya baru mencapai Rp 111 juta lebih atau baru sebesar 6,39 %. Dinas Pertanian Luwu, yang diberi target PAD sebesar Rp 200 juta, realisasi hingga bulan Oktober baru mencapai Rp 15,5 juta atau baru sebesar 7,75 %.

Kemudian Dinas Pariwisata Luwu, yang diberi target PAD hanya sebesar Rp 75 juta, namun realisasi hingga bulan Oktober baru mencapai Rp 6,8 juta atau baru 9,11 %. Kemudian Dinas Perikanan Luwu yang diberi target PAD sebesar Rp310 juta, namun realisasi hingga bulan Oktober baru mencapai Rp 36,7 juta lebih atau baru sekitar 11,86 %, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu yang diberi target PAD sebesar Rp350 juta namun realisasi hingga bulan Oktober 2020 baru sebesar Rp68 juta lebih atau baru sekitar 19,50 %. (and/him)